Kemenangan Prabowo di Jabar: Politik Identitas Tak Goyah Sejak 1955

Infografik Hasil Pemilu Jawa Barat
Anggota KPPS mengecek surat suara saat sesi penghitungan suara Pemilu serentak 2019 di TPS 77 Pondok Jaya, Cipayung, Depok, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019). ANTARA FOTO/Andika Wahyu/wsj.
Oleh: Irfan Teguh - 24 April 2019
Dibaca Normal 5 menit
Pada Pemilu 1955, 2014, dan 2019 mayoritas masyarakat Jawa Barat setia kepada partai politik atau calon presiden yang dianggap sebagai representasi Islam.
tirto.id - Sejak Pilpres 2014, Joko Widodo tak pernah menang di Jawa Barat. Saat itu raihan suara Jokowi-Jusuf Kalla hanya 9.530.315 suara (40,22 persen), sementara Prabowo-Hatta sebesar 14.167.381 suara (59,78 persen).

Sebelum Pilpres 2019 digelar, Jokowi rajin mengunjungi Jawa Barat. Garut, Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan kota-kota lainnya ia sambangi. Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf. Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang terpilih pada Pilgub 2018, juga ikut mendukungnya sebagai capres.

Setelah pelbagai kunjungan dan dukungan itu, bagaimana nasib suara Jokowi di Jawa Barat pada Pilpres 2019?

Berdasarkan hitung cepat dari beberapa lembaga survei, Jokowi tetap tak mampu menumbangkan Prabowo di provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar itu.

Hasil hitung cepat Pilpres 2019 di Jawa Barat yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanuddin Muhtadi, suara Jokowi-Maruf hanya 39,37 persen. Kalah jauh dari Prabowo-Sandiaga yang meraih dukungan sebesar 60,63 persen.

Sementara hasil hitung cepat yang digelar Saiful Mujani Research & Consulting menunjukkan dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf dari pemilih di Jawa Barat hanya 40,02 persen, dan dukungan untuk Prabowo-Sandiaga sebesar 59,98 persen.

Dan berdasarkan hitung cepat Charta Politika, Jokowi juga tak sanggup memenangi pemilu di provinsi tersebut. Masyarakat Jawa Barat yang mendukung Jokowi-Ma’ruf hanya 44,4 persen, sementara dukungan bagi Prabowo-Sandiaga sebesar 55,6 persen.

Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi, Ketua Bravo 5 Pusat (relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf yang terdiri dari para purnawirawan TNI), mengakui bahwa kampanye yang dilakukan kubunya tak berhasil memengaruhi mayoritas pemilih di Jawa Barat.

Ia menilai kubunya terlambat masuk ke provinsi tersebut karena pihak lawan telah lebih dulu masuk. Meski mereka gencar berkampanye di Jawa Barat, termasuk sempat menggalang opini anti-khilafah, hasilnya tetap tidak efektif.

“Nanti kami evaluasi lagi. Tapi, sementara waktu harus diakui mereka sudah lebih duluan mengambil posisi-posisi yang kita terlambat masuk,” ucapnya.

Sementara sebulan sebelum pencoblosan pada 17 April 2019, kubu Prabowo-Sandiaga begitu percaya diri mengenai dukungan masyarakat Jawa Barat. Mereka yakin mayoritas pemilih di Jawa Barat akan tetap mendukung Prabowo seperti lima tahun sebelumnya.

Keyakinan ini, menurut Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade, karena karakter masyarakat Jawa Barat agamais.

“Insya Allah kita bekerja keras agar masyarakat Jawa Barat tetap memilih Pak Prabowo dan tetap unggul di Jawa Barat. Alhamdulillah Pak Prabowo tetap unggul,” ujarnya pada Senin (4/3/2019).

Kekalahan Jokowi yang berturut-turut di Jawa Barat, menurut Kunto A. Wibowo, peneliti dari Lembaga Survei Kedai Kopi, salah satunya karena isu agama memengaruhi pilihan masyarakat Jawa Barat.

“Jokowi dipersepsikan tidak cukup Islami bagi orang-orang Jawa Barat,” ucapnya seperti dilansir BBC.


Memilih Masyumi adalah Memilih Islam

Pola yang sama seperti kemenangan Prabowo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 di Jawa Barat karena dinilai merepresentasikan Islam sempat terjadi juga pada Pemilu 1955. Saat itu, meski ada beberapa partai Islam seperti NU dan PSII, Masyumi berhasil menang di Jawa Barat karena dinilai paling mewakili Islam.

Masyumi memuncaki raihan suara di Jawa Barat sebesar 26,47 persen. Disusul PNI sebesar 22,12 persen, dan PKI 10,84 persen. Partai Islam lainnya, NU (9,66 persen) dan PSII (5,64 persen), masing-masing berada di posisi ke-4 dan ke-6.

Calon-calon dari partai politik untuk menjadi anggota Konstituante yang bertarung di Jawa Barat diisi para tokoh terkenal, antara lain Mohammad Natsir (Masyumi), D.N. Aidit (PKI), Sanoesi Hardjadinata (PNI), K.H. M. Dahlan (NU), dan Arudji Kartawinata (PSII). Perang bintang ini menggambarkan betapa Jawa Barat adalah wilayah penting bagi partai-partai politik untuk mendulang suara.

“Natsir, Mohammad Roem, Syafrudin Prawiranegara, dan K.H. Isa Anshari adalah tokoh-tokoh Masjumi yang berada di dapil tersebut. Sementara dari PKI, nama D.N. Aidit dan Sakirman yang ditempatkan di dapil yang sama dengan para tokoh Masjumi,” tulis Artawijaya dalam Belajar dari Partai Masjumi (2014).

Rémy Madinier dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral (2013) mencatat, pada bulan-bulan menjelang pencoblosan, Masyumi memperjelas identitas politik partainya. Mereka menyampaikan kepada masyarakat bahwa Masyumi adalah partai modernis dan suara murni umat Islam.

“Untuk itu, ada dua pesan pokok yang mereka sampaikan kepada umat Muslim: memilih menurut keyakinan agama adalah wajib hukumnya, dan Masjumi adalah jelmaan pilihan menurut keyakinan agama itu,” tulisnya.

Menurut Madinier hal ini mereka lakukan karena Masyumi berada pada posisi yang cukup rumit. Mereka harus tampil beda dari para pesaingnya sesama partai Islam seperti NU, PSII, dan Perti, dengan tantangan tanpa mengungkit keterbelahan aliran-aliran di kalangan Islam.

Karena kesatuan umat Islam adalah cita-cita yang melandasi pendirian Masyumi, mereka tak hendak mengenang kegagalan yang pernah mereka alami seperti saat NU memisahkan diri.


Lebih lanjut Madinier menjelaskan, menghadapi persoalan sensitif tentang perpecahan partai Islam yang rawan dijadikan senjata oleh partai-partai nasionalis, Masyumi selalu bernada rekonsiliasi.

“Jika persoalannya terungkit ke permukaan, maka biasanya yang dipersalahkan adalah para pesaing Islam politik, terutama PNI, yang secara tersirat dituduh pemicu perpecahan dengan Nahdlatul Ulama,” imbuhnya.

Sikap ini tentu saja meraih simpati umat Islam, termasuk di Jawa Barat. Masyarakat melihat bahwa Masyumi sempat pecah karena serangan partai nasionalis, sementara mereka sendiri selalu berusaha mengedepankan rekonsiliasi. Strategi ini terus dipakai Masyumi bahkan sehari sebelum pemungutan suara. Mereka terus mencitrakan diri sebagai benteng pertahanan solidaritas Islam.

“Padahal, Masjumi selalu menjadi sasaran tudingan sengit para pesaingnya sesama Muslim,” tulis Madinier.

Di luar strategi tersebut, sambutan masyarakat Jawa Barat terhadap para tokoh Masyumi saat berkampanye juga sangat tinggi. Kehadiran tokoh populer seperti Isa Anshari, sebagai Ketua Masyumi Cabang Jawa Barat, di kota-kota kecil selalu dihadiri ribuan massa.


Tokoh inilah yang membentuk Front Anti Komunis yang tentu saja bertujuan untuk menjegal PKI. Ia juga termasuk yang paling keras menentang PKI dan menyuarakan tentang bahaya komunisme. Bahkan menurut Artawijaya dalam Belajar dari Partai Masjumi (2014), ia sempat menuding PKI dan PNI bekerja sama dalam mengorupsi uang negara.

“Pernyataan itu ia tuangkan dalam selebaran, yang menyebut para politisi yang suka korupsi sebagai kaum kufur dan munafikun,” tulisnya.

Saat ketegangan antara Masyumi dan PKI kian memuncak menjelang Pemilu 1955, Mohammad Natsir menggelar rapat umum di Bandung, Jawa Barat. Seperti dikutip Antawijaya, sejumlah media massa mengabarkan kedatangan Natsir di Bandung disambut ribuan orang sepanjang lima kilometer yang berbaris di pinggir jalan sambil meneriakkan, “Hidup Islam, Islam merdeka!”

Emosi warga dalam menyambut Natsir saat ketegangan dengan PKI kian panas ditambahi pula dengan pidato Rusjad Nurdin—juru bicara Masyumi wilayah Jawa Barat—yang menyampaikan kepada simpatisan Masyumi untuk selalu mewaspadai PKI.

