tirto.id - Setelah sukses memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, Tim Kampanye Nasional (TKN) akan resmi dibubarkan pada Jumat (26/7/2019). Tapi ini bukan akhir dari kerja sama 10 partai yang tergabung dalam tim. Wakil Ketua TKN Moeldoko mengklaim akan ada "koalisi plus-plus" setelahnya.
"Koalisi itu bisa plus-plus, kan, begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus, koalisi plus-plus juga bisa," kata Moeldoko, yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Moeldoko mengatakan "plus" yang dimaksud adalah penambahan anggota koalisi. "Cuma plusnya berapa, nanti kita lihat."
Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan pernyataan Moeldoko bisa ditafsirkan ke dalam dua kemungkinan bentuk kabinet. Pertama, kabinet diisi orang-orang dari koalisi partai pengusung plus kalangan profesional; kedua, kabinet diisi orang-orang dari koalisi partai pengusung, plus profesional, plus orang-orang dari partai di luar koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf.
Tiga partai yang pernah mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, rival Jokowi-Ma'ruf, memang tengah berupaya bergabung ke koalisi pemenang. PAN dan Demokrat lebih dulu memberikan sinyal tersebut, lalu disusul Gerindra. Meski muncul belakangan, justru Gerindra-lah yang paling santer terdengar merapat.
Sinyal ini menguat usai Prabowo bertemu Jokowi sambil naik MRT dan dilanjut makan siang di fX Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu 13 Juli 2019. Berselang sepekan lebih, Prabowo juga sowan ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, juga untuk makan siang bersama dengan menu nasi goreng.
Masalahnya, kata Karyono, format koalisi plus-plus ala Moeldoko yang mengakomodasi partai pendukung Prabowo-Sandiaga tak akan berjalan mulus. Bakal ada penolakan dari partai-partai koalisi Jokowi, terutama yang lolos ke parlemen kecuali PDIP--yaitu Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB.
"Sinyal politik yang dapat dicerna adalah mengerucut pada perdebatan antara format koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf vs koalisi plus," kata Karyono kepada reporter Tirto.
Ketua umum empat partai koalisi Jokowi yang tadi disebut sempat bertemu. Pengamat menyebut pertemuan ini dalam rangka menolak partai oposisi masuk koalisi Jokowi.
Pernyataan Karyono bahwa koalisi plus-plus (plus partai oposisi) tak akan diterima begitu saja selaras dengan pernyataan masing-masing fungsionaris partai. Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago, misalnya, mengatakan bila memang akan ada tambahan partai politik, ia berharap yang diterima bukanlah yang punya perbedaan mencolok.
"Saya berharap jika ada tambahan, jangan yang ada friksi saat pilpresnya tinggi," jelas Irma kepada reporter Tirto.
Irma tak menyebut partai mana yang dimaksud. Meski begitu, jika diingat-ingat, friksi antara koalisi pendukung Jokowi dan Prabowo pada pilpres lalu bisa dibilang sangat tajam.
Irma mengatakan penambahan parpol memang hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih, namun dia mengingatkan semuanya tetap perlu dibicarakan terlebih dulu.
"Sepanjang tidak menimbulkan friksi nanti di dalam [koalisi pemerintahan] dan memiliki kesamaan visi dan misi serta tidak jadi duri dalam daging karena terus dua kaki, Insyaallah membawa maslahat," tegas Irma.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan hal serupa, bahwa semua mesti dibicarakan. "Soal penambahan partai, tentu nanti akan dibicarakan bersama para ketua umum partai politik pendukung pemerintah," katanya.
Dari PKB, Ketua DPP Abdul Kadir Karding bilang, "kalau harus bicara tambahan koalisi sangat tergantung kepada arahan Pak Jokowi sekaligus kesepakatan partai KIK."
"Kalau ada tambahan partai, harus juga dilihat apakah dibarengi power sharing di eksekutif atau legislatif," tambahnya.
PDIP dan Gerindra Menggantung
PDIP dan Gerindra memberikan komentar menggantung terhadap pernyataan Moeldoko.
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, bilang semua masih dalam tahap awal. Tak ada kesimpulan apa pun yang dapat ditarik pada masa-masa ini.
"Biarkan kita menunggu konsolidasi, penjajakan, pertemuan-pertemuan, silaturahmi di pimpinan. Itu menggumpal pada putusan yang nantinya dideklarasikan parpol-parpol. Sebagai pernyataan resmi parpol. Kalau sekarang kan masih basisnya [pernyataan] individu," kata Eva.
Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo memberikan jawaban diplomatis dengan bilang partainya tak mau merusak keharmonisan koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Kami tidak mau menempatkan diri sebagai, maaf ya, istilahnya pengganggu keharmonisan di internal mereka," kata Edhy dia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
