Kembalinya Kekuasaan Keluarga Marcos di Filipina

Penulis: Sekar Kinasih - 12 Mei 2022 08:00 WIB
Dibaca Normal 6 menit
Setelah 36 tahun, kekuasaan keluarga Marcos akhirnya kembali di Filipina. Mengapa bisa demikian?
tirto.id - Di Indonesia, Keluarga Cendana yang pernah berkuasa selama 30 tahun lebih tampak berupaya kembali ke kekuasaan. Tapi, setidaknya sejauh ini, belum berhasil. Partai Berkarya yang dipimpin anak Soeharto, Tommy, adalah organisasi politik medioker. Hal sebaliknya terjadi di negara tetangga, Filipina.

Salah satu kandidat dalam pemilihan presiden negara tersebut, yang diselenggarakan pada 9 Mei lalu, adalah Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (64). Ia tak lain anak dari Ferdinand Marcos Sr., diktator yang berkuasa sejak 1965 sampai 1986. Marcos Jr. didampingi Sara Duterte-Carpio (43), Wali Kota Davao sekaligus putri dari presiden saat ini, Rodrigo Duterte.

Menurut The Economist, di mata keluarga besar Marcos, menguasai kursi kepresidenan bukanlah sarana untuk menciptakan perubahan lebih baik atau memperbaiki karut-marut masalah sosio-ekonomi yang mengakar bertahun-tahun di negara itu, melainkan “puncak dari upaya selama sekian dekade untuk merehabilitasi nama keluarga.”

Senada, Loretta Ann Rosales, yang pernah memimpin Komisi HAM dan menjadi tahanan politik yang disiksa selama era Marcos Sr., menyampaikan kepada Associated Press bahwa langkah Marcos Jr. tak lebih sebagai “usaha untuk melembagakan warisan gelap, korup, dan tirani bapaknya serta menyabotase upaya kami untuk menuntut pertanggungjawaban penuh dari keluarganya.”

“Kita tidak boleh membiarkan dia memakai kekayaan haram keluarganya untuk mendanai ambisi kepresidenannya, menutupi kejahatan mereka terhadap rakyat, dan memenuhi misi mereka terkait distorsi-distorsi sejarah,” tandas Rosales.

Namun sebagian besar konstituen tidak sepakat dengan Rosales. Ia ternyata menang telak, setidaknya berdasarkan hasil awal yang belum resmi. Dengan lebih dari 95 persen suara telah dihitung, Marcos Jr. telah mengantongi 30 juta suara, lebih dari dua kali lipat saingan terdekatnya, Wakil Presiden Maria Leonor “Leni” Robredo, yang hanya mendapatkan 14 juta.


Warisan Kelam Rezim Marcos

Nama Marcos tidak bisa dipisahkan dari rezim represif dan brutal. Selama era darurat militer (1972-1981) plus lima tahun terakhir Marcos Sr. berkuasa, tercatat setidaknya 70 ribu orang ditahan, 34 ribu orang disiksa, dan nyaris 400 orang menjadi korban penghilangan paksa. Amnesty International menyebut pelanggaran HAM berskala luas menimpa mereka yang kritis terhadap pemerintah.

Marcos Sr. juga memupuk kekayaan dari hasil merampas uang negara. Jumlahnya tak main-main: diperkirakan antara 5 sampai 10 miliar dolar AS. Melansir laporan The Guardian, harta sebanyak itu tak masuk akal karena gaji Marcos Sr. “hanya” 13.500 dolar per tahun.

Guinness World Records bahkan menyebutnya sebagai “perampokan terbesar oleh pemerintah” meskipun menjelang pilpres tautannya dihapus dari situs resmi.

Ketika 40 persen rakyat Filipina kala itu hanya bertahan hidup dengan dua dolar per hari, keluarga sang penguasa justru bermewah-mewahan. Tak hanya properti, mobil mewah, jet pribadi, dan kapal pesiar, mereka juga mengoleksi lukisan langka termasuk karya Monet, Picasso, dan Van Gogh.

Sang istri, Imelda, punya hasrat konsumtif yang sulit dinalar, mulai dari suka memborong parfum dalam volume galon, ingin membeli produsen perhiasan Tiffany & Co., sampai mengoleksi 3.000 pasang sepatu. “Saya cinta keindahan dan alergi dengan yang jelek-jelek,” demikian ia pernah berucap.

Tak heran jika Imelda kerap dia diasosiasikan dengan Marie “Madame Deficit” Antoinette, yang kepalanya dipenggal dalam gelombang Revolusi Prancis.

Pembangunan ekonomi dalam negeri pun secara umum tersendat. Melansir artikel mahasiswa pascasarjana JC Punongbayan dan Kevin Mandrilla dari University of the Phillipines di Rappler, Pendapatan Domestik Bruto per kapita merosot sejak 1982 dan baru mencapai level yang sama pada 2003 (sedangkan pendapatan warga di negara-negara jiran sudah tumbuh 2-4 kali lipat dari 1982).

Selain itu, di bawah era Marcos Sr. jugalah pemerintah berutang terlalu banyak dalam waktu cepat sehingga memicu krisis pada 1983. Industri manufaktur berskala besar (seperti produksi mobil, TV, dan pembangkit energi nuklir) yang dimonopoli oleh kroni-kroni Marcos juga mengalami stagnasi karena sebagian berakhir bangkrut atau tidak beroperasi secara efisien.

Marcos Sr. akhirnya tumbang karena People Power Revolution pada 1986. Keluarga besarnya kemudian mengungsi ke Hawaii, Amerika Serikat. Di sanalah Marcos Sr. meninggal tiga tahun kemudian.

Imelda kembali ke Filipina pada 1991. Saat itu dia divonis penjara 12 tahun karena korupsi. Kendati demikian, ia tak pernah mencicipi jeruji besi. Jalannya justru dipermulus sebagai anggota DPR—jabatan yang dinikmati sampai usianya nyaris 90.

Anak-anaknya, tak terkecuali anak laki-laki satu-satunya, Bongbong Marcos Jr., ikut kecipratan hidup enak. Pria yang pernah sekolah di Oxford tapi gagal membawa pulang gelar sarjana ini sempat menjajal kursi wakil gubernur di provinsi kelahiran bapaknya, Ilocos Norte, saat berusia 23. Tak lama kemudian ia diangkat sebagai gubernur untuk menggantikan tantenya yang jatuh sakit (iya, tantenya sendiri yang mengisi jabatan penting tersebut). Namun Marcos Jr. hanya jadi gubernur selama tiga tahun karena sang bapak terlanjur lengser.


Setelah menjalani masa eksil di luar negeri, pada awal 1990-an Marcos Jr. berhasil mengamankan posisi sebagai anggota DPR di Ilocos Norte. Bersamaan dengan itu, dirinya divonis bersalah atas kasus penggelapan pajak, meskipun tuntutan hukumnya lantas dibatalkan atau diringankan. Karier Marcos Jr. perlahan merangkak sampai berhasil jadi senator.

Ambisi politik Marcos Jr. pun kian besar tapi tanpa diiringi dengan pembuktian terhadap kualitas dan integritasnya. Ia selalu menolak sesi debat dengan kandidat presiden lain (hanya satu dari empat tawaran debat yang diterima). Dikutip dari Reuters, analis politik Earl Parreno menganggap penolakan ini tak lain adalah usaha agar “pengetahuannya yang dangkal tentang berbagai isu tidak terbongkar.”

Marcos Jr. bahkan enggan diwawancarai secara spontan oleh awak media dengan alibi dialog langsung dengan publik lebih efektif. Dirinya juga menuding kalangan media sudah bias, merujuk pada jurnalis veteran Jessica Soho yang selama ini, menurut Marcos Jr. sendiri, selalu berusaha memojokkan riwayat korup keluarganya dan dianggap “anti-Marcos”.

Kekecewaan terhadap Proses Demokratisasi?

Panalo ka na!—Kalian sudah menang!”

Seruan di atas kerap dilontarkan oleh barisan pendukung Marcos Jr. (64) jauh sebelum hari pemungutan suara. Meskipun terkesan lebay, optimisme mereka sebenarnya cukup masuk akal. Pasalnya, Marcos Jr. memang selalu mendapat suara tertinggi dalam jajak pendapat dengan kisaran 56-60 persen suara. Wakilnya pun cukup diidolakan.

Rasa percaya diri ini kemudian benar-benar terbukti.

Kembalinya seorang Marcos sebagai orang nomor satu di Filipina menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang politikus medioker dari dinasti politik korup yang berhasil diusir oleh gerakan prodemokrasi 36 tahun silam dapat menemukan jalan kembali ke Istana Malacañan?

Salah satu penjelasannya mungkin adalah karena kekecewaan khalayak terhadap proses demokratisasi yang panjang nan berliku. Ini disampaikan oleh Marco Garrido, dosen sosiologi di University of Chicago, dalam artikel di Washington Post.

Selama 36 tahun setelah Marcos Sr. lengser banyak peristiwa terjadi di negara itu. Dari mulai percobaan kudeta, skandal korupsi, dan sekian kali upaya pemakzulan (termasuk satu pengadilan pemakzulan). “Politik Filipina mencakup lumayan banyak drama—skandal, pengkhianatan, kekalahan, pembongkaran—yang bisa menyaingi telenovela paling memukau sekalipun,” tulis Garrido.

Akibatnya, rakyat Filipina “kian frustrasi dengan kegagalan langkah-langkah liberal untuk mengubah demokrasi negaranya yang disfungsional.” Konstitusi, Kongres, pengadilan, bahkan “parlemen jalanan” alias protes massa dianggap tumpul untuk menciptakan transformasi dalam negeri.


Pada akhirnya, sebagian besar masyarakat terdorong untuk mencari figur “pemimpin kuat”. Hal ini terbukti dari kemenangan Duterte pada 2016 silam. Meskipun tak sedikit warga yang mengkritik cara-cara keras yang dikerahkan oleh Duterte, secara umum yang muncul adalah tumbuhnya “selera terhadap kepemimpinan illiberal.”

Poin inilah, papar Garrido, yang mungkin bisa menjelaskan kenapa sebagian besar pemilih suara bersedia untuk menyambut kembali seorang keturunan Marcos di pucuk eksekutif.

Orang seperti Marcos Jr. juga mungkin kembali ke kekuasaan tertinggi seperti bapaknya karena memang politik dinasti keluarga tak pernah benar-benar hilang. Di provinsi kelahiran Marcos Sr., Ilocos Norto, jabatan publik bisa disebut bisnis keluarga. Di sanalah anak-anak dan istri Marcos Sr. duduk nyaman di kursi anggota dewan (cucu Marcos Sr. yang umurnya 27 sekarang juga sedang nyaleg). Tahun 2020 lalu, DPR bahkan meresmikan 11 September (hari lahir Marcos Sr.) sebagai hari libur khusus di tempat itu.

Sebastian Strangio di The Diplomat menulis distribusi kekuasaan masih terkonsentrasi pada elite grup keluarga kaya penguasa lahan (sampai 2013, mereka masih berkuasa di 72 dari 80 provinsi di Filipina).

Sambutan yang hangat terhadap trah Marcos sebenarnya juga dipengaruhi oleh sikap Duterte yang tidak lain merupakan penggemar Marcos Sr. Duterte selama ini diuntungkan dengan dukungan politik dari sekutu-sekutu sang mantan diktator. Duterte-lah yang mengampanyekan agar jenazah Marcos Sr. dipindah ke pemakaman pahlawan, termasuk memproklamasikan figur tersebut sebagai “veteran Perang Dunia II, legislator hebat, dan mantan presiden.”

Medsos, Hoaks, Kaum Muda

Kemenangan Marcos Jr. juga sulit dipisahkan dari bagaimana cara dia membangun citra diri dan keluarga. Di Facebook dia memiliki 6,4 juta pengikut, di Youtube 2,3 juta pengikut, sementara di TikTok 1,6 juta pengikut. Lewat platform-platform itu ia membangun citra sebagai politikus “bersih”. Sementara lewat vlog tentang keseharian keluarga, ia membangun kesan sebagai pemimpin humanis.

Marcos Jr. juga diuntungkan lewat disinformasi atau hoaks yang masif di internet. Dirangkum dari tim pemeriksa fakta AFP, salah satu hoaks yang cukup populer berkaitan dengan sumber kekayaan bapak-ibunya. Unggahan yang dibagikan sembilan ribu kali di Facebook ini menyatakan bahwa kekayaan mereka berasal dari gaji Marcos Sr. sebagai pengacara sekaligus pemberian klien sebelum jadi presiden alias sama sekali bukan uang haram.

Ada pula video di Facebook (dibagikan tiga ribu kali dan disaksikan 184 ribu kali) yang menyatakan bahwa laporan oleh Amnesty tentang pelanggaran HAM di era Marcos Sr. hanya dilandasi oleh “desas-desus” alih-alih pengamatan langsung. Bahkan, klaim bahwa Filipina pada era Marcos Sr. adalah negara terkaya kedua setelah Jepang disebarluaskan sampai 300 kali.

Dilansir dari Time, di samping Facebook (dimiliki oleh 84 juta akun di Filipina), kampanye Marcos Jr. juga disokong oleh TikTok, platform video idola generasi Z (diikuti sekitar 36 juta orang). Di situlah berbagai unggahan turut membantu menciptakan gambaran palsu tentang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di bawah era Marcos Sr. yang digadang-gadang sebagai “zaman keemasan”.

(Di Indonesia, narasi ini mengingatkan pada stiker dan meme bergambar Soeharto dengan tulisan, “Piye kabare, isih penak jamanku tho?”).


Infografik Ferdinand Bongbong Marcos Jr
Infografik Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tirto.id/Sabit


Pihak Time berusaha menghubungi 32 pembuat konten pro-Marcos di TikTok, namun hanya seorang, Joey Toledo (27), yang setuju diwawancarai. Ia termasuk satu dari sejumlah besar anak muda Filipina yang tidak percaya pada era korup dan represif Marcos Sr.

Salah satu video yang dirilis di akun TikTok-nya dan disaksikan 92 ribu kali berisi wawancara antara Marcos Jr. dengan mantan menteri hukum dan pertahanan berusia 94 tahun yang pernah mengabdi untuk administrasi bapaknya. Laki-laki tua tersebut bercerita bahwa kehidupan jauh lebih aman pada era darurat militer di bawah Marcos Sr., sampai-sampai rumahnya tidak akan dirampok jika lupa dikunci.

Influencer seperti Toledo kabarnya bisa menerima bayaran sampai 4.700 dolar per bulan (Rp 68 juta)—jauh dari rata-rata upah minimum bulanan 170 dolar (Rp 2,4 juta). Kendati demikian, Marcos Jr. mengelak sudah membayar influencer untuk menyokong kampanyenya.

Masih dilansir dari Time, faktor lain yang bisa menjelaskan popularitas Marcos Jr. adalah demografi pemilih. Sebanyak 56 persen dari 65 juta pemilih berusia di bawah 40. Artinya, mereka belum lahir atau terlalu muda untuk mengenang kebrutalan era Marcos Sr.

Poin-poin di atas mungkin bisa menjelaskan kenapa survei oleh Pulse Asia pada Februari silam mendapati 71 persen pemilih suara usia 18-24 mau mendukung Marcos Jr. Persentase tersebut memang yang tertinggi dari seluruh kategori usia. Sebanyak 63 persen kalangan usia 25-34 dan 35-44 juga menjagokan Marcos Jr.

Menurut profesor ilmu politik Julio Teehankee di De La Salle University, Manila, konten-konten di media sosial yang disederhanakan dan berpotensi memudahkan penyebaran disinformasi ini pada akhirnya diakses oleh generasi yang “tak punya pengalaman, kenangan, atau pengetahuan tentang rezim Marcos.”

Baca juga artikel terkait FILIPINA atau tulisan menarik lainnya Sekar Kinasih
(tirto.id - Politik)

Penulis: Sekar Kinasih
Editor: Rio Apinino

DarkLight