Menuju konten utama

Ketua BPK Agung Firman Sampurna Jadi Ketum PBSI Periode 2020-2024

PP PBSI saat ini dipimpin oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna. Ketua Umum PBSI periode 2020-2024 itu meraup dukungan 23 pengurus provinsi.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna Jadi Ketum PBSI Periode 2020-2024
Agung Firman Sampurna. facebook/Agung Firman Sampurna

tirto.id - Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) telah menetapkan pimpinan baru organisasi federasi badminton Indonesia tersebut.

Agung Firman Sampurna resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum PP PBSI periode 2020-2024, yang menggantikan posisi Wiranto.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tersebut ditetapkan sebagai pemimpin baru PP PBSI setelah dia menjadi calon tunggal dalam proses pemilihan yang berlangsung pada Jumat (6/11/2020). Agung mendapatkan surat dukungan dari 23 pengurus provinsi (pengprov) PBSI.

Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBSI pengganti Wiranto, Agung menyampaikan terima kasih atas kinerja pendahulunya tersebut. Dia menegaskan akan melanjutkan proses perbaikan dan peningkatan prestasi badminton Indonesia.

"PBSI dalam empat tahun terakhir telah melakukan berbagai perbaikan, menghasilkan berbagai prestasi nasional dan internasional," kata Agung, dikutip dari laman PBSI.

"Kami ingin melangkah lebih jauh lagi, kami ingin membuat lompatan, bukan sekadar lompatan tapi lompatan besar, quantum leap, untuk atlet, klub dan bangsa," tambah pria kelahiran Madiun, 19 November 1971 tersebut.

Agung mengusung 5 isu penting dalam visi-misinya. Kelimanya ialah: Organisasi, akuntabilias dan transparansi; Rekrutmen atlet, pelatihan dan prestasi; Kemitraan; Partisipasi masyarakat dan pengembangan klub bulutangkis; serta Industri olahraga.

Dia menambahkan, dirinya dan tim formatur akan menyusun kepengurusan PP PBSI periode 2020-2024 dalam 30 hari ke depan. Agung berjanji jajaran pengurus akan diisi oleh sejumlah figur yang aktif di PBSI dan memiliki kinerja profesional.

"Dan punya kesempatan untuk berkontribusi membawa olahraga kita mencapai puncak prestasi," dia melanjutkan.

Menurut Agung, ia akan berfokus kepada tata kelola organisasi serta tata kelola keuangan di tubuh PBSI. Dia berencana membuat sistem yang membebaskan ketua umum dan sekjen dari wewenang pengelolaan keuangan organisasi, sehingga pemilik 2 posisi itu bisa lebih fokus pada kebijakan.

"Akan dibentuk manajemen eksekutif yang kompeten dan memiliki waktu secara intense," ujarnya.

Setidaknya ada lima usulan program yang diajukan oleh Agung. Pertama, memperbaiki tata kelola keuangan sehingga lebih transparan, dan bisa mendukung kinerja olahraga bulutangkis. Program ini akan disertai pelibatan akuntan publik yang memantau alur keluar-masuk anggaran.

Kedua, pemberdayaan pengurus provinsi, yang salah satunya, adalah pengadaan graha badminton untuk sarana pembinaan atlet bulutangkis.

Ketiga, memperbaiki struktur sponsorship dan dukungan finansial. Agung menargetkan PBSI bisa melakukan pengembangan dengan pendanaan mandiri yang terkelola dengan profesional.

Keempat, Agung juga berencana membenahi sistem rekrutmen atlet, pelatih, serta pengelolaan kompetisi. Kelima, ia mau mendorong pengembangan pembinaan atlet badminton dan inovasi yang bisa mengundang partisipasi masyarakat demi merealisasikan konsep sport entertainment industry.

Saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) PP PBSI secara virtual pada 5 November kemarin, Menpora Zainudin Amali mengatakan siapa pun Ketum PBSI harus mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi bulutangkis Indonesia.

"Saya berharap apa yang sudah di torehkan ini harus tetap di jaga. Selain itu, secara khusus saya juga mengucapkan terimakasih kepada Pak Wiranto atas dedikasi yang luar biasa," kata Zainudin.

Zainudin juga mengatakan, Indonesia sedang berupaya merealisasikan target menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games 2018 bisa menjadi bekal berharga.

"Kami harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh pembinaannya agar torehan prestasi yang kita harapan bisa tercapai," ujar dia.

"Untuk itu, Kemenpora, KONI dan KOI dan seluruh stakeholder olahraga, termasuk PBSI harus segera menyiapkan grand design tentang pembinaan olahraga Indonesia," tambah dia.

Baca juga artikel terkait PBSI atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Olahraga
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Iswara N Raditya