Menuju konten utama
Dampak Pandemi Corona

Kemenkeu Sebut Realisasi Anggaran PEN Baru 27,7% per 31 Agustus

Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp192,53 triliun dari total pagu Rp695,2 triliun.

Kemenkeu Sebut Realisasi Anggaran PEN Baru 27,7% per 31 Agustus
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj.

tirto.id - Kementerian Keuangan menyatakan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga biaya penanganan COVID-19 mencapai Rp192,53 triliun dari total pagu Rp695,2 triliun. Sekitar Rp145,34 triliun tercatat masih belum memiliki kejelasan akan digunakan untuk apa atau Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Per 19 Agustus 2020 realisasi PEN baru mencapai 25,1 persen. Pada realisasi 31 Agustus 2020 angkanya menjadi 27,7 persen dalam selang waktu 2 minggu.

“Realisasi sampai saat ini ada 27,7 persen dari pagu dan ini menunjukkan angka yang cukup mengembirakan walau kita harus bekerjasama terus memastikan tadi keakuratan dan akuntabilitas program,” ucap Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Kemenkeu Adi Budiarso dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (31/8/2020).

Secara lebih rinci, per Senin (31/8/2020) realisasi anggaran kesehatan baru mencapai Rp12,3 triliun atau 14,04 persen dari pagu Rp87,55 triliun. Perlindungan sosial baru mencapai Rp101,06 triliun atau 49,56 persen dari pagu Rp203,91 triliun.

Sektoral pemda dan kementerian/lembaga baru mencapai Rp14,91 triliun atau 14,05 persen dari pagu Rp106,05 triliun. UMKM baru terealisasi Rp47,03 triliun atau 38,09 persen dari pagu Rp123,47 triliun.

Insentif dunia usaha baru mencapai Rp17,23 triliun atau 14,28 persen dari pagu Rp120,61 triliun. Sementara itu pembiayaan korporasi dengan pagu Rp53,57 triliun tercatat masih nol persen dengan alasan di dalam bahan paparan, “Menunggu waktu yang tepat.”

Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan mempercepat penyalurannya. Sejumlah upaya itu antara lain perpanjangan berbagai program sampai Desember 2020 seperti yang terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan diskon tarif listrik. Lalu ada juga usulan program baru seperti bantuan langsung tunai (BLT) pekerja bergaji di bawah Rp5 juta sampai bantuan produktif buat UMKM.

Di samping itu, program yang sudah ada juga terus dievaluasi. Harapannya program itu bisa diselesaikan penghambatnya dan dicarikan desain lain yang lebih efektif.

Baca juga artikel terkait VIRUS CORONA atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz