tirto.id - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok jadi bahan pembicaraan usai pernyataannya di salah satu media massa yang mengungkapkan aib perusahaan minyak nasional ke publik. Aib itu terkait utang, gaji, hingga dugaan direksi suka melobi menteri demi mengamankan jabatan.
Mengenai adanya pernyataan tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, BTP memiliki hak untuk bicara apapun kepada publik.
"Tentunya itu urusan internalnya Pertamina," jelas dia kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Arya bilang, meski BTP memiliki hak untuk bicara, namun sebaiknya BTP sebagai komisaris utama melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan jajaran direksi.
"Kita berikan ruang untuk direksi dan komisaris melakukan komunikasi, jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi," terang dia.
Pernyataan BTP yang belakangan jadi pembahasan publik adalah, soal adanya dugaan lobi gaji direksi Pertamina ke pihak Kementerian tentu saja dalam hal ini merujuk ke Kementerian BUMN. Arya bilang, seluruh jajaran yang saat ini menjabat memang berasal dari Kementerian BUMN.
"Soal komisaris di BUMN ya semua berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari Kementerian BUMN, sementara yang lain kan memang dari kita semua," terang dia.
Arya pun melanjutkan penjelasan, "Namanya juga BUMN, penugasannya dari Kementerian BUMN gitu lho," imbuh dia.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan soal kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Pertamina mulai dari pemilihan jabatan direksi dan komisaris hingga persoalan gaji.
Dalam tayangan video di kanal Youtube POIN, BTP menuturkan sejumlah direksi Pertamina memilih untuk bermain aman dengan melobi menteri. Bahkan, pemilihan komisaris sejumlah BUMN dinilai BTP ditetapkan berdasarkan titipan sejumlah kementerian.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semuanya lobinya ke menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," ungkap BTP dikutip Selasa (15/9/2020).
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
