Menuju konten utama

Kompolnas Setuju Polri Tambah Pasukan di Papua, Asal Tidak Represif

Kompolnas menyetujui langkah Polri menambah jumlah pasukan di Papua dan Papua Barat, asal aparat di sana tidak melakukan tindakan represif.

Kompolnas Setuju Polri Tambah Pasukan di Papua, Asal Tidak Represif
Petugas kepolisian dan TNI melakukan penjagaan saat massa aksi menutup jalan di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/pras.

tirto.id - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto menilai langkah Polri menambah jumlah pasukan untuk meredam kerusuhan di Papua dan Papua Barat adalah hal yang wajar.

Menurut Bekto, penambahan pasukan harus dilakukan sebagai langkah antisipatif agar kerusuhan tidak terus meluas di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"Apa mau terus menerus begini? Kerusuhan sampai Kantor DPRD dibakar. Apa menunggu yang lain dibakar-bakar dulu baru mendatangkan pasukan? Tidak, ini dalam rangka melakukan tindakan pencegahan," kata Bekto.

Mantan Kapolda Papua periode 2011-2012 tersebut menyatakan hal ini usai berbicara dalam diskusi bertajuk "Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua?" di Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Meskipun demikian, Bekto mengingatkan penambahan personel ini jangan sampai disertai tindakan represif aparat saat berhadapan dengan masyarakat Papua.

Oleh karena itu, Bekto menyarankan kepolisian membangun komunikasi bersahabat dengan warga Papua agar situasi di sana segera kondusif kembali.

"Bagaimana orang yang dikirim ke sana itu melaksanakan tugas, jangan sok-sokan main pukul orang, main tampar orang, apalagi main tembak orang dan sebagainya. Tetapi kalau menunjukkan betul-betul mereka bersahabat mengapa tidak [tambah pasukan]?" Ujar Bekto.

Sebelumnya, Polri menambah jumlah anggota di Papua dan Papua Barat setelah situasi di Papua dan Papua Barat bergolak sejak awal pekan ini.

Kerusuhan sempat terjadi di sejumlah tempat bersamaan dengan munculnya gelombang aksi massa di Papua dan Papua Barat. Aksi massa itu memprotes persekusi dan diskriminasi rasial oleh aparat dan ormas terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengklaim penambahan pasukan itu dilakukan karena kepolisian tidak ingin meremehkan potensi gangguan keamana di Papua.

"Kami tidak boleh underestimate, tapi dalam kondisi overestimate. Artinya ada hal yang tidak bisa dan bisa kami prediksi. Langkah yang tepat adalah dalam pemikiran menjaga (situasi di Papua)," kata Asep di Mabes Polri, Jakarta pada 22 Agustus 2019 lalu.

Menurut Asep, pasukan Polri bersiaga di Papua dan Papua Barat untuk melakukan upaya preventif.

"Kami tidak meremehkan situasi yang ada, jika terjadi sesuatu kami telah siap. Kehadiran itu jadi upaya pencegahan," ujar dia.

Hingga kini, Polri sudah mendatangkan 12 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 1.200 personel di Papua dan Papua Barat.

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Hukum
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Addi M Idhom