Kenapa Kubu Prabowo-Sandi Sebaiknya Tak Manfaatkan Isu Ekonomi

Oleh: Damianus Andreas - 8 September 2018
Dibaca Normal 2 menit
Jokowi gagal buktikan janji untuk menolak utang luar negeri dan menguatkan nilai tukar rupiah. Kubu oposisi harusnya belajar tak terlalu mengumbar isu ekonomi sebagai dagangan politik.
tirto.id - Joko Widodo (Jokowi) bersama para tim suksesnya pernah punya janji ambisius jika mereka berhasil memenangkan Pilpres 2014. Salah dua dari janji itu adalah menolak utang luar negeri dan memacak nilai kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat di angka Rp10 ribu per US dolar. Namun setelah ia dipilih sebagai presiden, Jokowi dan pemerintahannya tidak bisa merealisasikan janji yang pernah diucapkan. Utang luar negeri meningkat dan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat cenderung melemah, dan pada awal September sudah mendekati Rp15 ribu per dolar.

Kegagalan Jokowi mewujudkan janjinya kemudian dimanfaatkan habis-habisan oleh Prabowo dan tim pendukungnya untuk mengkritik pemerintah. Sebagai pengingat saja, ketika meluncurkan buku berjudul Paradoks Indonesia, 1 September lalu, bekas Danjen Kopassus ini kembali mengulangi topik itu.

"Saudara-saudara, utang negara kita naik terus. Sekarang hitungannya, [utang] naik Rp1 triliun setiap hari. Ada yang mengatakan utang banyak tidak masalah. Tapi kalau orang yang mengerti, utang ini mengancam negara kita."

Selain bicara soal utang pemerintah yang semakin menggunung, pada kesempatan itu Prabowo juga menyinggung soal ketimpangan. Harta 40 orang terkaya di Indonesia, katanya, setara 548 ribu kali kekayaan rata-rata orang di negeri ini.

Isu perekonomian dalam negeri hari-hari ini maknanya sama dengan "peluru" bagi kubu oposisi. Tengok saja lirik lagu 2019GantiPresiden sebagai contoh konkret.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pernah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Namun, katanya, kritik tak semestinya dilakukan serampangan dan tanpa data valid.


Pada saat yang sama dia juga sadar bahwa isu ekonomi jadi komoditas politik. Dan dia tak khawatir tentang itu.

"Ya enggak apa-apa [kalau jadi dagangan politik]. Kalau memang [perekonomian] jelek, bilang jelek. Tapi kalau bagus, ya bilang bagus," ujar Luhut.

Jadi Blunder


Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan oposisi perlu memberikan "kritik yang produktif" serta menawarkan sejumlah alternatif yang dinilai bisa mengubah keadaan.

Bhima mengatakan gembar-gembor negatifnya kondisi ekonomi mampu memengaruhi psikologis dan keputusan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia tak menampik bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang berguncang, hanya saja masih jauh dari kondisi krisis.

"Memang sedang ada permasalahan, tapi tidak seburuk itu. Namun apabila kemudian ini dipolitisasi dan yang tidak paham ekonomi pun ikut bicara, maka bakal semakin runyam," kata Bhima kepada Tirto, Jumat (7/9/2018).


Terkait dengan pelemahan rupiah, Bhima menilai semestinya jangan sampai ada sentimen berlebihan. Ia mengimbau agar para elite politik sampai dengan kader partai di daerah menjaga suasana agar tetap kondusif, mengingat pemerintah dan Bank Indonesia pun terus mengintervensi pasar.

Bahkan, katanya, jika itu terus-terusan dilakukan, kubu oposisi juga yang bakal merugi.

"Apabila rupiah menembus Rp15.000 per dolar AS dan pihak oposisi yang menang pilpres, maka ini bisa jadi kemenangan yang pahit. Mereka harus menghadapi kondisi yang lebih buruk daripada Jokowi," jelas Bhima.

Apa yang dikatakan Bhima benar belaka jika melihat krisis yang pernah terjadi. Penyembuhan dari krisis tak bisa serta-merta. BJ Habibie, yang menggantikan Soeharto sebagai presiden pada 1998 misalnya, mewarisi kondisi ekonomi yang compang camping meski krisis terjadi sejak 1997.

Ia pun menilai upaya membandingkan kondisi saat ini dengan krisis moneter pada 1998 tidak tepat. Situasi politik dan ekonomi sudah jauh berbeda.

"Intinya janganlah menari-nari di atas pelemahan mata uang rupiah."


Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian menyebutkan kritik dari kubu oposisi sah-sah saja untuk tetap diteruskan. Kritik, katanya, sehat bagi demokrasi.

"Bukan karena kami mengkritik dan kemudian rupiah jadi lemah, lalu yang dipersoalkan ialah orang yang mengkritik atau gerakan #2019GantiPresiden. Menurut saya, itu tidak bijak," kata Pipin kepada Tirto.

Sementara Ketua DPP Nasdem Irma Surya Chaniago merasa kritik oposisi, terutama soal pelemahan rupiah, tidak relevan.

"Makan di warung Padang harga enggak naik, harga bahan-bahan pokok pun enggak naik. Mau politisasi apa lagi?" sindir Irma.

Infografik Rupiah Melemah terhadap dolar

Baca juga artikel terkait RUPIAH MELEMAH atau tulisan menarik lainnya Damianus Andreas
(tirto.id - Politik)

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Rio Apinino