tirto.id - Deputi Bidang Usasha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo memilih bungkam ditanya terkait rencana perombakan direksi lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Ia hanya melayani pertanyaan terkait acara Kementerian BUMN saat 'Launching Produk Sekaligus HUT Perayaan Perusahaan Berdikari ke-53', Kamis (15/8/2019).
Padahal Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi kepada jajaran kementerian agar tidak merombak pejabat eselon I dan direksi BUMN sebelum ada kabinet baru.
Namun, jadwal RUPSLB lima BUMN yang berlangsung dari 28 Agustus 2019 sampai 2 September 2019 diperkirakan tak berubah.
Saat Tirto mengulang pertanyaan kepada Gatot terkait instruksi Presiden Jokowi, ia hanya tersenyum dan tidak menggubris pertanyaan.
Ia memilih untuk tetap berjalan dari tempat ia memberi pernyataan bersama Dirut Berdikari. Sampai ketika ia melewati gerbang elektronik yang hanya dapat diakses dengan kartu pegawai BUMN, ia tetap tidak menjawabnya.
Instruksi presiden ini diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
"Itu kan perintah Presiden. Bukan Cuma BUMN tapi juga semua kementerian. Tidak membuat keputusan strategis sampai ada pembentukan kabinet baru," ucap Luhut kepada wartawan saat ditemui di Gedung Kemenko Kemaritiman, Rabu (14/8/2019).
Sedangkan Moeldoko menegaskan, perintah Jokowi tetap harus diikuti terlepas apa pun keadaannya. Ia mengatakan sebagai moral obligation, setiap pejabat negara seharusnya mematuhi perintah itu.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
