Menuju konten utama

Kemendagri Minta Pemda Siaga Antisipasi Lonjakan Covid usai Lebaran

Pemda diminta mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga prokes pada hari raya Idulfitri 1443. Tujuannya agar tak terjadi lonjakan kasus usai momentum ini.

Kemendagri Minta Pemda Siaga Antisipasi Lonjakan Covid usai Lebaran
Tenaga kesehatan mendorong brankar dari ruangan bekas isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Aisyiyah, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (26/8/2021). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

tirto.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk tetap siaga selama libur Lebaran 2022. Seluruh jajaran diharap tetap responsif ketika ada lonjakan kasus usai momentum ini.

"Kepada pemda kami meminta agar tetap siaga merespons, jika ada indikasi kenaikan Covid karena mudik Lebaran," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, Minggu (1/5/2022).

Safrizal menuturkan, pemerintah pusat mencatat bahwa satu kabupaten rata-rata punya 5 kasus COVID-19 per hari. Begitu angka kasus per hari melonjak hingga 25 kasus per hari atau naik 5 kali lipat, Pemda harus segera melakukan pencegahan dan penindakan agar tidak menular.

"Lakukan relokasi secepat mungkin, supaya jangan terus berkembang. Jaga terus kesehatan dan pemda tetap terus siaga," tegas Safrizal.

Ia juga melaporkan angka penyebaran COVID di wilayah Jawa-Bali membaik. Saat ini, ada 131 daerah di Jawa-Bali masuk status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Namun ia mengingatkan bahwa Indonesia belum zero case, tetapi berstatus less case. Dengan kata lain, lonjakan kasus masih bisa terjadi. "Kalau kita tidak taat prokes kasus bisa naik lagi, tapi kalau kita konsisten, kasus bisa menurun terus," ujar Safrizal.

Safrizal juga melaporkan daerah yang berada di Level 2 juga semakin membaik, walaupun masih ada dua daerah di Jawa-Bali yang berada di Level 3.

Ia pun mengimbau, bagi daerah yang masih berada di Level 2 dan 3 harus aktif mengecek kondisi penanganan pandemi, seperti kapasitas vaksin dan penanganan lainnya.

Di saat yang sama, Safrizal menegaskan pemerintah membolehkan masyarakat untuk menggelar halalbihalal. Namun, pemerintah memberikan petunjuk pelaksanaan halalbihalal berbasis level asesmen agar kegiatan tidak menjadi sarana penularan.

"Sekarang bagi pejabat pemerintah, open house belum boleh. Tetapi bagi masyarakat, terutama bagi kegiatan halalbilhalal diperkenankan, mudik diperkenankan, tapi kembali lagi bukan berarti kita tidak ada kasus, jadi kita tetap bisa waspada sehingga kewaspadaan kita itu bisa me-maintenance kondisi baik yang sudah berjalan," urainya.

Safrizal menekankan, dalam menjalankan aktivitas perayaan Lebaran nanti seperti halalbihalal, masyarakat harus memperhatikan sejumlah aturan.

Hal itu salah satunya terkait persentase pembatasan kehadiran masyarakat berdasarkan Level PPKM di daerahnya masing-masing. Kebijakan tersebut diterapkan agar memudahkan petugas melakukan tracing bila terjadi kasus.

"Kalau dia level 3 hanya boleh 50 persen dari kapasitas ruangan. Untuk kategori level 2, (hanya boleh) 75 persen, dan untuk level 1 boleh 100 persen. Tetapi untuk ketentuan di atas 100 orang berkumpul, diminta untuk tidak makan-makan di tempat," pungkas Safrizal.

Baca juga artikel terkait KEMENDAGRI atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky