Komentar Luhut Terkait Masuknya Nama Airlangga Sebagai Ketum Golkar

tirto.id - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi sosok yang tepat untuk menggantikan Setya Novanto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar usai tersangka kasus korupsi e-KTP itu ditahan oleh KPK.

Menurut Luhut, sosok Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto adalah orang yang baik untuk menempati posisi itu.

"Airlangga orang baik, mana saja bisa," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2017).

Sebelumnya, ada empat nama yang disebut-sebut akan menggantikan Setya Novanto sebagai pimpinan Golkar, mereka adalah: Ade Komarudin, Azis Syamsudin, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

Kendati demikian, Luhut enggan berkomentar banyak terkait suksesi kepemimpinan Partai Golkar ini. Selain itu Luhut juga mengaku tidak akan ikut campur dan melibatkan diri.

"Biarlah Golkar memproses sendiri, jangan kita terlalu banyak nyampurin. Jadi bikin suasana enggak enak," kata Luhut.

Menurut Luhut, Partai Golkar juga sudah cukup matang dalam menentukan sosok yang terbaik untuk memimpin partainya.

Baca:

• Empat Nama Kuat Pengganti Setya Novanto sebagai Ketum Golkar
• Golkar Jabar Ingin Pengganti Novanto Tetap Dukung Jokowi di Pilpres

Usulan agar DPP Partai Golkar segera mengadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) terkait ditahannya Setya Novanto itu datang dari Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung.

"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas," kata Akbar di Medan Sumatera Utara, Sabtu (18/11).

Akbar meminta pengurus DPP Partai Golkar segera mengambil langkah terkait dampak penetapan status Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP terhadap elektabilitas partai.

Akbar mengungkapkan, berdasarkan hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen menyusul penetapan tersangka Setya Novanto.

"Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas," ujar Akbar.

Golkar, kata dia, harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak terkontaminasi masalah hukum.

Dengan pergantian itu, Akbar berpendapat bahwa Novanto akan lebih baik fokus menjalani proses hukum.

Apalagi, kata Akbar, nama sejumlah perusahaan keluarga Novanto disebut terlibat proyek e-KTP pada persidangan.