tirto.id - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan alasan Indonesia Police Watch (IPW) yang kerap berkomentar terkait pemilihan calon pimpinan KPK.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan, IPW seharusnya menyinggung masalah pemilihan Kapolri, bukan capim KPK.
"Kalau IPW mengawasi pemilihan Kapolri, saya mengerti. Kalau IPW mengawasi pemilihan pimpinan KPK saya juga jadi bertanya-tanya," kata Asfinawati di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Apalagi, kata dia, lPW juga mengomentari masalah pentingnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Diketahui sebelumnya ada anggota Polri sebagai capim KPK tidak taat mengirimkan LHKPN.
"Ada pula IPW ikut-ikutan mengomentari LHKPN," kata Asfinawati.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane sebelumnya mengatakan pansel KPK tidak perlu menggubris isu LHKPN.
Sebab, kata Neta, LHKPN bukanlah hal prinsip dalam sistem rekrut capim KPK yang dilakukan pansel KPK.
"Selain itu IPW berharap, Pansel KPK tidak perlu menggubris isu LHKPN," kata Neta dalam keterangan tertulisnya.
Saat ini seleksi Capim KPK memasuki tahap pengumuman tes psikologi. Hasilnya ada 40 pendaftar yang lolos terdiri atas 36 laki-laki dan 4 perempuan.
Untuk latar belakang profesi, terdapat akademisi atau dosen (7), advokat atau konsultan hukum (2), jaksa (3), pensiun jaksa (1), hakim (1), anggota Polri (6), auditor (4), Komjak atau Kompolnas (1), Komisioner atau pegawai KPK (5), PNS (4), pensiun PNS (1), dan lain-lain (5).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Zakki Amali
