tirto.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah daerah (pemda) meredam ego sektoral demi menyukseskan Kurikulum Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Saya masih sering melihat ada dualisme kepentingan, seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK juga, tetapi orang pemprov tidak hadir. Padahal, kalau kegiatannya ada SMK, orang pemprov seharusnya ada,” kata Dede di Jakarta, Senin (22/5/2023).
Dede menilai menilai kesuksesan Kurikulum Merdeka bergantung pada kemauan pemerintah kabupaten/kota yang menangani SD dan SMP, serta pemerintah provinsi yang menangani SMA, SMK, dan SLB.
“Pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah harus saling berkolaborasi dalam sosialisasi dan implementasinya,” sambung Dede.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan sinkronisasi antar dinas yang berada di bawah pemkab/pemkot maupun pemprov juga menjadi faktor krusial.
“Jika ada dualisme tanggung jawab, akan sulit berkoordinasi, ada yang mengatakan domain saya SD dan SMP, domain saya SMA dan SMK, padahal seharusnya bisa saling komunikasi,” ujar Dede.
Dia meminta dukungan dari Kemendikbudristek untuk terus memberikan bimbingan pelatihan agar ada sinkronisasi antara dinas-dinas di daerah.
Kemendikbudristek menghadirkan Kurikulum Merdeka pada 2022 dengan penyederhanaan dan peningkatan fokus pada pengembangan karakter peserta didik.
Adapun Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Zulfikri menyatakan tujuan Kurikulum Merdeka adalah agar guru bisa fokus kepada muridnya sehingga administrasi dibuat lebih sederhana.
“Ukuran keberhasilan bukan pada kelengkapan dokumen atau kepatuhan administrasi, tetapi pada seberapa jauh terjadi perubahan pada diri anak,” ujar Zulfikri.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Gilang Ramadhan
