Menuju konten utama

Kejar Rangking EODB, Pemerintah Dinilai Lupakan Kebutuhan Pengusaha

"Pemerintah Indonesia sangat fokus pada perbaikan EODB daripada melihat apa yang dialami oleh pengusaha Indonesia," ucap Siti.

Kejar Rangking EODB, Pemerintah Dinilai Lupakan Kebutuhan Pengusaha
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari/hp/2018

tirto.id - Perwakilan World Bank Jakarta, Siti Budi Wardhani mengatakan pemerintah terlalu berfokus mengejar perbaikan peringkat Ease Of Doing Business (EODB) sehingga tak memahami kebutuhan dari pelaku dunia usaha di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia sangat fokus pada perbaikan EODB daripada melihat apa yang dialami oleh pengusaha Indonesia," ucap Siti yang membidangi Private Sector Specialist di Hotel Sultan pada Selasa (11/12/2018).

Siti menduga adanya target pencapaian peringkat ke-40 dalam EODB membuat upaya meningkatkan iklim dunia usaha hanya sebatas prosedural.

Dengan kata lain, Indonesia hanya berfokus pada peningkatan hanya dilakukan untuk menjawab beberapa aspek yang disurvei dalam EODB. Sementara ia menilai pengusaha di Indonesia lebih memerlukan kepastian dunia usaha.

Salah satu fenomena yang disorot oleh Siti adalah belum disediakannya referensi tunggal (repository) tentang perizinan apa saja yang diperlukan oleh dunia usaha.

Ia menilai seringkali pengusaha kesulitan lantaran tidak tahu apa saja yang harus disiapkan atau kemana pengurusan izin itu dilakukan. Belum lagi, tanpa kehadiran repository, antara satu instansi dengan yang lain tidak mengetahui perizinan mana saja yang sudah diterbitkan.

Selain itu, Siti juga mengingatkan EODB bukanlah satu-satunya parameter yang digunakan untuk menilai kondisi iklim usaha di Indonesia. Selain tersedia beragam parameter lain, pengukuran EODB hanya menggambarkan beberapa aspek dunia usaha secara terbatas serta kemungkinan hanya terbatas pada kasus bidang usaha yang berbeda-beda.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh dan benar-benar menggambarkan kondisi dunia usaha di Indonesia.

"Jangan hanya sekadar melihat EODB. Banyak benchmarking lain yang digunakan sebagai indikasi. Kalaupun EODB itu harus benar-benar melihat kondisi Indonesia," ucap Siti.

Baca juga artikel terkait PENGUSAHA atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Bisnis
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri