Kembalinya Politikus Medioker Bernama Joe Biden

Calon calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, berbicara di sebuah acara kampanye di Program Pendidikan Dini Kolonial di Pusat Pelatihan Colwyck, Selasa, 21 Juli 2020, di New Castle. (AP Photo/Andrew Harnik)
Oleh: Sekar Kinasih - 12 Agustus 2020
Dibaca Normal 6 menit
Joe Biden sempat terlupakan dalam pemilihan calon presiden AS dari Partai Demokrat. Belakangan ia bangkit.
Awal Juni silam, Joe Biden mengumumkan kemenangannya sebagai kandidat capres dari Partai Demokrat yang akan bertanding melawan Presiden Trump dalam pemilu presiden Amerika Serikat pada November mendatang. Biden, yang sebentar lagi menginjak usia 78 tahun, pernah menjadi senator dari negara bagian Delaware selama nyaris empat dekade sebelum diangkat sebagai wapres Obama untuk periode 2009-2017.

Kedudukan Biden semakin kokoh sejak senator Bernie Sanders mengundurkan diri dari bursa capres Demokrat kemarin April karena kesulitan memperoleh dukungan massa, ditambah dengan segala keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sanders, yang mendaku diri sebagai seorang sosialis demokrat, memang cukup populer di kalangan muda terdidik karena pandangan progresifnya tentang perubahan iklim dan perlindungan kesehatan universal. Berdasarkan pembahasan Vox, proposal Sanders tentang layanan kesehatan ‘gratis’ bagi seluruh lapisan masyarakat (Medicare for All), secara garis besar meregulasikan pemerintah federal sebagai single-payer atau pembayar tunggal untuk kesehatan publik, namun sumber dananya masih dibicarakan. Di sisi lain, marak anggapan bawah program dan retorik Sanders yang kiri akan mengasingkan pemilih yang suaranya diperlukan untuk melengserkan Trump.


Tak lama kemudian, Biden mulai mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh penting Demokrat. Selain Sanders , ada pula dukungan dari Obama dan senator progresif Elizabeth Warren yang lebih dulu mundur dari kontestasi capres. Obama membujuk pemilih Sanders untuk mengalihkan suaranya kepada Biden, sementara Warren mempromosikan Biden sebagai pelayan publik berpengalaman yang senantiasa mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat. Serangkaian dukungan untuk Biden menunjukkan semakin bersatunya kubu Demokrat yang suaranya selama ini terkesan tidak pernah kompak.

Pada bulan Mei, Biden dan Sanders sepakat membentuk satgas gabungan yang terdiri atas politikus dan teknokrat pilihan mereka untuk mendorong keutuhan Partai Demokrat melalui pencapaian konsesus pada enam bidang kebijakan utama: kesehatan, imigrasi, pendidikan, reformasi hukum, perubahan iklim, dan ekonomi. Dilansir dari AP News, salah satu roda penggerak tim adalah anggota dewan perwakilan pro-Sanders dari New York, Alexandria Ocasio-Cortez, yang ditugaskan memberikan sumbangsih ide untuk isu-isu perubahan iklim. Ocasio-Cortez juga diharapkan menjadi jembatan antara kelompok progresif garis keras pendukung Sanders dan suporter Biden yang haluan politiknya lebih ke tengah.

Sebulan kemudian, satgas Biden-Sanders merilis rekomendasi untuk Biden dan Komite Nasional Demokrat. Menurut laporan Politico, tim satgas tidak membahas sama sekali proposal radikal Medicare for all atau Green New Deal yang diusung Sanders, namun mereka cukup berani memasang tenggat waktu ambisius untuk mengantisipasi krisis lingkungan, seperti mengurangi polusi karbon dan meraih emisi gas rumah kaca nol bersih.

ABC News mencatat, rekomendasi kebijakan hukum kriminal sebagian besar ditarik dari rencana-rencana yang sudah disusun Biden sebelumnya, di antaranya seperti investasi pada polisi masyarakat, meningkatkan investigasi terhadap kejahatan oleh polisi, dan menciptakan standar nasional untuk penggunaan kekerasan oleh aparat.

Basis Pendukung Lintas-Etnis

Berdasarkan amatan The New York Times, Biden mendapatkan dukungan awet dari koalisi kelas pekerja multirasial berpendidikan SMA, yang merasa punya kedekatan dengan latar belakang Biden sebagai anak dari seorang dealer mobil dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah nan sederhana. Selain itu, keprihatinan juga menyelimuti kehidupan Biden karena kecelakaan mobil telah menghilangkan nyawa istri dan anak perempuannya serta melukai kedua putranya. Biden disumpah sebagai anggota senat tahun 1973 di rumah sakit tempat anak-anaknya dirawat. Lima tahun silam, salah satu putranya meninggal dunia karena kanker. Tidak mengherankan jika dalam kampanyenya Biden membicarakan pengalaman tragis keluarganya untuk menyempurnakan perundang-undangan kesehatan Affordable Care Act. Undang-Undang ini diloloskan oleh Obama tahun 2010 untuk menyediakan asuransi kesehatan terjangkau.

Pada saat bersamaan, Biden masih harus berjuang lebih keras untuk merangkul kaum muda kulit hitam yang menjadi motor gerakan Black Lives Matter baru-baru ini. Menurut analisis Democracy Fund + UCLA Nationscape di The Washington Post akhir Mei silam, kalangan muda kulit hitam cenderung kurang antusias terhadap Biden, terlepas bahwa Biden disokong kuat oleh generasi tua kulit hitam. Jarak dengan pemilih muda kulit hitam tampak semakin kentara ketika Biden dengan tegas menolak tuntutan untuk melucuti anggaran kepolisian. Padahal, desakan tersebut merupakan gebrakan radikal yang dicita-citakan oleh kalangan muda liberal untuk mendobrak rasisme sistemik Amerika. Biden tentu saja mendukung gerakan BLM dan reformasi kepolisian, namun ia tetap menyetujui anggaran khusus polisi untuk melatih mereka lebih manusiawi dan melebur dalam masyarakat. Di satu sisi, ia setuju mendanai sekolah negeri, program-program kegiatan musim panas, kesehatan mental, serta rehabilitasi untuk pecandu narkotika.

Dosen ilmu pemerintahan Bowdoin College, Chryl Laird, menyampaikan kepada USA Today bahwa Biden merepresentasikan status quo politikus dalam Partai Demokrat. Generasi muda kulit hitam tidak yakin kemampuannya memimpin partai Demokrat ke arah yang lebih progresif. Masih dikutip dari USA Today, ahli strategi kampanye politikus kulit hitam Stefanie Brown James menyarankan Biden agar lebih eksplisit dalam menyampaikan posisi politiknya serta berdialog langsung dengan anak muda sembari menawarkan program yang menunjukkan keseriusannya merealisasikan perubahan-perubahan progresif.

Ekonomi yang Lebih Inklusif?

Juli lalu, tim kampanye Biden meluncurkan rencana perbaikan ekonomi “Build Back Better”, agenda tersebut menawarkan pandangan untuk menandingi nasionalisme ekonomi “America First” yang digaungkan oleh Presiden Trump selama ini. Rencana perbaikan ekonomi Biden terdiri atas empat pilar utama, yang pertama berfokus pada industri manufaktur dengan mendorong produksi dan konsumsi barang dalam negeri. Rencana kedua berhubungan dengan upaya menghadapi krisis iklim melalui investasi infrastruktur berbasis energi ramah lingkungan. Poin ketiga berkaitan dengan ekspansi layanan penitipan anak demi mendukung orangtua pekerja khususnya perempuan.

Rencana perbaikan ekonomi keempat bertujuan untuk menutup jurang kesenjangan rasial dengan menciptakan iklim ekonomi inklusif yang melibatkan kelompok etnis minoritas. Tertulis dalam laman kampanye bahwa Biden “percaya pada ekonomi yang memberikan balasan setimpal atas kerja keras dan kesempatan yang sama untuk maju bagi setiap orang Amerika. Ekonomi yang penuh semangat dan lebih kokoh karena setiap orang akan dilibatkan di dalamnya. Ekonomi yang menyambut pekerja dan keluarga-keluarga dari latar belakang kulit hitam, Latin, Asia-Amerika, dan kepulauan Pasifik, sebagai partisipan seutuhnya”. Pandangan tersebut di antaranya akan diwujudkan melalui pemberian stimulus ekonomi bagi pengusaha kulit hitam dan cokelat serta potongan pajak bagi orang-orang berpenghasilan menengah-rendah yang membeli hunian pertama mereka.

Keadilan rasial dinilai integral dalam program-program Biden, termasuk yang berkaitan dengan upaya penanganan Covid-19. Kolumnis The Washington Post Paul Waldman berpendapat, memang tidak ada hal baru dalam langkah-langkah yang ditawarkan Biden untuk mengontrol laju kasus Covid-19. Akan tetapi, tulis Waldman, Biden benar-benar berpikir serius untuk menanggulangi krisis kesehatan. Keseriusan ini diperkuat melalui pengakuan tim kampanye Biden atas fakta data bahwa orang Amerika keturunan Afrika jauh lebih merugi daripada orang kulit putih sebagai korban Covid-19. Dikutip dari laman kampanye Biden, ketimpangan sistemik di Amerika sudah lama berkontribusi terhadap disparitas sosio-ekonomi, termasuk kenyataan bahwa kebanyakan orang kulit hitam tidak punya asuransi kesehatan dan menetap di lingkungan dengan paparan polusi udara tinggi.

Selain proposal kebijakannya yang pro-kesetaraan rasial, diwartakan pula bahwa Biden mempertimbangkan perempuan kulit hitam untuk mendampinginya sebagai cawapres.

Rekam Jejak Biden yang Problematis

Terlepas dari besarnya dukungan politis dari Biden terhadap komunitas kulit hitam dalam pilpres 2020, Biden mengawali karier politiknya pada tahun 1970-an secara kontroversial dengan menolak program desegregation busing yang mengatur agar anak-anak kulit hitam diantar-jemput oleh bus menuju sekolah yang didominasi anak kulit putih, dan sebaliknya anak kulit putih ke sekolah berisi mayoritas siswa kulit hitam (meskipun pada praktiknya lebih banyak kasus anak kulit hitam diboyong ke sekolah anak kulit putih).

Dirangkum dari Vox, regulasi ini adalah bentuk intervensi pemerintah federal untuk mengakhiri praktik segregasi di daerah-daerah, sekaligus memberikan akses bagi anak kulit hitam terhadap sumber daya dan kesempatan pendidikan lebih baik, karena sekolah yang didominasi anak kulit hitam dan Latin kerap berjibaku dengan jumlah murid yang terlalu banyak, materi pelajaran yang usang, dan bangunan-bangunan yang sudah lapuk. NBC News mengutip hasil laporan dari Civil Rights Commission 1977 1977 (PDF), bahwa sepak terjang Biden menentang program bus yang didukung oleh politikus pro-segregasi Jesse Helms dan Strom Thurmond, telah menghambat upaya untuk mencapai integrasi rasial di sekolahan.




Setelah itu, bersama Thurmond, Biden merongrong pemerintah federal untuk semakin keras terhadap war on drugs yang mendorong tren pemenjaraan massal. David Stein dalam tulisannya di The Intercept mengungkapkan, sejumlah prioritas dalam RUU Biden-Thurmond berhasil lolos menjadi undang-undang, seperti Comprehensive Crime Control Act 1984 yang di antaranya menghapuskan pembebasan bersyarat dan memperluas cakupan penyitaan aset milik warga sipil.

Biden juga ikut melahirkan Anti-Drug Abuse Act tahun 1986 dan 1988, yang berkontribusi pada kenaikan anggaran untuk memerangi narkoba dan semakin lamanya hukuman untuk berbagai jenis delik. Contoh kontroversialnya adalah durasi hukuman yang lebih lama untuk pelanggaran obat jenis crack daripada cocaine, terlepas kandungannya sama. Beberapa perbedaannya, menurut American Addiction Centers, terletak pada cara konsumsi (crack dihirup asapnya, sedangkan cocaine bubuk langsung disedot, disuntik atau ditelan) dan harga crack yang relatif lebih murah.

Dikutip dari Drug Policy Alliance (DPA), disparitas hukuman ini berdampak secara tak seimbang terhadap orang miskin dan orang kulit berwarna, ditunjukkan dengan statistik bahwa orang kulit hitam cenderung dihukum karena delik crack (walaupun mayoritas pengguna crack berkulit putih) dan orang kulit putih cenderung dihukum karena cocaine bubuk. Akibatnya, orang kulit hitam condong dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada orang kulit putih. Menurut Branco Marcetic di Jacobin, meskipun bukan satu-satunya faktor, kebijakan-kebijakan yang digodok oleh Biden dan berhasil lolos pada era 1980-an ini berakibat langsung sampai tiga dekade ke depan terhadap ledakan populasi penjara federal, yang setengahnya dipidana karena delik narkoba.

Tak lama kemudian, Biden terlibat dalam penyusunan UU Kriminal 1994. Dalam dokumen “Combating Drugs in America” (PDF), Biden menyatakan legislasi ini menggelontorkan anggaran besar-besaran di antaranya untuk mempekerjakan lebih banyak polisi dalam upaya mengenyahkan bandar narkoba, membangun lebih banyak penjara, dan mencegah anak muda agar tidak terjerumus ke dalam bahaya narkoba. Menurut Brennan Center for Justice , walaupun angka pemenjaraan sudah naik sebelum pengesahan UU Kriminal 1994, peraturan tersebut turut meningkatkan jumlah orang yang mendekam di balik jeruji besi dan mendorong negara-negara bagian untuk mempertahankan sikap tough-on-crime berkat sokongan dana dari pemerintah federal.

Aksi Biden dalam mempromosikan hukum yang keras dan represif juga tampak dari pandangannya tentang hubungan luar negeri AS. Antara tahun 2001 dan 2003, Biden menjadi kepala komite Senat bidang luar negeri. Dilansir dari Guardian, sebagai tokoh berpengaruh besar di Senat, Biden memberikan persetujuan terhadap resolusi tahun 2002 yang memberikan wewenang Presiden Bush untuk menyerbu Irak.

Selain itu, menjelang kampanye presiden kali ini, muncul suara dari delapan perempuan yang mengaku pernah diperlakukan pernah dilecehkan secara seksual oleh Biden. Semuanya menyatakan bahwa Biden pernah memeluk atau menyentuh tubuh mereka tanpa persetujuan, sehingga mereka merasa risih dan canggung. Salah satunya adalah Tara Reade, mantan staf di kantor Senat. Ia menuduh Biden melakukan pelecehan seksual kepadanya pada 1993. Namun hal itu disanggah Biden, yang mengatakan bahwa dirinya sejak dulu bekerja keras untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, seperti terwujud dalam Violence Against Women Act yang merupakan bagian dari UU Kriminal tahun 1994.

Stamina dan kesiapan mental Biden juga menjadi sorotan publik. Apabila kelak menang dalam pilpres, Biden akan menjadi presiden terpilih tertua dalam sejarah Amerika. Sky News Australia sering mempublikasikan sejumlah cuplikan video ketika Biden tampak lupa atau terbata-bata ketika tampil di hadapan massa dan media. Rita Panahi dari Sky News menyampaikan bahwa Biden kerap terlihat kebingungan ketika menyampaikan fakta-fakta kunci, kebijakan, tanggal dan nama, bahkan pernah terlupa nama Barack Obama. Ia juga sering keceplosan mengeluarkan kata-kata kasar.

Kebijakan dan pandangan politik Biden yang keras selama ini membuatnya dikenal sebagai politikus Demokrat berhaluan tengah atau moderat, dan sering dibenturkan dengan calon progresif seperti Bernie Sanders. Dalam proposal kebijakannya sebagai cawapres, Biden memang menyerap ide-ide dari kalangan progresif Demokrat. Namun, Biden juga dinilai tidak akan meninggalkan akar sentrisnya. Dosen ilmu politik City College of New York Carlo Accetti menulis di Foreign Policy bahwa Biden berusaha menemukan jalan tengah antara nasionalisme sayap kanan Trump dan sosialisme demokratis Bernie Sanders. Menurut Accetti, jika nanti Biden terpilih sebagai presiden, ada kemungkinan pragmatisme konservatif yang ditawarkannya akan menggiring roda pemerintahan menjadi agak lemah dan terkesan tidak punya tujuan jelas untuk benar-benar menuntaskan masalah-masalah sosial dan politik di Amerika.

=========

Sekar Kinasih menyelesaikan studi Kajian Asia-Pasifik di Australian National University dan Sastra Jepang di Universitas Gadjah Mada. Mempelajari kebudayaan, gender, dan politik dari perspektif sejarah.

Baca juga artikel terkait PILPRES AS 2020 atau tulisan menarik lainnya Sekar Kinasih
(tirto.id - Politik)

Penulis: Sekar Kinasih
Editor: Windu Jusuf
DarkLight