Menuju konten utama

Kebebasan Sudah Kebablasan, Jokowi Bentuk Tim Empat Pilar

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika tim empat pilar akan dibentuk sebagai formula khusus agar kebebasan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Kebebasan Sudah Kebablasan, Jokowi Bentuk Tim Empat Pilar
Sejumlah penyandang disabilitas mengikuti sosialisasi empat pilar, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/12). ANTARA FOTO/Risky Andrianto.

tirto.id - Pemerintah merasa kebebasan dalam berdemokrasi di Indonesia saat ini sudah cenderung melewati batas. Sebagaimana diungkapkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menanggulanginya dengan menanamkan kembali ideologi yang ada dalam Empat Pilar Kebangsaan. Di antaranya Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Makanya, nanti dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan membentuk tim yang bisa menguatkan penanaman ideologi tersebut," katanya saat memberikan kuliah umum kebangsaan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (29/12/2016).

Tito mengatakan jika tim empat pilar akan dibentuk sebagai formula khusus agar kebebasan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan. Tim itu rencananya akan diketuai oleh Yudi Latif. Tujuan utama lainnya yakni agar masyarakat mampu menjaga persatuan, dengan mengamalkan nilai-nilai dalam Empat Pilar Kebangsaan.

Dirinya menambahkan, saat ini Indonesia sedang memasuki era demokrasi liberal. Menurutnya, dalam di satu sisi, demokrasi liberal positif buat mekanisme pemerintahan agar ada cek and balancing lebih baik, tapi di satu sisi memberikan kesan yang terlalu bebas akan membahayakan karena akan membuat primordialisme semakin kental.

"Untuk itu kita bersama-sama menjaga dan mengintensifkan kembali nilai-nilai luhur bangsa kita yang bersumber pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ucapnya.

Meski demikian, untuk menanamkan ideologi tersebut pemerintah tidak akan melakukannya dengan cara pemaksaan. Misalnya dengan tidak memaksa mengikuti penataran. "Jadi beda dengan yang dulu yang harus ikut penataran, jadi akan ada cara lainnya," jelas Tito.

Untuk itu juga, Polri sudah menyiapkan langkah terhadap penanganan ucapan kebencian seperti dengan cara monitoring, kemudian dicounter dan dinetralisir. "Di samping juga dilakukan dengan teknik-teknik IT, hacking, dan pelacakan informasi penegakan hukum," tandasnya sebagaimana dikutip Antara.

Selain memberi kuliah umum di Unair, Kapolri juga akan memberikan kuliah umum kebangsaan di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Jawa Timur.

Baca juga artikel terkait KEBEBASAN DEMOKRASI atau tulisan lainnya dari Akhmad Muawal Hasan

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Akhmad Muawal Hasan
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan