tirto.id - Kehidupan keluarga Indis--keluarga berdarah campuran Indonesia dan Eropa--di Batavia pada permulaan abad ka-20 hampir sama dengan keseharian sebagian orang Indonesia masa kini. Ketika mentari pagi mulai naik, para sinyo dan noni sudah bersiap di serambi rumah untuk menyeruput kopi tubruk yang disuguhkan para babu. Pada akhir pekan, mereka berjalan-jalan ke Weltevreden (sekitar Monas) untuk berbelanja dan mencari hiburan.
“Di akhir perjalanan, mereka akan membeli sebuah surat kabar, sebuah Bataviaasche Nieusblad (surat kabar Batavia), kemudian menonton film di malam hari,” tulis Pamela Pattynama pada sebuah bab dalam antologi Recalling the Indies: Kebudayaan Kolonial dan Identitas Postkolonial (2004: hlm. 50).
Pattynama menambahkan, film Amerika telah menjadi bagian dalam kehidupan keluarga Indis sejak awal 1920-an. Kedatangan talkies atau film bicara di Batavia, membuat para perempuan dari keluarga Indis menjadi rajin meniru mode gaun malam dari film-film tersebut. Sementara kaum lelaki bergaya dengan rambut klimis dan kumis tipis ala Norman Kerry. Lama-kelamaan, orang-orang bumiputra ikut terkena demamnya juga.
Kegandrungan masyarakat Hindia Belanda terhadap film cerita dari Amerika, melahirkan perasaan tidak tenang pemerintah kolonial. Mereka takut citra negatif tokoh film-film tersebut akan dipersepsikan sebagai contoh umum perilaku orang kulit putih, baik oleh orang-orang bumiputra maupun kelompok Indis yang jauh dari akar budaya nenek moyangnya.
Kegelisahan itu kemudian mendorong pembuatan film cerita pertama di Hindia Belanda pada tahun 1926 yang berjudul Loetoeng Kasaroeng. Agar selera film masyarakat teralihkan ke film dalam negeri, film yang diadaptasi dari dongeng asal Sunda ini diputar sebagai film ekstra sebelum pertunjukan film asing dimulai.
Politik Etis dan Film Pertama di Hindia Belanda
Baik film-film Amerika maupun Loetoeng Kasaroeng, sebetulnya bukan film pertama bagi publik Hindia Belanda. Lebih dari dua dekade sebelumnya, masyarakat sudah bersentuhan dengan film. Di pengujung tahun 1900, warga Batavia menjadi saksi pemutaran film perdana yang dikirim dari Eropa. Kala itu, mereka menyebutnya pertunjukan ‘gambar idoep’.
Barang ajaib hasil rekayasa teknologi itu mengguncang rasa penasaran penduduk Batavia saat muncul dalam iklan surat kabar Bintang Betawi edisi 30 November 1900. Berdasarkan sumber yang dikumpulkan Taufik Abdullah dan kawan-kawan dalam Film Indonesia Bagian I 1900-1950 (1993: hlm. 49), iklan tersebut memuat pemutaran film bisu tentang prosesi Ratu Belanda memasuki Kota Den Haag dan pameran barang-barang seni di Prancis.
Pemutaran film dilaksanakan secara rutin pada jam tujuh malam sejak tanggal 5 Desember 1900 di Gedung Manege, Kebon Jahe, Tanah Abang. Pada tahun-tahun selanjutnya, tempat ini lebih sering disewa sebagai tempat pemutaran film karena gedung bioskop yang sebenarnya belum pernah dibangun. Harga tiket masuknya disesuaikan dengan kualitas proyektor yang dipakai.
Menurut Taufik dan kawan-kawan, rasisme yang kala itu diterima sebagai norma sosial masyarakat kolonial berlaku pula di dalam gedung bioskop. Golongan Belanda totok dan orang Indo diperkenankan mengambil tempat duduk terbaik. Sedangkan orang-orang Tionghoa dan bumiputra hanya diizinkan membeli tiket kursi kelas II dan III yang disebut "kelas kambing".
Pemutaran film-film berita itu tidak menimbulkan kesan istimewa, khususnya dari golongan bumiputra sebagai kelompok mayoritas. Susan Blackburn mencatat dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun (2011: hlm. 124) bahwa orang Indonesia dan bangsa campuran yang jumlahnya mencapai tiga perempat dari jumlah penduduk Batavia, kebanyakan masih merasa terlalu asing dengan kondisi yang ada di Eropa.
Ketika politik "balas budi" atau politik etis mulai diterapkan pada tahun 1901, pemerintah kolonial mulai turun tangan mengatur film. Menurut Sarief Arief dalam Politik Film di Hindia Belanda (2010: hlm. 15), kondisi ini dibarengi dengan pemberlakuan larangan terhadap pertunjukan wayang di Batavia. Hal ini mendorong terjadinya pemotongan harga tiket pertunjukan film bagi bumiputra atau yang kala itu dikategorikan sebagai "orang Jawa-Islam".
Berkat politik etis, film berubah menjadi komoditas bisnis. Sebagaimana ditulis oleh Blackburn bahwa “motivasi dari kebijakan [politik etis] adalah campuran antara keprihatinan terhadap menurunnya kesejahteraan orang Jawa dan keinginan para eksportir barang manufaktur Belanda untuk meningkatkan jumlah konsumen pasar.”
Film lantas berubah menjadi alat propaganda tatkala pemerintah kolonial mulai membuat film dokumenter di tanah jajahan. Tujuannya agar orang-orang yang tinggal di Belanda tertarik pada usaha politik etis. Sebagaimana dipaparkan Misbach Yusa Biran dalam Sejarah Film Indonesia 1900-1950 (2009: hlm. 54), percobaan pertama pembuatan film di Hindia Belanda tidak langsung menyasar film cerita, melainkan film-film dokumenter untuk keperluan propaganda.
Usaha ini dilakukan oleh Koloniale Institute (Lembaga Kolonial) melalui perusahaan film Nationale Film Fabriek. Seorang operator film bernama M.H. Metman diutus untuk berkelana ke penjuru Hindia Belanda guna merekam keadaan alam dan kondisi masyarakat lokal sepanjang tahun 1910-an. Hasilnya ialah film dokumentasi berjudul Onze Oost (Timur Kita).
“Tujuan pembuatan film ini oleh Koloniale Institute agar bisa lebih banyak menarik orang Belanda yang berminat bekerja di Hindia Belanda,” tulis Misbach.
Namun, alih-alih membuat orang Belanda tertarik pergi ke Hindia Belanda, Onze Oost justru dianggap terlalu banal karena memperlihatkan aktivitas perburuan dan upacara adat yang melibatkan tumbal hewan. Nationale Film Fabriek pada akhirnya bangkrut dan tutup pada tahun 1921.
Kegagalan tersebut membuat tenaga operator film di Hindia Belanda jumlahnya sangat terbatas. Sampai dekade 1920-an, pembuatan film dokumenter di Hindia Belanda hanya dilakukan oleh dua orang, yakni Belanda totok bernama Carli dan seorang Indo bernama Krugers. Keduanya bekerja secara terpisah.
Dari Dokumenter ke Film Cerita
Seperti disebutkan sebelumnya, pemerintah kolonial tidak menghendaki "keburukan" di Hindia Belanda sampai ke telinga warga Belanda di negara induk. Demikian pula sebaliknya, keberengsekan orang-orang kulit putih yang diwakili perilaku tokoh koboi dalam film Amerika jangan sampai menjadi tontonan orang bumiputra.
Atas alasan menjaga ketenangan dan ketertiban, maka pada tahun 1916 dibuat kebijakan untuk mengatur film yang boleh dan tidak boleh dibuat atau diputar. Kebijakan ini diperbaharui pada tahun 1919 dengan memperluas wewenang komisi sensor ke daerah di luar Batavia.
Berawal dari peraturan tersebut, muncul desakan agar di Hindia Belanda diadakan pembuatan film sendiri. Dalam Sejarah Film Indonesia 1900-1950 (2009: hlm. 57), Misbach mencatat bahwa kabar ini pertama kali datang dari perusahaan Middle East Film milik pengusaha asal Inggris yang lama tinggal di Surabaya. Namun, kabar yang mencuat pada tahun 1923 ini hanya sebatas angan-angan.
Dua tahun kemudian, surat kabar De Locomotief diikuti koran-koran lainnya beramai-ramai mendukung cita-cita tersebut. Desakan ini kembali muncul sebagai respon terhadap kemunculan peraturan perfilman tahun 1926. Isinya adalah memberikan batasan keras pada setiap pembuatan film dokumenter dan pemutaran film-film Amerika. Walhasil, usaha penyewaan gedung-gedung pemutaran film yang semula rutin menjadi terseok-seok.
Pada pertengahan tahun 1926, Java Film Company yang didirikan Belanda totok bernama L. Heuveldrop sudah ancang-ancang membuat film cerita. Polemik perebutan hak pembuatan film cerita dan isu rencana monopoli industri film sama sekali tidak menganggu Heuveldrop menggarap Loetoeng Kasaroeng. Atas bantuan Bupati Bandung Wiranatakusumah V, film ini rampung sebelum tutup tahun 1926 dan dipertunjukan secara perdana pada malam tahun baru.
Editor: Irfan Teguh
