tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah sepakat menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Nota kesepahaman antara keduanya pun telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius pada Senin (13/3/2017) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Tujuan dari dibuatnya kerja sama ini adalah untuk mengamankan objek-objek vital yang merupakan aset negara, seperti listrik maupun industri hulu sampai hilir yang bergerak di sektor minyak dan gas.
"Dalam industri migas, saya percaya dengan faktor keselamatan. Tapi untuk keamanan, hal ini perlu dicegah dari awal. Pasalnya industri energi menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Adapun baik Jonan maupun Suhardi mengaku kesepakatan ini adalah satu bentuk langkah preventif. "Ini bukan bicara seberapa besar potensinya, melainkan seperti yang dikatakan Kepala BNPT bahwa kita berusaha melakukan mitigasi dan pencegahan serta penjagaan. Supaya objek vital nasional bisa terhindar dari bencana yang diakibatkan terorisme," ucap Jonan.
Sementara Kepala BNPT Suhardi menjelaskan perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mencegah ancaman berupa terorisme maupun saat aset negara beralih fungsi menjadi milik perseorangan maupun golongan tertentu.
Bentuk pengamanan yang akan dilakukan ada berupa nonfisik dan fisik. "Untuk nonfisik, IT akan dimainkan. Sementara secara fisik, kita lihat bagaimana peraturan barrier-nya. Alat-alat bantunya, tinggi pagar, dan luas area yang harus dijaga," ujar Suhardi.
"Artinya kita mencoba untuk mengikuti SOP [Standard Operating Procedure] objek-objek vital nasional yang mungkin rawan disusupi atau rawan untuk dijadikan target terorisme," tambah Suhardi.
Sayangnya, Jonan dan Suharli tidak menjelaskan lebih detail tingkat urgensi dari dibuatnya kesepakatan ini. Mereka juga tidak secara gamblang memaparkan data-data terkait kemungkinan aksi terorisme dilakukan di objek-objek vital nasional yang masih di bawah tanggung jawab Kementerian ESDM.
Lewat kerja sama ini, BNPT pun bertekad akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna mengawal dan melindungi proses pengiriman hasil migas. Pasalnya, tidak jarang terjadi pencurian di saat proses distribusi sedang berlangsung.
"Saya tahu persis itu, bagaimana bocornya hasil migas. Oleh karenanya, kami akan koordinasikan lebih lanjut untuk pengawasan industri hilir migas," kata Suhardi.
Pihak Kementerian ESDM sendiri menurut rencana akan memfasilitasi para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) agar dapat berkoordinasi dengan BNPT terkait hal-hal yang perlu mendapatkan penanganan khusus.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
