Menuju konten utama
Dampak Pandemi COVID-19

KKP Minta Anggaran Tambahan Rp1,024 T untuk Stimulus Nelayan

Dana Rp1,024 triliun itu akan digunakan untuk membantu nelayan akibat pandemi corona COVID-19.

KKP Minta Anggaran Tambahan Rp1,024 T untuk Stimulus Nelayan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengamati suasana Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Senin (28/10/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan tambahan anggaran pada APBN 2020 senilai Rp1,024 triliun. Tambahan anggaran ini akan digunakan sebagai stimulus bagi dunia kelautan dan perikanan dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya untuk penguatan sektor nelayan tangkap dan budidaya.

"Dalam ratas tadi kami usulkan anggaran stimulus APBN 2020 dalam rangka penguatan sektor nelayan tangkap dan budidaya. Kami ajukan anggaran tambahan Rp1 triliun 24 miliar," kata Edhy usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran secara daring, Kamis (28/5/2020).

Dana Rp1,024 triliun itu akan dibagi ke beberapa sektor. Pertama, sekitar Rp413,27 miliar akan dialokasikan untuk bantuan nelayan; Rp406,55 miliar akan dialokasikan untuk bantuan budidaya; Rp36,07 miliar untuk bantuan pengolahan dan pemasaran; Rp54,1 miliar sebagai bantuan untuk petambak; Rp106,48 miliar untuk dana pengawasan kapal-kapal pencuri asing; serta pengawasan audit internal sebesar Rp8 miliar.

Edhy mengatakan dana tersebut akan dioptimalkan agar kegiatan tangkap laut nelayan tidak ada kesulitan. Selain itu, anggaran juga digunakan sebagai bantuan untuk memberikan benih, indukan, serta pembuatan sarana dan prasarana budidaya bagi para pelaku budaya perikanan dan kelautan.

"Tidak hanya itu, kami juga meminta dengan anggaran sektor budidaya dan tangkap, kami minta pengadaan cold storage [gudang pendingin] yang besar sampai yang kecil, dalam rangka antisipasi manakala penyerapan belum sempurna karena beberapa daerah masih PSBB," kata Edhy.

Selain itu KKP akan kembali meminta sebagian anggaran pengawasan kembali untuk optimalisasi pengawasan kelautan.

Di sisi lain, politikus Partai Gerindra ini juga meminta penyertaan modal tambahan untuk BUMN perikanan yakni Perinus dan Perindo. Saat ini, ide tersebut menurut Edhy sudah disetujui secara prinsip oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir, tetapi perlu dokumen lebih lanjut.

"Hanya Menkeu meminta secara proposal teknis yakni masing-masing Rp500 M, ini akan digunakan untuk membeli hasil produk budidaya dan hasil perikanan tangkap dan pengolahan hasilnya. Dengan anggaran ini kami harap penyerapan ikan di lapangan bisa kita antisipasi dalam jangka pendek," kata Edhy.

Baca juga artikel terkait DAMPAK PANDEMI CORONA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto