Kontras: TNI Alat Pertahanan Negara Bukan Humas Presiden

Oleh: Muhammad Akbar Wijaya - 23 Agustus 2018
Dibaca Normal 1 menit
Kontras meminta Jokowi membedakan perannya sebagai kepala negara dan kontestan Pilpres 2019
tirto.id - Koordinator Kontras Yati Indriyani mengkritik permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada perwira TNI dan Polri agar ikut mensosialisasikan kerja-kerja pemerintah. Menurut Yati permintaan itu berpotensi mengarahkan TNI menjadi alat politik Jokowi selaku petahana di Pilpres 2019 mendatang.

"Di tengah tahun politik dan kompetisi elektoral (Pilpres) yang tengah berlangsung pernyataan tersebut dapat mengarahkan TNI menjadi alat politik petahana," kata Yati dalam pesan tertulis kepada Tirto, Kamis (23/8).

Bukan cuma itu. Yati khawatir pernyataan Jokowi bisa menggerus netralitas TNI di Pilpres 2019. Ia meminta permintaan Jokowi tidak dilaksanakan. "Dalam hal ini segala bentuk upaya atau tindakan yang dapat menyeret TNI ke dalam politik praktis harus dihentikan," ujarnya.


Yati mengatakan TNI adalah alat pertahanan negara yang mandat utamanya menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sehingga menyosialisasikan kerja pemerintah tidak menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi TNI.

"Pernyataan ini juga rentan menyalahi mandat TNI, dalam hal ini TNI adalah alat pertanahan negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. TNI bukan humas dari Presiden, apalagi penjaga kekuasaan petahana," katanya.

"TNI cukup menyampaikan kemajuan di tubuh TNI dalam menjalankan tugas pokoknya, bukan menyampaikan keberhasilan Presiden."

Yati mengatakan sosialisasi keberhasilan pemerintah merupakan tugas, kementerian dan lembaga negara lain di bawah presiden. Ia mengingatkan Jokowi agar bisa memisahkan perannya sebagai kepala negara dan kontestas di Pilpres 2019. "Hal ini penting untuk menghindari alat, sarana dan fasilitas negara digunakan sebagai atau untuk alat politik penguasa," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perwira TNI-Polri terlibat untuk mensosialisasikan program dan kerja pemerintah. Permintaan ini sampaikan Jokowi saat pidato di hadapan perwira Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.

“Yang berkaitan dengan program-program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan, saya titip agar seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan,” kata Jokowi.

Jokowi meminta pemasyarakatan program dan kerja pemerintah yang sudah dicapai itu diselipkan dalam agenda-agenda tertentu. Selain itu Jokowi menyampaikan investasi dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia atas dua faktor: stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya sangat penting menjaga stabilitas politik dan keamanan supaya pertumbuhan ekonomi melesat.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Muhammad Akbar Wijaya
(tirto.id - Politik)


Penulis: Muhammad Akbar Wijaya
Editor: Muhammad Akbar Wijaya