Menuju konten utama

Kemenko PMK Cek Progres Pembangunan Rumah Pasca-Gempa Lombok

Menurut data sementara, peminat rumah instan sehat sederhana (RISHA) di Lombok sebanyak 2.437 Kepala Keluarga (KK).

Kemenko PMK Cek Progres Pembangunan Rumah Pasca-Gempa Lombok
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry Harmadi, memimpin rapat guna memastikan progres pembangunan rumah korban gempa NTB bertempat di Makogasgappad Lombok. FOTO/KemenkoPMK

tirto.id - Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sonny Harry Harmadi memimpin rapat untuk memastikan progres pembangunan rumah korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rapat yang berlangsung di Makogasgappad (Markas Komando Tugas Gabungan Terpadu) Lombok pada Rabu (10/10/2018) ini dihadiri Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah, Pankogasgabpad Mayjen TNI Madsuni, Deputi Rehab-Rekon BNPB Harmensyah, Dansatgas PUPR yang juga Staf Ahli Menteri PUPR Achmad Gani, para Kepala OPD provinsi, Asops, para Dansektor, dan fasilitator.

"Menurut data sementara, peminat rumah instan sehat sederhana (RISHA) sebanyak 2.437 KK, peminat rumah konvensional (RIKO) sebanyak 1.360 KK dan peminat rumah kayu (RIKA) sebanyak 1.178 KK. Nantinya, aplikator akan dibantu oleh 7 UMKM lokal dalam menyiapkan panel Rhisa," tulis Kemenko PMK dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Kamis (11/10/2018).

Dalam rapat, Sonny menegaskan kembali peran fasilitator (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/KemenPUPR) agar lebih optimal, berperan aktif bersama kelompok masyarakat (pokmas), dari proses perencanaan, menyiapkan desain rumah dan RAB dan pelaksanaan pembangunan rumah tahan gempa baik jenis RISHA, RIKO, maupun RIKA.

Menurutnya, para fasilitator yang sudah ditempatkan di daerah juga harus mendampingi masyarakat dalam menyiapkan berkas administrasi persyaratan pencairan dana stimulan. Dalam hal ini, pemda juga harus ikut mendampingi pokmas, karena pemda justru berada dalam garis terdepan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam rapat telah diputuskan standar harga panel Rhisa sebesar Rp23,8 juta; untuk mempercepat pembangunan rumah penempatan fasilitator lebih diutamakan pada daerah yg mempunyai pokmas dan dana stimulan sudah diterima masyarakat. Tidak ada hambatan uang, hambatan justru masalah komunikasi antar pihak di lapangan, sehingga berdampak pada progres pembangunan.

Hadir pula dalam rapat ini Wapang Kogasgappad Laksma TNI Nur Singgih, Kepala BRI Cabang Mataram, Kepala BPKP NTB, dan BPBD kabupaten/kota se-Provinsi NTB.

Setelah rapat, Sonny bersama Harmensyah bertolak ke Desa Kekait, Kab. Lombok Barat. Rombongan diterima oleh Sekdes Kepala Desa Kekait Habibi Hariri. Sonny dan rombongan turun langsung bertanya kepada Sekdes, Pokmas dan fasilitator mengenai data rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat pasca gempa bumi NTB di desa Kekait. Pertemuan ini juga membahas skema pencairan dana dari BRI ke Pokmas.

Seusai pertemuan, Sonny dan Harmensyah sempatkan tinjau langsung bengkel kerja aplikator dan Risha yang sudah selesai dibangun.

Baca juga artikel terkait GEMPA LOMBOK atau tulisan lainnya dari Dipna Videlia Putsanra

tirto.id - Sosial budaya
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra