tirto.id - Presiden Joko Widodo ingin mengejar penggunaan bahan bakar nabati melalui minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Jokowi ingin agar Indonesia segera dapat menggunakan 100 persen Fatty Acid Methyl Eshter (FAME) dari CPO untuk pengembangan biodiesel atau B100.
Pengkampanye Keadilan Iklim dan Isu global Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yuyun Harmono menilai, keinginan mengejar B100 adalah hal yang keliru.
Yuyun mengatakan, Jokowi agaknya tak menyadari bahwa kemajuan ke tahap itu akan menimbulkan masalah besar karena ada peningkatan kebutuhan tanah yang signifikan.
“Mengejar program B20, B30 dan B100 semakin meningkatkan penggunaan biofuel akan beriringan dengan peningkatan kebutuhan akan lahan,” ucap Yuyun dalam keterangan tertulis yang diperoleh reporter Tirto pada Senin (19/8/2019).
Yuyun menyebutkan, bila kebutuhan tanah meningkat, maka boleh jadi korban pertamanya adalah masyarakat. Ia khawatir jika kebutuhan tanah dipenuhi dengan cara-cara tidak adil seperti perampasan tanah, bisa memicu konflik agraria di daerah-daerah.
“Kami mengkhawatirkan praktik perampasan tanah akan semakin meningkat, dan artinya konflik agraria akan terus menjadi fakta buram yang harus dialami oleh rakyat,” ucap Yuyun.
Menurut Yuyun, rencana awal Jokowi yang ingin menekan impor BBM lewat penggunaan biodiesel hanya malah akan memperparah krisis yang lain.
Tawaran Jokowi ini, kata dia, perlu ditinjau ulang karena menurutnya solusi pengembangan B100 bukan solusi yang tepat mengingat keadaan Indonesia yang sudah menahun tak menyelesaikan konflik lahan.
“Kami melihat bahwa tawaran mendorong ke arah pengembangan B20, B30 dan bahkan B 100, justru akan semakin memperbesar tingkat ancaman terhadap krisis yang kita hadapi,” tukas Yuyun.
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
