Kemenkeu Mulai Proses Pencairan Anggaran Tahap Awal IKN

Reporter: Dwi Aditya Putra, tirto.id - 4 Agu 2022 13:27 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran Rp5 hingga 6 triliun untuk tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang memproses pencairan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). PUPR sendiri meminta tambahan anggaran Rp5-6 triliun untuk tahap awal pembangunan.

"Ini yang sedang kami proses bersama mereka (PUPR) artinya tentu ada penelaahan dan sebagiannya. Ini tentunya sekali lagi untuk kegiatan membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP)," kata Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatawarta dalam Media Briefing Capaian PNBP Semester I di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Isa mengatakan Kementerian PUPR saat ini sudah memiliki daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal di APBN sebesar Rp1 triliun. Namun dia mengakui, pihak PUPR meminta tambahan anggaran yang sedang diproses oleh Kemenkeu.

"Mengenai IKN tahun ini terutama baru Kementerian PUPR yang aktif. Beberapa yang lain kelihatannya baru akan mulai 2023," katanya.

Sebelumnya pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Anggaran ini nantinya masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

"Di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati usai konferensi pers, dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022).

Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan mulai membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan. Selain itu, anggaran itu juga dialokasikan untuk membangun konektivitas di bawah Kementerian Perhubungan.

"Dan untuk membangun awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," ungkapnya.

Dia menjelaskan alokasi anggaran IKN Nusantara masuk dalam belanja infrastruktur dalam RAPBN 2023 yang mencapai Rp367 triliun sampai Rp402 triliun. Menurut Sri Mulyani, anggaran infrastruktur cukup besar untuk mendukung program yang ada.

Belanja infrastruktur ini nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai program-program penting. Seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, serta jaringan irigasi.

"Selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS," pungkasnya



Baca juga artikel terkait BIAYA PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin

DarkLight