Kemenkes Buka Suara soal Usulan Epidemiolog UI untuk Cabut PPKM

Reporter: Farid Nurhakim - 21 Apr 2022 14:33 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Pemerintah menilai kebijakan PPKM sekarang masih efektif, tetapi belum memutuskan apakah PPKM harus dihentikan atau tidak.
tirto.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia akhirnya buka suara terkait usulan Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono agar pemerintah mengakhiri kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut Pandu, kasus Covid-19 di negeri ini menurun terus dan tak ada tanda-tanda peningkatan kasus virus menular tersebut.

“Akan kita bahas dan diskusi lebih lanjut,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi kepada Tirto, Kamis (21/4/2022).

Dia menyebut bahwa pemerintah menilai kebijakan PPKM sekarang masih efektif, tetapi dia tidak menjawab apakah PPKM harus dihentikan atau tidak.

“Sampai saat ini [PPKM] masih efektif ya,” tutur Nadia.

Lanjut Nadia, mereka tetap menjalankan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) demi kepentingan bersama. “Untuk menyelesaikan permasalahan pandemi [Covid-19] dan segera bisa melakukan berbagai aktivitas,” sambung dia.

Kemarin, Nadia menuturkan bahwa Kemenkes secara rutin bertemu para ahli seperti Pandu, Epidemiolog FKM UI lain Muhammad N Farid dan Iwan Ariawan, serta Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo. Mereka pun berdialog langsung dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin.

“Dan tentunya masukan dari Pak Pandu akan menjadi salah satu yang kita konsiderasi,” ucap Nadia via Zoom dalam konferensi pers daring bertajuk “Update Perkembangan Covid-19 di Indonesia”, yang disiarkan lewat kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI pada Rabu (20/4/2022) sore.

Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana peranan kebijakan dari PPKM ini ke depan.

“Tentunya apa yang tepat ya, nanti kita akan rumuskan karena PPKM ini kan memuat indikator-indikator yang bisa kita jadikan feedback khususnya ke pemerintah daerah terkait bagaimana respon dan kapasitas daripada pemerintah daerah,” ujar Nadia.

Menurut mereka, cakupan vaksinasi Covid-19 itu masih menjadi salah satu yang diikutkan di dalam indikator PPKM.

“Jadi, mungkin kita akan terus berproses tentunya dengan diskusi lebih lanjut dengan para ahli termasuk dengan Pak Pandu, Pak Iwan, Pak Windhu, serta Pak Farid untuk kemudian melihat kebijakan-kebijakan PPKM ini seperti apa. Saya rasa demikian,” tutup Nadia.



Baca juga artikel terkait PPKM atau tulisan menarik lainnya Farid Nurhakim
(tirto.id - Kesehatan)

Reporter: Farid Nurhakim
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Restu Diantina Putri

DarkLight