Calon Panglima TNI

KontraS: Uji Kelayakan Yudo Margono Harus Akuntabel & Transparan

Keterbukaan proses uji kepatutan dan kelayakan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR kepada publik.

Reporter: Adi Briantika

Terbit 2 Dec 2022 15:02 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Kepala Divisi Advokasi dan Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Arif Nur Fikri (kiri) bersama Kepala Divisi Advokasi Internasional Fatia Maulidiyanti (tengah) dan Kepala Biro Riset Rivanlee Anandar, menyampaikan keterangan pers terkait catatan 100 hari kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam bidang HAM di Jakarta, Senin (27/1/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

tirto.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyorot perihal uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Pengujian itu diduga dilaksanakan tertutup.

“Proses-proses yang tidak transparan akan menghasilkan hasil yang buruk. Masyarakat juga menunggu kinerja anggota DPR dalam memberikan pertanyaan tajam dan menyasar masalah institusi TNI saat proses uji kepatutan dan kelayakan,” kata Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Desember 2022.

Keterbukaan proses uji kepatutan dan kelayakan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR kepada publik, terkait fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya. Bila proses terbuka pun masyarakat sipil dapat mengetahui berbagai masalah utama yang menjadi sorotan utama dari DPR selaku lembaga pengawas.

“Selama ini, rapat-rapat kerja, utamanya dengan Panglima TNI pun hampir pasti dilangsungkan tertutup. Padahal terdapat berbagai kinerja institusi TNI yang harus dijelaskan secara akuntabel kepada masyarakat,” sambung Fatia.

Kontras menilai idealnya proses uji kepatutan dan kelayakan digelar secara transparan dan berbasis pada akuntabilitas, khususnya jika membahas isu ihwal kepentingan publik.

Institusi TNI selama ini masih terjebak pada masalah klasik seperti halnya profesionalisme, kultur kekerasan prajurit, dan belum dilaksanakannya reformasi peradilan militer. Belum lagi permasalahan konflik di Papua yang masih terus berlanjut.

Yudo Margono hadir ke hadapan Komisi I DPR, hari ini. Ia didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Tes kelayakan ini rencananya akan dimulai dari proses pengecekan data pribadi Yudo Margono oleh masing-masing fraksi di Komisi I DPR. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berkata data yang diperiksa terdiri dari laporan harta kekayaan, identitas diri hingga prestasi yang tercatat dalam curriculum vitae.

Nantinya pertanyaan kepada Yudo tidak hanya berkaitan mengenai isu pertahanan semata, namun juga kesejahteraan prajurit.