Kewaspadaan itu, menurut Rusjad Nurdin, adalah untuk mengantisipasi aksi-aksi lanjutan dari gerakan komunisme yang telah gagal melakukan pemberontakan di Madiun pada 1948.

“Rusjad Nurdin juga menginformasikan bahwa sudah ada instruksi dari para petinggi komunis di Indonesia untuk menghabisi para pemimpin Islam, termasuk para pemimpin Partai Masjumi. Nama-nama mereka yang akan dihabisi sudah ada di tangan Jaksa Agung,” tulis Antawijaya.

Meski pada Pemilu 1955 Masyumi menang di Jawa Barat, partai ini sejatinya adalah partai “luar Jawa”. Masyumi menang di Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku.

Sementara di Jawa, persis seperti yang dialami oleh Prabowo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Masyumi kalah dari para pesaingnya. Di Jawa Tengah, Masyumi hanya berada di posisi ke-4 dengan raihan suara sebesar 10,02 persen. PNI memuncaki provinsi ini dengan 33,54 persen, disusul PKI sebesar 25,85 persen, dan NU sebesar 19,69 persen.

Di Jawa Timur pun Masyumi keok pada posisi ke-4. Di provinsi ini NU memimpin dengan 34,13 persen, disusul PKI sebesar 23,28 persen, dan PNI 22,79 persen. Setelah itu baru Masyumi dengan 11,24 persen.

Hasil ini menunjukkan bahwa meski Pemilu 1955 diikuti oleh sejumlah partai Islam, di Pulau Jawa hanya Jawa Barat lah yang berhasil dimenangkan Masyumi sebagai partai Islam terbesar. Lewat sejumlah informasi dan propaganda, Masyumi berhasil meyakinkan pemilih Jawa Barat bahwa partai ini adalah partai yang paling merepresentasikan Islam.




Meraba Akar

“Islam itu Sunda, Sunda itu Islam”. Jargon ini konon dicetuskan H. Endang Saifuddin Anshari (putra Isa Anshari). Jakob Sumardjo dalam Paradoks Cerita-cerita Si Kabayan (2014) menerangkan, hal itu mulanya dilatari karakter masyarakat Sunda yang berbasis huma atau ladang.

Menurutnya, dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Jawa yang berdasarkan sawah yang menetap, kebudayaan istana di kerajaan-kerajaan Sunda hanya berkembang di lingkungan terbatas masyarakat negara.

Masyarakat negara adalah masyarakat Sunda yang berada di wilayah yang benar-benar dikuasai kerajaan secara langsung. Di luar wilayah kekuasaan kerajaan, masih terdapat kampung-kampung Sunda yang berpindah-pindah karena hidup berladang.

Hidup yang berpindah-pindah membuat hubungan antara istana dan rakyat di luar wilayah kekuasaan amat tipis. Maka di zaman penyebaran agama Islam di Jawa Barat, para pendakwah Islam leluasa keluar-masuk kampung-kampung Sunda.

Tidak mengherankan apabila di kalangan masyarakat Sunda di perdesaan kenangan terhadap zaman kebudayaan Hindu amat tipis. Bahkan beberapa di antara mereka tidak mengenal sama sekali zaman seperti itu.

“Mereka percaya bahwa agama Islam itu sudah sejak awalnya ada di Sunda. Sunda itu Islam,” tulis Jakob Sumardjo.

Dalam sebuah seminar pada 23-24 Desember 1989 tentang “Islam dan Sosial Budaya Sunda: Antara Cita dan Realita”, seperti dikutip Moeflich Dasbullah dalam Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara (2017), sejumlah sejarawan dan budayawan sepakat bahwa budaya Sunda identik dengan Islam.

“Masyarakat Sunda tetap sebagai etnis Muslim yang kuat. Sunda, kata Dawam Rahardjo, seperti halnya Melayu, Makassar, dan Madura, secara kultural identik dengan Islam,” tulisnya.

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, Pemilu 1955, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019 adalah pemilu-pemilu yang kondisinya paling panas karena kekuatan Islam seolah-olah dihadapkan secara langsung dengan seteru yang wajib ditumbangkan.

Saat Masyumi bertempur pada 1955 dan Prabowo serta pasangannya—yang dianggap merepresentasikan Islam—dua kali menghadapi Jokowi pada 2014 dan 2019, mayoritas masyarakat Jawa Barat sama-sama berpegang pada identitas Islam.

Di titik ini, wajar jika Jokowi dua kali menjadi pecundang di Tatar Pasundan.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Irfan Teguh
(tirto.id - Politik)

Penulis: Irfan Teguh
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight