Menuju konten utama

Komersialisasi di Balik Pelayanan Ibadah Haji Arab Saudi

Monopoli haji dan umroh memungkinkan Arab Saudi menjadikan ibadah umat Muslim tersebut sebagai ajang komersialisasi dan politik.

Jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. foto/Dok. Kemenag

tirto.id - Musim haji tiba. Setelah menerapkan pembatasan ketat selama tiga tahun, Kerajaan Arab Saudi kembali membuka pintu selebar-lebarnya bagi calon jemaah. Selain ibadah suci dalam Islam, ini juga bagian penting bagi perekonomian mereka. Bahkan ia memberi kekuatan tersendiri bagi Arab Saudi dalam kontestasi politik internasional di samping minyak.

Sebelum dibatasi, total jemaah haji nyaris mencapai 2,5 juta orang pada 2019 lalu. Jumlah tersebut menggolongkannya sebagai ajang pertemuan umat manusia terbanyak di muka bumi. Kala itu, sekitar dua pertiga jemaah berasal dari luar Arab Saudi. Namun tiba-tiba pandemi muncul dan mengubah semuanya.

Kerajaan Arab Saudi langsung menutup pintu rapat-rapat bagi kedatangan orang asing saat Covid-19 mulai meneror dunia. Bahkan, mereka membatalkan semua calon jemaah haji pada 2020 dan hanya memperbolehkan sekitar 1.000 penduduk lokal untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Karena situasi belum membaik, pembatasan haji masih terus diterapkan kerajaan hingga 2021. Saat itu, jumlahnya hanya sekitar 58.700 jemaah. Kelonggaran lalu diberikan pemerintah pada 2022. Setelah tingkat penyebaran Covid-19 tampak melandai, mereka mulai menyediakan kuota untuk sekitar 1 juta orang.

Kini, umat Islam kembali memasuki musim haji. Menurut The Financial Express, setidaknya 2 juta orang dari berbagai penjuru dunia akan bertolak ke Tanah Suci guna menunaikan ibadah sekaligus rukun Islam kelima. Seperti biasa, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan visa haji berdasarkan penilaian tertentu. Misalnya populasi Muslim masing-masing negara.

Dengan kuota mencapai 221 ribu orang, Indonesia merupakan asal calon jemaah haji terbanyak tahun ini disusul Pakistan, India dan Bangladesh. Ketiganya mengantongi kuota masing-masing sebanyak 179 ribu, 175 ribu dan 127 ribu jemaah. Rangkaian inti haji akan berlangsung selama enam hari, yakni pada 26 Juni-1 Juli 2023.

Manfaat Ekonomi Haji bagi Arab Saudi

Dalam perspektif negara pada umumnya, kedatangan rutin jutaan wisatawan asing setiap tahun merupakan potensi devisa yang besar. Dalam hal ini, Arab Saudi terbilang beruntung berkat Makkah dan Madinah, dua kota suci bagi seperempat dari total populasi manusia yang saat ini mengindentifikasikan dirinya sebagai Muslim.

Tidak seperti sektor energi atau industri minyak, Arab Saudi sama sekali tidak punya pesaing untuk urusan haji. Saudi akan menjadi satu-satunya pemilik market itu selama-lamanya. Sejumlah data menunjukkan bagaimana ibadah ini berperan besar bagi perekonomian negara yang terletak di Timur Tengah tersebut.

Menurut perhitungan Future Market Insights, sektor haji berkontribusi hingga USD150 miliar atau setara Rp2.247 triliun (kurs Rp14.982 per USD) untuk pendapatan Arab Saudi pada 2022. Tidak berhenti di situ, nilainya kemungkinan tembus mencapai USD350 miliar atau setara Rp 5.243 triliun pada 2032 mendatang.

Sedangkan Statista mencatat kunjungan jemaah haji ke Arab Saudi mengalami fluktuasi sejak dua dekade terakhir sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia. Jumlahnya pernah mencapai 3,1 juta pada 2012, namun kemudian menyusut nyaris setengahnya akibat proses rehabilitasi Masjidil Haram pada 2013.

Seperti ziarah keagamaan pada umumnya, pelaksanaan haji juga merupakan ritual tahunan guna memperbarui hubungan moral dan spiritual. Bagi seorang Muslim, ia merupakan satu dari lima rukun Islam. Oleh karena itu, ibadah ini wajib ditunaikan minimal sekali seumur hidup bagi yang memenuhi syarat.

Saking pentingnya, banyak umat Islam rela menabung sejak dini demi bisa menunaikan haji. Beraneka skema juga dipakai negara-negara berpopulasi Muslim. Di Malaysia, biaya haji dipatok RM22,45 ribu atau setara Rp73,13 juta per orang. Pemerintah memberi subsidi hingga lebih dari 50% untuk calon jemaah yang baru pertama kali berangkat.

Selain haji, kontribusi umrah juga tak kalah besar bagi perekonomian Arab Saudi. Menurut Mastercard Global Destination Cities Index, Makkah berhasil menarik USD20 miliar dolar berkat turis pada 2018, nomor dua terbanyak setelah Dubai. Meski tidak wajib, umroh tetap didamba-dambakan kebanyakan umat Islam.

Melalui kajian berjudul The Economics of Religious Tourism (Hajj) and It’s Impact on The Saudi Economy (2021), Reyouf Alshammari dan Rozina Shaheen dari Effat University Jeddah menemukan bahwa peningkatan jumlah jemaah haji selaras dengan peningkatan pendapatan Arab Saudi. Artinya, sektor ini berdampak positif bagi perekonomian negara tersebut.

Di Arab Saudi, pendapatan yang bersumber dari sektor pariwisata membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan peluang kerja sehingga mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil penelitian itu menunjukkan jumlah jemaah haji dan pendapatan Arab Saudi akan meningkat pada 2030 mendatang.

Secara historis, keberadaan Makkah dan Madina telah membawa manfaat ekonomi dan politik tersendiri sejak zaman kekhalifahan, kesultanan, hingga kerajaan. Namun, sektor haji dan umroh tidak lagi menjadi sumber pendapatan utama setelah Arab Saudi mulai membeli saham perusahaan minyak Amerika pada era 70-an silam.

Arab Saudi benar-benar diguyur berkah minyak tatkala berhasil menasionalisasi semua cadangan minyak pada awal tahun 80-an. Setelah perekonomian berkembang pesat, ketergantungan terhadap sektor haji pun pudar. Sebaliknya, kerajaan menghabiskan banyak uang untuk dua masjid paling suci. Mulai dari renovasi hingga perluasan.

Pada 2015, Kerajaan Arab Saudi meluncurkan proyek USD21 miliar atau setara Rp315 triliun guna menambah daya tampung 300 ribu jemaah Masjidil Haram. Sektor haji dan umrah juga ditetapkan sebagai komponen kunci dari skema diversifikasi perekonomian pada 2030 mendatang, kata Pangeran Mohammed bin Salman.

Komersialisasi Ibadah Haji

Menunaikan haji merupakan kewajiban bagi semua Muslim yang mampu dan memenuhi syarat, di antaranya fisik dan finansial. Kerajaan Arab Saudi memahami betapa vital peran mereka selaku tuan rumah sekaligus penjaga dua masjid suci. Keberadaan Makkah dan Madinah memberi Arab Saudi soft power yang tak terkalahkan.

Dalam artikel berjudul The Sacred Journey: Saudi Arabia’s Uncomeatable Soft Power and Its Burden yang diterbitkan Center Public Diplomacy (2023), Rayan Alyusufi dari Bournemouth University menulis pandangannya atas peran ganda Arab Saudi menyusul agenda 2030 Vision yang dicetuskan Pangeran Mohammed bin Salman pada 2016.

Infografik Umroh

Infografik Umroh. tirto.id/Fuad

Terlepas dari pendekatan ekonomi barunya terhadap sektor pariwisata dan investasi, Arab Saudi dianggap perlu menyeimbangkan posisi – antara penjaga tanah dua kota suci Islam dan entitas politik internasional. Pergeseran ke arah liberal berpeluang merusak citra Arab Saudi di mata negara dan organisasi Muslim dunia.

Seperti diketahui, agenda penting dari 2030 Vision adalah menarik 100 juta wisatawan per tahun pada 2030 mendatang. Jumlah yang ditargetkan Kerajaan Arab Saudi termasuk peziarah – jemaah haji dan umrah. Kritik juga muncul sebab sektor pariwisata digenjot habis-habisan tatkala pemasukan dari sektor minyak sudah lebih dari cukup.

Namun kerajaan punya hitungan berbeda. Strategi ini merupakan konsep futuristis Arab Saudi guna mengantisipasi pergeseran dunia industri yang semakin cepat menuju energi terbarukan. Terlepas pro dan kontra yang menyertai, mereka memilih sektor pariwisata sebagai alternatif untuk mendiversifikasi perekonomiannya di masa depan.

Pada 2019, Raja Salman meluncurkan Pilgrim Experience Program. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah dan memperkaya pengalaman jemaah selama berada di Tanah Suci. Program ini mengembangan situs-situs Islam yang bukan bagian dari ritus ziarah tetapi memiliki makna sejarah religi maupun budaya.

Pengembangan ini dilakukan pemerintah saat tekanan bertubi-tubi untuk menutup sejumlah makam dan situs tertentu yang kelak berpotensi menimbulkan salah persepsi di kalangan jemaah yang berkunjung ke Arab Saudi. Di sisi lain, mengambil keuntungan komersial dari seseorang yang menunaikan ibadah haji dianggap tidak bermoral.

Dalam artikel berjudul From Caravans To Markets, The Hajj Pilgrimage Has Always Included A Commercial Component yang diterbitkan The Conversation (2022), Dr Noorzehra Zaidi dari University of Maryland Baltimore County membeberkan upaya komersialisasi haji di bawah pengaruh Arab Saudi.

Biaya paket haji telah meningkat selama bertahun-tahun di seluruh dunia. Untuk jemaah asal Amerika Serikat, biayanya berkisar antara USD12 ribu-USD20 ribu. Di bawah sistem baru, uang tersebut akan disalurkan langsung ke Pemerintah Arab Saudi. Peningkatan sektor pariwisata bermaksud mengurangi ketergantungan negara dari sektor minyak.

Langkah itu sontak memantik kembali perdebatan tentang komersialisasi haji. Di satu sisi, Arab Saudi berusaha melenyapkan agen tur swasta untuk meraup untung dari pelaksanaan ibadah haji. Namun di sisi lain, mereka juga menawarkan beraneka paket perjalanan sesuai kelas dan budget kepada calon jemaah.

Pada umumnya, ziarah adalah tradisi agama yang selalu mengandung komponen komersial. Begitu pula dengan pelaksanaan haji. Faktanya, agama dan perdagangan sangat terkait. Islam sendiri mengizinkan umatnya untuk terlibat dalam perdagangan di sekitar ritual haji, menurut tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 198.

Sebelum adanya pesawat, perjalanan darat untuk haji dapat menghabiskan waktu hingga 2 tahun. Calon jemaah haji umumnya pergi dalam kelompok besar untuk meminimalisir biaya, dimana para pedagang juga turut bergabung. Pedagang menargetkan para peziarah sebagai konsumen, dan banyak peziarah sendiri terlibat dalam perdagangan untuk membayar biaya mereka.

Lebih lanjut, perdebatan tentang komersialisasi yang berpotensi mengubah sifat spiritual ibadah haji juga sudah ada sejak lama. Topik ini kembali menjadi alat politik seperti pada 2018 lalu, saat tokoh Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Qatar mengeluarkan fatwa untuk mengutamakan makan orang miskin ketimbang menghabiskan uangnya untuk pergi haji ke Arab Saudi setiap tahun.

Tindakah ini dipandang sebagai salah satu upaya untuk memangkas pemasukan Arab Saudi dengan mematahkan semangat umat Islam untuk berziarah.

Terlepas apakah ajang komersialisasi atau politik, tidak diragukan lagi bisnis haji saat ini menimbulkan pertanyaan apakah ibadah yang dijalankan masih semata-mata hanya untuk mencari karunia dengan berziarah ke situs-situs paling suci Islam.

Baca juga artikel terkait HAJI atau tulisan lainnya dari Nanda Fahriza Batubara

tirto.id - Ekonomi
Penulis: Nanda Fahriza Batubara
Editor: Dwi Ayuningtyas