STOP PRESS! DPR Setuju Gunakan Hak Angket terhadap KPK

Keluhan Kecurangan Timses Ahok-Djarot

Keluhan Kecurangan Timses Ahok-Djarot
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri)-Djarot Saiful Hidayat (kanan) bersama tim pemenangannya memberikan keterangan mengenai hasil hitung cepat putaran kedua di Jakarta, Rabu (19/4). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Reporter: Felix Nathaniel
21 April, 2017 dibaca normal 2:30 menit
Tim pemenangan Ahok-Djarot mengaku banyak menerima perlakuan tidak adil dan mengeluhkan adanya kecurangan. Namun, pemilihan ulang pun tidak akan mampu menyelamatkan petahana dari kekalahan.
tirto.id - Pilgub DKI Jakarta 2017 telah usai. Berdasarkan hitung cepat berbagai lembaga survei maupun hasil pemindaian (scan) formulir C1 yang diunggah Komisi Pemilihan Umum, pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno unggul dengan selisih yang cukup jauh, sekitar 15 persen.

Namun, selisih suara yang cukup tajam tersebut masih menyisakan riak-riak kecil di timses pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Hal ini terlihat saat hitung cepat versi Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Pullman, Thamrin, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/4/2017).

Saat itu, tingkat penghitungan suara baru sekitar 25 persen, dengan perolehan pasangan Ahok-Djarot sudah tertinggal jauh sebesar 16 persen dari Anies-Sandiaga. Tim pemenangan Ahok-Djarot pun mulai menebarkan informasi bahwa pihaknya mendapat banyak intimidasi yang dilakukan oleh relawan pasangan Anies-Sandiaga.

Menurut Emmy Hafild dan Martin Manurung, relawan Anies-Sandiaga melakukan intimidasi untuk memengaruhi hasil pemilihan. Martin Manurung memaparkan sebagian dari daftar laporan warga yang diterima olehnya, seperti di TPS 56, Kebayoran Lama. Menurut Martin saksi dari pasangan Ahok-Djarot diancam untuk tidak memilih pasangan nomor dua tersebut. Di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jalan Pegangsaan Dua, para pemilih juga diancam dengan format Tamasya Al-Maidah.

“Saya kira yang cukup mengganggu adalah TPS 70 di komplek Duri Kosambi, karena kami menerima video di mana pemilih BaDja (Basuki-Djarot) diancam dengan kekerasan verbal sehingga membuat tidak kondusif dan warga takut untuk memberikan suara. Dan saya kira ini juga memengaruhi banyak sekali warga yang ketika diwawancara atau ditanyakan oleh petugas kami di lapangan menjadi takut untuk memberikan suara. Karena itu kami rasa ini perlu disikapi dengan tegas,” kata politisi Partai Hanura ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Emmy. Ia selaku juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot mengutuk keras aksi intimidasi yang dilakukan oleh lawan politiknya. Meski ada sekitar 50 laporan, hanya 13 kasus yang menurut Emmy patut untuk dituntaskan. Kasus-kasus tersebut, menurut Emmy, sudah dilaporkan ke Polres dan Polsek setempat. Emmy juga mengklaim telah menyimpan bukti berupa video dan foto-foto tentang kejadian intimidasi tersebut.

Emmy mengaku prihatin karena intimidasi hanya berlaku bagi para pemilih Ahok-Djarot. Ia menilai RT/RW setempat tidak berusaha melindungi warganya. Begitu pun dengan pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab terhadap pemungutan suara. “Sehingga orang-orang ini bisa datang tidak terdeteksi dan terkesan dilindungi, sehingga bisa terjadi keadaan seperti ini,” ujarnya.

“Dan juga kami amati, KPPS-nya juga berpihak. Mempersulit, bahkan ada yang mau mencoblos pun dipersulit oleh saksi lawan dan KPPS-nya itu tidak melindungi begitu ya. Sehingga ini kegagalan, saya kira dari KPUD untuk menjaga agar KPPS itu netral, harusnya netral. Tetapi kenyataannya dengan kejadian-kejadian ini kelihatan bahwa KPPS itu tidak netral,” lanjut Emmy.

Tim pemenangan Ahok-Djarot lainnya, Putu Artha juga menilai penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta ini berlangsung secara berantakan. Banyak pelanggaran dan kasus yang terjadi. Akan tetapi, Putu menilai bahwa intimidasi tersebut tidak bisa menyelamatkan pasangan Ahok-Djarot dari jurang kekalahan.

Menurut dia, adanya isu kecurangan pun tidak cukup untuk tim pemenangan Ahok-Djarot melakukan banding pemungutan suara ulang. Putu sendiri tidak menyangka perbedaan suara antara pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga akan terpaut jauh. “Kami [tim pemenangan Ahok-Djarot] prediksi 2 persen [perbedaan suara], ya.”

“Kalau persoalannya pemungutan suara ulang, kita juga harus gini toh harus realistis. Apakah dia [Ahok-Djarot] bisa memperoleh hasil atau tidak? Bahwa kualitas Pilkadanya memang buruk, ya! Tidak baik, ya! Tapi kalau bedanya sebesar itu, gimana?” lanjut Putu.

Ia mengakui bahwa pasangan Anies-Sandi memang lebih gesit dalam menggaet suara-suara pasangan Agus-Sylvi yang sebesar 17 persen pada putaran pertama. Kendati demikian, Putu enggan menilai terkait langkah kampanye tertutup yang dilakukan Ahok di putaran kedua kali ini. “Maybe yes, maybe no,” ujarnya ketika ditanya kegagalan kampanye tertutup Ahok.

Putu menilai suara Agus-Sylvi bermanfaat besar bagi kemenangan Anies-Sandi. Sementara Ahok yang lebih suka melakukan kampanye tertutup untuk meraup suara pendukung Agus-Sylvi hanya menghasilkan 2 persen suara saja.

“Rumitnya adalah kita tidak lebih cepat menangkap suaranya Agus-Sylvi,” papar Putu.

Putu juga menilai bahwa isu adanya surat suara yang dicurangi tidak mungkin mendompleng kemenangan Ahok-Djarot. Ia mencoba menghitung apabila ada 30 surat suara di tiap TPS yang dicurangi. Hasilnya tetap tidak bisa meningkatkan suara secara signifikan. Menurut Putu, apabila Ahok-Djarot ingin menyaingi perolehan suara Anies-Sandi, maka setidaknya mereka harus meraup 15 persen suara dari 7,2 juta jumlah pemilih Jakarta. Itu sebanding dengan 900.000 suara.

“Kita coba matematika sederhana saja, ya. Anggap 30 suara yang diambil – yang itupun mustahil – dikali 13.024 TPS. Hasilnya 390.720 suara. Masih jauh dari 900.000 suara,” ujarnya.

Selain hal tersebut, unsur kekalahan lain yang diakui Putu adalah soal agama yang dibawa-bawa sejak putaran pertama. Banyak ketakutan di masyarakat yang dinilai Putu memengaruhi hasil pemilihan. Ia berharap bahwa isu ini tidak muncul lagi dalam pemilu lain ke depannya.

“Cukup terakhir saja itu di Jakarta. Kalau masih ada isu SARA, lebih baik tidak usah ada Pilkada langsung supaya tidak terpecah belah bangsa ini,” sesalnya.

Baca juga artikel terkait PILGUB DKI JAKARTA 2017 atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - fel/abd)

Keyword