Klaim "Mudik Lancar" Menegasikan Masalah di Jalur Udara

Oleh: Hendra Friana - 6 Juni 2019
Dibaca Normal 2 menit
Budi Karya bilang mudik lancar. Dengan catatan: itu hanya di jalur non-udara. Di jalur udara, masalah tiket pesawat belum juga terselesaikan.
tirto.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim mudik lebaran tahun ini lebih lancar ketimbang tahun sebelumnya. Sebab, meski jumlah pemudik diperkirakan naik 6,4 persen--dari 21,6 juta orang di tahun 2018 menjadi 23 juta orang di tahun ini--masalah kemacetan hampir nihil dari pemberitaan.

Budi Karya bilang hal ini tak lepas dari keberadaan sejumlah proyek infrastruktur yang telah rampung sebelum musim mudik berlangsung. Jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, misalnya, kini sudah bisa dilalui pemudik dengan leluasa.

Terbukti, kata mantan Dirut Angkasa Pura II itu, waktu tempuh dari Jabodetabek ke Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa dipangkas cukup signifikan.

"Tahun 2019 merupakan pembuktikan bahwa pembangunan infrastruktur sangat berguna bagi masyarakat dari kota ke kota. Perjalanan mudik tahun ini dari Jakarta ke Semarang enam jam, Jakarta ke Solo delapan jam, Jakarta ke Surabaya kurang dari 10 jam. Hal yang sangat menggembirakan terutama bagi pemudik," kata Budi Karya, kemarin (5/6/2019).

Namun, jika musim mudik lebaran ibarat ujian sekolah, rapor Budi Karya sebenarnya tak bagus-bagus amat. Ada nilai merah yang perlu ia perbaiki. Remedial itu harus ia tempuh pada "mata pelajaran" angkutan udara.

Pada momen lebaran, harga tiket pesawat "mencekik" meski Tarif Batas Atas (TBA) sudah diturunkan 16 persen. Tiket pesawat mahal bikin orang berpikir dua kali untuk naik pesawat, lantas beralih ke moda transportasi darat atau laut. Demikian kata Direktur Center of Economics Reform Piter Abdullah.

"Tiket pesawat [mahal] tidak menghentikan laju arus mudik, tetapi mendorong shifting dari pesawat udara ke moda-moda lain yaitu kapal laut, kereta api, dan bus atau mobil pribadi," kata Piter kepada reporter Tirto, Kamis (6/6/2019).

Data Kemenhub pada H-7 hingga H-2 lebaran 2019 memang menunjukkan adanya penurunan jumlah penumpang udara. Di tahun 2018, jumlah penumpang terangkut pada H-7 sampai H-2 Lebaran tercatat sebanyak 1.732.023. Di tahun ini, jumlah penumpang terangkut hanya mencapai 1.200.180 atau turun 30,71 persen.


Sebaliknya, jumlah pemudik jalur darat dan laut meningkat. Per 30 Mei kemarin, misalnya, Jasa Marga mencatat lalu lintas GT Cikampek Utama naik 144,9 persen dari 23.439 kendaraan di hari normal menjadi 57.405 kendaraan. Untuk arah selatan dari Jakarta, GT Ciawi Jalan Jagorawi juga naik 18,81 persen dari 28.087 hari normal menjadi 33.370 di H-7 Lebaran.

Piter lantas menilai bahwa kelancaran mudik karena faktor infrastruktur tak boleh membuat pemerintah mengabaikan tingginya harga tiket pesawat. Sebab, efek ekonomi dari aktivitas mudik lebaran hanya bersifat temporer, sementara harga tiket pesawat yang tinggi punya dampak lebih panjang pada pertumbuhan ekonomi.

Karena Kartel?


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut bahwa tingginya harga tiket penerbangan domestik tak bisa dicegah jika struktur pasar dalam industri penerbangan nasional dalam kondisi duopoli. Industri penerbangan domestik, katanya, hanya dikuasai oleh dua perusahaan, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air.

"Kenapa harga tiket [pesawat] tiba-tiba naik? Tentu ada karena langkah-langkah internal dari perusahaan-perusahaan penerbangan. Namun mereka bisa melakukan itu karena pesaingnya tidak ada," katanya dalam konferensi pers, kemarin.

Presiden Joko Widodo lantas mengatakan akan mengundang maskapai asing turut beroperasi di Indonesia. Harapannya dengan begitu kompetisi akan lebih ketat. Dan agar menang kompetisi, salah satunya adalah menyediakan harga yang lebih murah.

Namun asumsi itu terlalu menyederhanakan masalah. Nawir Messi, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan masuknya maskapai asing belum tentu menurunkan harga pesawat jika iklim persaingan usaha tidak diperbaiki.

"Dalam pasar normal, harga pasti turun. Tapi yang dihadapi pasar tidak normal. Yang dihadapi kartel," kata Nawir kepada reporter Tirto, Kamis, (6/6/2019).


Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan industri penerbangan terindikasi melakukan kartel--persekutuan di antara produsen produk sejenis dengan tujuan mengontrol produksi, harga dan penjualan, serta monopoli. Salah satu cirinya adalah maskapai kompak menaikkan atau menurunkan harga tiket pada waktu bersamaan.

Nawir, yang pernah jadi Ketua KPPU, mengatakan ada kemungkinan maskapai asing akan turut serta dalam kartel sebab itu memang menguntungkan pelakunya. Jika itu yang terjadi, maka harapan adanya kompetisi yang lebih sehat akan hilang.

"Seberapa kuat maskapai asing menahan diri untuk tidak ikut bermain dalam pasar yang keruh? Kalau main dalam pasar yang keruh enggak ada gunanya," tambahnya.

Hal serupa diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia bilang mengundang maskapai asing tak serta-merta bisa menekan harga karena komponen tarif yang dibebankan penumpang dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk bahan bakar (avtur). Baik maskapai lokal dan asing, sama-sama menanggung ini.

Lantaran itulah ia menilai ada cara lain yang bisa dipraktikkan selain mengundang pemain baru dalam penerbangan domestik, di antaranya seperti efisiensi.

"Keberlanjutan daripada maskapai itu sendiri kalau terlalu murah dia akan bangkrut. Coba Garuda, dalam kondisi harga yang lebih tinggi juga mengalami kesulitan," JK di rumah dinasnya Selasa lalu (4/6/2019)..

Baca juga artikel terkait MUDIK LEBARAN atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - )

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Rio Apinino
DarkLight