Kongres PDIP di Bali: Mengapa Mega Sebaiknya Tak Lagi Jadi Ketum?

Oleh: Felix Nathaniel - 26 Juni 2019
Dibaca Normal 2 menit
"Sekarang Megawati seharusnya menjadi pemimpin transisional, melahirkan PDIP sebagai partai modern dan melahirkan kader-kader politik baru," kata dosen Ilmu Politik UI, Cecep Hidayat.
tirto.id - Menjelang pelaksanaan kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Agustus mendatang, belum ada kandidat lain yang mencuat untuk mengisi posisi ketua umum selain Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPP nonaktif PDIP, Puan Maharani memastikan dukungan untuk mengusung kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum telah solid. Bungsu Megawati ini mengklaim, seluruh kader dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP masih menghendaki Megawati menjabat ketua umum.

"Kami semua solid, masih berharap Ibu Mega berkenan kembali menjadi ketua umum [PDIP]. Tentu saja dengan penguatan-penguatan lain untuk bisa mempersiapkan PDIP bersinergi dengan pemerintah yang akan datang," kata Puan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Menurut Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, usulan Megawati kembali menjadi Ketua Umum muncul dalam rakernas tertutup PDIP, pekan lalu. Bambang juga mengklaim usulan itu bahkan disetujui seluruh DPD.

"Sudah bulat. 34 DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia dalam rakernas sudah disampaikan," kata Bambang kepada reporter Tirto, Selasa (25/6/2019).

Ketua DPD PDIP Sumatera Barat Alex Indra Lukman mengkonfirmasi pihaknya telah mengirim aspirasi dalam rakernas yang menyatakan dukungan terhadap Megawati. Meski rakerda di DPD Sumatera Barat belum tuntas, ia meyakini hasilnya tetap sama.

"Kami pengurus di tingkat provinsi memohon kesediaan Ibu Hj DR (HC) Megawati Soekarnoputri Puti Reno Nilam untuk memimpin kami semua dengan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan 2019-2024," ucap Alex kepada reporter Tirto, Selasa (25/6/2019).


Perlunya Regenerasi


Namun, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menilai perlu ada regenerasi kepemimpinan di PDIP. Ia mengatakan Megawati tak perlu menjadi ketua umum lagi demi masa depan PDIP. Ini karena Megawati punya prestasi yang mentereng: membawa PDIP dan Jokowi masing-masing memenangi pileg dan pilpres dua periode berturut-turut.

"Regenerasi diperlukan agar partai berfungsi secara optimal," kata Cecep kepada reporter Tirto, Rabu (26/6/2019).

Cecep memandang, pemimpin yang terlalu lama menjabat bisa menjadi tumpul dan tak bisa cepat beradapasi pada perubahan situasi politik. Padahal dalam menyambut Pilkada 2020 dan Pemilu 2024, setiap partai perlu berinovasi.

"Sekarang Megawati seharusnya menjadi pemimpin transisional. Melahirkan PDIP sebagai partai modern dan melahirkan kader-kader politik baru," tambahnya.

Cecep tak memungkiri potensi friksi internal jika Megawati tak kembali menjadi ketua umum. Namun, ia menilai kembali Megawati memimpin partai berlambang banteng hanya akan menunda friksi.

Jikapun Megawati tetap menjadi ketua umum, Cecep menyarankan, perlunya ada struktur baru sebagai mekanisme regenerasi kepemimpinan partai. Misalnya dengan menambah pos ketua harian, wakil ketua umum atau posisi lainnya.

"Jadi kekuatan tidak terpusat pada satu orang, tapi tersebar ke mana-mana," ujarnya.

Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman juga menilai PDIP punya tantangan untuk membangun keseimbangan politik jika Megawati tidak lagi menjabat sebagai ketua umum.

"Banyak figur partai yang bisa menggantikannya namun demikian karena kultur regenerasi politik kurang kuat dalam tubuh partai, maka nama-nama tersebut sampai saat ini tidak muncul," kata Airlangga kepada Tirto, Rabu (27/6/2019).


Posisi Ketua Harian atau Wakil Ketua Umum


Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyanggah jika PDIP kekurangan stok pemimpin lantaran dipimpin Megawati selama 20 tahun terakhir. Ia berkata regenerasi sudah dilakukan, meski begitu, Hasto menyebut PDIP masih butuh sosok Megawati.

Dalam rangka regenerasi kepemimpinan, Puan Maharani mengatakan bakal ada penambahan struktur partai yakni Ketua Harian atau Wakil Ketua Umum. Hal itu akan dibahas dalam kongres kelima PDIP yang dijadwalkan dihelat pada 8 Agustus mendatang.

Sejauh ini, nama Puan Maharani atau Prananda Prabowo diprediksi mengisi posisi tersebut. Namun, Puan membantah sudah ada pembicaraan sampai ke situ.

"Enggak tahu saya. Itu belum ada dalam perbincangan," kata Puan.

Sedangkan Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman mengatakan usulan penambahan struktur baru partai belum dibicarakan dalam rapat kerja daerah. Ia mengatakan hal itu akan dibicarakan dalam kongres mendatang.

"Komposisi struktur DPP PDI Perjuangan berdasarkan AD-ART, jadi untuk adanya struktur Ketua Harian, Waketum atau lainnya harus melalui Kongres yg akan menyusun AD ART 2019-2024," kata Alex.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto juga mengatakan belum ada pembahasan mengenai nama Ketua Harian atau Wakil Ketua Umum. Ia justru menyerahkan keputusan itu kepada Megawati

"Ibu Megawati Soekarnoputri jauh lebih paham soal tersebut. Jadi kami ikut keputusan Ibu Ketua Umum saja," tegas Bambang.

Baca juga artikel terkait PDIP atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Gilang Ramadhan