Kerja Seharga Nyawa di Afsel: Politikus Anti-KKN di Partai Penguasa

Oleh: Akhmad Muawal Hasan - 3 Oktober 2018
Dibaca Normal 3 menit
Para pembocor rahasia (whistleblower) dibantai pembunuh bayaran yang disewa politikus korup di tubuh partai penguasa. Korbannya mencapai 90-an orang sejak awal 2016.
tirto.id - African National Congress (ANC) punya misi mulia saat dibentuk pada 8 Januari 1912: membela hak-hak kaum mayoritas kulit hitam dan kulit campuran yang tertindas di Afrika Selatan (Afsel)—terutama hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Jatuh bangun perjuangan partai berbuah manis: pada awal 1990-an apartheid dihapus. Mereka kemudian memenangkan Pemilu 1994 dan menaikkan Nelson Mandela ke kursi kepresidenan. Afsel memasuki babak baru dalam upaya rekonsiliasi antar-ras sekaligus pembangunan di berbagai bidang.

Namun itu dulu; 25 tahun berselang, ANC yang masih berkuasa kehilangan idealismenya. Alih-alih melanjutkan perjuangan Mandela, mereka menjelma serupa organisasi mafia yang dipenuhi politisi korup dan intrik-intrik busuk.

Demi status quo, mereka tak segan-segan menyingkirkan nyawa lawan-lawan politik di tubuh pemerintahan. Sejak beberapa tahun belakangan jumlah korbannya meningkat drastis. Afsel kini menjelma sebagai salah satu negara paling berbahaya bagi para politisi di partai penguasa.

Norimitsu Onishi dan Selam Gebrekidan menurunkan laporan mendalam atas fenomena tersebut untuk New York Times pada Minggu (30/9/2018). Judulnya bernas: Hit Men and Power: South Africa’s Leaders Are Killing One Another.

Onishi dan Gebrekidan menyatakan ada perbedaan antara pembunuhan bermotif politik pada era 1990-an dan hari ini. Jika dulu persaingannya antar-partai politik, sekarang yang saling sikat adalah para politisi dalam satu partai. Situasi terpanas sedang terjadi di internal ANC.

Dalam beberapa tahun terakhir ANC mengalami perpecahan yang parah. Masing-masing anggota membikin kubu alih-alih berlomba-lomba meloloskan kebijakan pro-rakyat. Mereka saling berebut kontrol atas wilayah, sumber aliran dana pemerintah, dan melancarkan intrik-intrik korup.


Mereka kerapkali berkongsi untuk melenyapkan musuh bersama: politisi idealis yang berupaya memotong mata rantai kejahatan di tubuh pemerintahan, khususnya yang berfokus di kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar tangan mereka bersih, mereka menyewa pembunuh bayaran. Contoh korbannya, yang menjadi sorotan media massa lokal, adalah Sindiso Magaqa. Magaqa meraih reputasi bagus dengan menjadi sekretaris jenderal di organisasi kepemudaan ANC pada 2011.

Ia kemudian terpilih menjadi anggota dewan dan anggota komite eksekutif ANC di Umzimkhulu, provinsi kelahirannya. Ia dipandang sebagai “rising star” sebab vokal menantang budaya korup di ANC.

Pada suatu pagi pada Juli 2017, Magaqa dan dua anggota dewan lain mampir ke sebuah toko di Umzimkhulu usai menghadiri sebuah rapat. Tiba-tiba segerombolan pembunuh bayaran menyerang mereka dengan memakai senjata api. Magaqa tumbang. Ia sempat dirawat di rumah sakit, tapi meninggal dua bulan setelahnya.


Infografik Saling Bantai antar Anggota Partai


Anggota dewan ANC yang bernasib serupa Magaqa bertebaran, terutama yang menjabat di pesisir timur Afrika Selatan.

Di Pretoria, ada politisi yang ditembaki saat sedang menyetir mobil bersama ketiga anaknya karena menyerukan agar proyek perumahan pemerintah diselidiki. Ada yang ditembak mati di dekat rumahnya setelah juga berani memaparkan buruknya kualitas perumahan publik.

Di Mpumalanga, juru bicara anggota dewan ANC ditembak mati di depan anaknya sendiri setelah membongkar korupsi dalam proyek pembangunan stadion. Ada yang dieksekusi di belakang kantor polisi karena juga vokal atas praktik korup.


University of Cape Town bekerja sama dengan The Global Initiative Against Transnational Organized Crime pernah menjajaki penelitian yang berfokus pada kasus pembunuhan berencana di Afsel periode Januari 2000 hingga Desember 2017 (PDF).

Data lapangan menunjukkan peningkatan angka pembunuhan bermotif politik naik setidaknya sejak awal 2016. Hingga 2017, korbannya mencapai 90-an orang. Angka ini tercatat dua kali lipat lebih tinggi ketimbang jumlah kasus pembunuhan bermotif politis berencana dalam periode 2000-2016.

Periset membagi kasus pembunuhan menjadi empat kategori. Jumlah kasus pembunuhan bermotif politik berada di persentase 22 persen; 22 persen lainnya dimasukkan dalam kategori organisasi kejahatan, 13 persen kategori motif personal, dan 43 persen (yang terbesar) menyangkut persoalan bisnis taksi.

Salah satu kesimpulan utama riset adalah hubungan kuat antara pembunuhan terencana dengan korupsi. Afsel bukan negara dengan tingkat korupsi terparah menurut data Transparency International. Namun, data riset menguatkan temuan Onishi dan Gebrekidan: politisi yang berani menghadapi praktik-praktik korup akan dihabisi nyawanya.

Peta yang dirancang peneliti menunjukkan bahwa Provinsi KwaZulu-Natal adalah daerah dengan potensi pembunuhan bermotif politik tertinggi se-Afsel. KwaZulu-Natal adalah provinsi di mana Magaqa menjadi anggota dewan ANC-nya.

Zodwa Sibiya, anggota dewan ANC lain di KwaZulu-Natal pada tahun lalu ditembak mati di Hostel Glebelands, Durban, Afsel bagian timur. Sibiya punya reputasi mentereng berkat keberaniannya menantang korupsi, terutama yang mewabah di Hostel Glebelands.


Temuan komisi yang dibentuk khusus pada 2014 untuk menangani kasus pembunuhan politisi kemudian menyingkap fakta bahwa Hostel Glebelands memang sarang pembunuh bayaran.

News24 melaporkan, komisi tersebut mengandalkan wawancara penghuni hostel maupun testimoni warga sekitar. Mereka menemukan dugaan kuat bahwa polisi juga bekerja sama dengan orang-orang jahat di hostel, sebab dari 89 kasus pembunuhan di Glebelands sejak Maret 2014 tidak ada yang ditangkap atau dijadikan tersangka.

“Kami percaya polisi terlibat pembunuhan-pembunuhan itu. Pembunuh bayarannya disewa oleh anggota ANC. Sebelum eksekusi dilancarkan, penghuni hostel diminta kontribusi sebesar 50 Rand Afsel oleh komplotan pembunuh bayaran untuk membeli senjata dan peluru. Mereka takut untuk menolak,” kata Marumo Moerane, kepala komisi, sebagaimana dikutip News24, Juli 2017.

Moerane menambahkan beberapa blok di hostel dikuasai oleh para pembunuh bayaran tersebut. Mereka sangat berkuasa sampai-sampai mampu menyogok kepolisian untuk membebaskan teman mereka yang ditangkap dalam kasus pembunuhan berencana.

Keterlibatan polisi jadi kekhawatiran utama para politisi dan aktivis anti-korupsi. Beberapa di antaranya berkata pada News24 bahwa mereka kerap melapor jika mendapat intimidasi atau ancaman pembunuhan. Namun, polisi sering tidak mampu untuk mengusut otak di balik ancaman tersebut.

Pembunuhan bermotif politik membuat masa depan demokrasi Afsel terlihat gelap. Akademisi dan beberapa politisi Afsel yang diwawancarai Onishi dan Gebrekidan menyiratkan situasinya lebih “baik” saat negara masih dikuasai rezim apartheid yang berkuasa secara sewenang-wenang.


Alasannya sederhana: rezim tersebut menjadi musuh bersama yang menyatukan seluruh elemen aktivis lintas-ideologi.

Saat rezim runtuh dan para aktivis itu gantian berkuasa, musuh baru tercipta di antara mereka sendiri, yang lebih susah untuk diraba profilnya. Seakan-akan semua punya potensi untuk tiba-tiba menikam dari belakang.

Thabiso Zulu, salah satu anggota dewan ANC sekaligus whistle-blower kasus yang kini tinggal di tempat persembunyian. Kepada Onishi dan Gebrekidan, ia berujar partainya kini sudah serupa dengan Cosa Nostra, organisasi mafia Sisilia, Italia, yang pernah berkuasa di Amerika Serikat.

Cosa Nostra menjalankan kode organisasi dengan teramat tegas. Istilahnya “omerta”, yang diucapkan oleh anggota baru selama ritual pelantikan yang melibatkan darah. Jika anggota menjual informasi kepada polisi atau berkhianat untuk organisasi kriminal lain, harganya adalah nyawa.

“Omerta” versi ANC adalah komitmen untuk berkongkalikong untuk tujuan korup. Jika ada yang tidak menyetujui, lebih baik diam. Namun jika berani bersuara kontra, maka nyawa adalah harganya.

“Jika kau mengerti Cosa Nostra, kamu tidak hanya membunuh orangnya, tapi juga sekalian mengirim pesan kuat. Kami (politisi ANC anti-korup) telah melanggar 'omerta' itu,” kata Zulu.

Baca juga artikel terkait AFRIKA atau tulisan menarik lainnya Akhmad Muawal Hasan
(tirto.id - Politik)


Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Windu Jusuf