Klarifikasi Menristek Soal Kasus Jual Beli Ijazah dan Peran Stafnya

Oleh: Addi M Idhom - 28 November 2018
Dibaca Normal 1 menit
"Jika kampus melakukan jual beli ijazah pasti sudah saya tutup. Saya tidak menoleransi hal ini terjadi, siapa pun yang melakukan," kata Menteri Nasir.
tirto.id - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyampaikan tanggapannya soal kasus jual beli ijazah. Dia mengklaim tak akan memberikan toleransi jika ada perguruan tinggi yang terbukti melakukan praktik jual beli ijazah.

"Jika kampus melakukan jual beli ijazah pasti sudah saya tutup. Saya tidak menoleransi hal ini terjadi, siapa pun yang melakukan," kata Nasir di Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta, Rabu (28/11/2018) seperti dilansir Antara.

Nasir juga menegaskan akan memecat staf atau pegawai Kemenristekdikti yang terbukti ikut terlibat dalam sindikat jual beli ijazah perguruan tinggi.


Pernyataan Nasir tersebut menanggapi laporan berseri Tirto mengenai sindikat jual beli ijazah bodong pada tiga kampus, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia School of Management (STIE ISM), STMIK Triguna Utama dan STKIP Sera.

Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristekdikti pernah menemukan bukti bahwa tiga kampus itu terlibat praktik jual beli ijazah abal-abal, pada 2015. Meski sempat dibekukan, kampus-kampus itu kini aktif lagi. Kemenristekdikti malah berencana melebur ketiganya dengan dua kampus lain menjadi Universitas Pelita Bangsa.

Tirto menemukan bukti peran Abdul Wahid Maktub, staf khusus Menristekdikti dalam kasus ini. Lewat "memo sakti"-nya, tiga kampus swasta bermasalah itu kembali aktif.


Merespons pemberitaan itu, Menteri Nasir menyatakan telah memanggil dan meminta konfirmasi pada staf khususnya itu.

"Saya panggil dia [Maktub]. Dia bilang enggak melakukan,” kata Nasir.

“Ya.. sudah silakan laporkan siapa yang melakukan ini jangan ada yang memainkan peran ini," kata Nasir menirukan percakapan dengan staf khususnya tersebut.

"Kalau ada keterlibatan dia, pasti sudah saya berhentikan. Saya tidak mau toleransi. Beberapa dosen saya berhentikan, saya tidak mau ambil risiko apa pun," Nasir menambahkan.

Meski demikian, Nasir mengklaim bahwa kasus-kasus terkait ijazah bodong sudah selesai pada 2015. "Yang kemarin kampus itu sudah tak ada, 'wong' sudah saya tutup tahun 2015 dan itu digoreng lagi muncul, itu saya tidak mau," kata Nasir.


Menurut Nasir, Kemenristekdikti telah menutup 243 perguruan tinggi meski tidak seluruhnya terkait kasus ijazah bodong. Nasir menjelaskan perguruan tinggi dapat dianggap terlibat kasus ijazah bodong apabila mahasiswanya tidak menjalani kuliah sama sekali namun mendapatkan ijazah. Kasus serupa bisa terjadi jika mahasiswa penerima ijazah tidak mengikuti pembelajaran sesuai standar pendidikan tinggi.

"Ketiga, kuliah di daerah yang tidak jelas dan tidak dilaporkan kepada kementerian, itu juga ijazah bodong," kata Nasir.

Saat diwawancarai reporter Tirto, Abdul Wahid Maktub mengklaim tidak membantu pengaktifan kembali kampus-kampus bermasalah yang terlibat jual beli ijazah bodong. Soal pengaktifan kembali tiga kampus bermasalah, Maktub mengatakan, "Kalau sudah waktunya, sudah baik, kenapa harus dipersulit?"


Maktub kembali membantah perannya di pengaktifan tiga kampus itu ketika dikonfirmasi ulang oleh reporter Tirto pada 27 November lalu. Selain itu, Maktub malah mengancam akan mempidanakan wartawan Tirto karena telah menulis berita mengenai sindikat jual beli ijazah bodong.

Sedangkan pemilik tiga kampus bermasalah itu, Mardiyana tak membantah STIE ISM, STMIK Triguna Utama dan STKIP Sera tersandung kasus jual beli ijazah pada 2015 dan sempat dibekukan. “[Kasus] itu sudah selesai,” ujarnya kepada reporter Tirto pada 23 November lalu.

Mardiyana berdalih rencana penggabungan kampus-kampus bermasalah ini tak ada kaitan dengan kasus-kasus lama tersebut. “Itu tidak ada hubungannya,” katanya.


Baca juga artikel terkait JUAL BELI IJAZAH atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
(tirto.id - Pendidikan)


Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom