Kiai Kecewa Menag dari Militer, PDIP: Masukan Buat Jokowi

Oleh: Riyan Setiawan - 24 Oktober 2019
Dibaca Normal 1 menit
Hasto mengatakan akan mendengarkan aspirasi dari para kyai yang menolak Menteri Agama, tapi PDIP mengatakan belum bisa memuaskan semua pihak.
tirto.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi pernyataan Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas. Kala itu, Robikin mengatakan banyak kiai yang protes dan menyatakan kecewa terhadap terpilihnya Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag).

Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto berjanji sebagai pemimpin negara, Presiden Joko Widodo akan mendengarkan aspirasi tersebut.

"Apalagi dari kalangan Nahdatul Ulama, beliau menjadi bagian dari itu. Tentu saja apa yang disampaikan oleh NU ini juga menjadi masukan bagi pak Jokowi. Kita lihat bagaimana seluruh konfigurasi yang ada dalam kabinet dan menteri," kata Hasto saat di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Dirinya menjelaskan, Presiden Jokowi selalu mengambil pelajaran dari pemerintahan sebelumnya. Sama seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden ke-5 Indonesia.

"Sebelum menjadi presiden, [Mega] belum punya pengalaman dalam pemerintahan. Maka ibu Mega juga belajar dari Menteri-menteri zaman pak Harto untuk membuat proses kesinambungan itu. Pak Jokowi tentu punya alasan. Jadi alasan itu yang menjadi pijakan Jokowi dalam mengambil keputusan," ucapnya.

Kemudian, ia pun menanggapi sejumlah Partai Politik seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat yang tidak masuk dalam kabinet jilid II Jokowi. Hasto mengatakan, dalam hasil pemilu, publik harus menghormati sikap seluruh partai politik.

Meski ada parpol yang tidak tergabung dalam pemerintahan, masih ada ruang kerjasama di DPR, MPR , dan Pilkada.

"Demokrasi yang sehat tidak ditandai dengan seluruhnya masuk ke dalam pemerintahan. Demokrasi yang sehat harus ada mekanisme kontrol. Kami percaya Demokrat, PAN, dan PKS mengambil fungsi itu," ucapnya.

Sementara untuk jabatan wakil Menteri kata dia, merupakan hak prerogatif presiden dan bukan didesain untuk membagi-bagi kekuasaan. Jabatan seorang Menteri beserta jajarannya lanjut Hasto, yaitu untuk menjalankan amanah dari masyarakat. Sementara untuk persiapan program ke depan, Hasto mengatakan Presiden Jokowi tengah menggodok hal tersebut.

"Kami berikan kepercayaan kepada presiden untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dengan jajaran menteri yang punya semangat baru periode kedua Jokowi ini bagi bangsa dan negara Indonesia," tuturnya.

Kemudian, ia mengatakan meski Mantan Menterian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tidak terpilih lagi dalam jajaran kabinet jilid II Jokowi. PDIP pun mengapresiasi kinerja Susi selama lima tahun menjabat sebagai Menteri.

"Bu susi sukses melakuan line clearing, menenggelamkan kapal-kapal, membangun sistem perencanaan yang baik, kemudian ada pihak juga yang kemudian melanjutkan proses line clearing itu. Sehingga budi daya disektor perikanan kelautan itu digerakan secara massif karena jasa-jasa yang telah dilakukan bu susi," tuturnya.

Dirinya menyatakan keputusan Presiden Jokowi untuk memilih sejumlah menteri bersifat kolektif kolegial dan bukan orang-perorang.

"Saya ingat yang dikatakan Steve jobs tokoh inovasi di abad ini, beliau selalu mengatakan, 'Kalau kamu ingin menjadi pemimpin, kamu tidak bisa memuaskan semua pihak, kalau mau memuaskan, jadilah seorang penjual es krim, itu kan memuaskan. Karena eskrim rasanya enak dan manis'," kata Hasto sambil mengukit tokoh Steve Jobs.




Baca juga artikel terkait HASTO KRISTIYANTO atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Widia Primastika
DarkLight