tirto.id - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengklaim masih mendalami kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi pada sektor padat karya orientasi ekspor. Sejauh ini, pihaknya mengakui belum menerima laporan maupun data soal PHK tersebut.
"Belum ada data (PHK)," ujar Indah saat dihubungi Tirto, Kamis (10/11/2022).
Tetapi dia tidak menampik terkait kabar ancaman PHK di sektor padat karya. Salah satunya di sektor alas kaki, garmen dan tekstil dengan target market Eropa dan Amerika
"Jadi enggak semua sektor ya itu heboh PHK. (Kita) Belum ada data," ujarnya.
Sebelumnya ramai diberitakan mengenai gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran di Jawa Barat (Jabar) khususnya pada perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) membuat publik gaduh. Sebab gelombang PHK di daerah tersebut bisa menyebar luas ke daerah lain juga.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan mencatat di Jabar selama Januari hingga Oktober 2022 jumlah PHK telah mencapai 73.000 orang. Jumlah itu belum termasuk perusahaan yang tidak tergabung dalam Apindo.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha. Hal itu agar mengurangi potensi pelaku industri melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis global.
“Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan,” kata Kang Emil begitu sapaan akrabnya dikutip dari Antara.
Kang Emil mengatakan dampak resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi di 2023 turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan menimbulkan adanya PHK. Dia menjelaskan Pemprov Jawa Barat tetap berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja agar perekonomian terus bergerak. Peningkatan lapangan kerja itu dilakukan dengan memperbaiki iklim usaha dan bisnis sehingga arus masuk investasi terus meningkat.
“Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan,” bebernya.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker memastikan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik.
"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, pekan lalu.
Indah mengatakan Kemenaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di provinsi/kabupaten/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik. Dia juga memastikan pihaknya telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK di tanah air.
Dari koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK di beberapa sektor, meski semua pihak telah berupaya untuk menghindari hal tersebut dan mengupayakan PHK menjadi jalan terakhir dari permasalahan hubungan industrial.
Informasi yang didapat terkait PHK, terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki. Beberapa penyebab terjadi PHK saat ini seperti dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, transformasi bisnis di era digitalisasi hingga geopolitik global berdampak pada menurunnya daya beli sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
