Menuju konten utama

Ketua DPD Minta Tak Gunakan Agama untuk Kepentingan Politik

Oesman Sapta mengingatkan bahwa pertahanan utama bangsa ini ada di generasi muda, khususnya para mahasiswa.

Ketua DPD Minta Tak Gunakan Agama untuk Kepentingan Politik
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menghadiri undangan acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas masa jabatan 2016-2021 di Balai Petitih Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat , Senin (13/6 ). Foto/mpr.go.id.

tirto.id - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah final, maka apabila ada yang menggunakan agama untuk kepentingan politik harus dihentikan.

Hal itu disampaikan Oesman saat memberikan kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum dengan tema "Mengukuhkan Empat Pilar Pancasila UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika" di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah (Jateng).

"Bangsa ini sudah final soal dasar negara. Pancasila itu sudah final. Pancasila sudah selesai. Jadi kalau ada orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik itu harus dihentikan," kata Oesman, Senin (22/5/2017).

Oesman Sapta yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu mengingatkan bahwa pertahanan utama bangsa ini ada di generasi muda, khususnya para mahasiswa.

Untuk itu, Oesman mengajak seluruh pemuda untuk kembali menghayati Pancasila. "Empat pilar ini harus benar-benar dihayati oleh seluruh elemen bangsa ini, karena ini adalah nyawa bangsa ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pembantu Rektor UKSW bidang pengabdian masyarakat Neil Semuel Rupidana juga menegaskan bahwa republik ini dibangun oleh seluruh elemen bangsa maka tidak bisa diklaim secara eksklusif oleh salah satu golongan tertentu.

Neil juga menilai, saat ini ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendasarkan negara pada nilai-nilai lain yang berbeda. Menurutnya, hal itu jelas bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya meminta pemimpin bangsa ini harus bertindak tegas. Komitmen berbangsa dan bernegara ini sudah selesai, itulah Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

Kendati demikian, Neil mengatakan sebagai sebuah gagasan atau wacana hal itu boleh saja, tetapi apabila sudah mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara maka sangat berbahaya.

"Itulah sebabnya negara harus tegas. Jangan sampai kita hanya mengurusi masalah rumah tangga yang sebenarnya sudah selesai sejak awal kemerdekaan," kata Neil.

Dalam kesempatan itu, hadir pula anggota MPR Rufinus, Muqowam, Delis, serta Zainut. Sementara dari UKSW diwakili Pembantu Rektor UKSW Niel Semuel Rupidara dan Dekan FH UKSW Teguh Prasetyo.

Baca juga artikel terkait PANCASILA atau tulisan lainnya dari Alexander Haryanto

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto