tirto.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah mengaudit dan melakukan investigasi forensik digital terkait pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau SKD CPNS 2021.
Hal ini sebagai respons atas adanya indikasi kasus kecurangan seleksi CASN di titik lokasi mandiri Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
"Saya minta agar mereka dijatuhi hukuman yang berat. Baik hukuman disiplin pegawai maupun pidana. Praktik kecurangan ini bukan hanya mencoreng integritas BKN dan KemenPAN-RB, tapi juga ancaman serius bagi keamanan nasional," ujar politikus PKB tersebut dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi II DPR Saan Mustopa yang berharap pemerintah melakukan investigas secara komprehensif di seluruh daerah. Ia khawatir kejadian di Buol terjadi di titik lokasi ujian lain.
"Mungkin ada juga yang lain. Jadi walaupun kita berpikir positif bahwa yang selama ini kita anggap ruang kecurangan dengan model seleksi hari ini tertutup, ternyata masih bisa juga ada kecurangan," ujar Saan.
Sebelumnya Menpan-RB Tjahjo Kumolo menjelaskan kecurangan ketahuan saat salah satu komputer peserta mengalami gangguan berupa layar biru (blue screen). Pengawas meminta peserta itu pindah tempat duduk namun yang bersangkutan menolak. Ternyata komputer yang eror itu telah dipasang perangkat lunak berupa remote acces.
Perangkat lunak tersebut memungkinkan peserta hanya melihat soal, sebagai gantinya seseorang dari kejauhan yang akan menjawab soal-soal tersebut.
Menurut Tjahjo perangkat tersebut dipasang oleh "Kepala BKPSDM bersama dua orang lainnya pada malam hari."
"Ada dugaan tidak dilakukan oleh satu orang tetapi dalam bentuk tim yang bertugas membantu menjawab soal-soal ujian. Dengan beberapa alat bukti, hasil CCTV, hasil audit forensik dari sistem CAT dan interview dengan petugas di lapangan memperlihatkan kecurangan tersebut," ujar Tjahjo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/10/2021).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
