tirto.id - Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman membantah ada rapat pada tanggal 21 Desember 2018 di Kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Bantahan ini sekaligus menjawab laporan jurnalis investigasi Allan Nairn, yang di mana, nama Habiburokhman disebut hadir dalam rapat strategi bersama para purnawirawan pendukung Prabowo.
“Fitnah lah itu, enggak ada lah itu rapat,” kata Habiburokhman kepada Tirto melalui sambungan telepon, Senin (15/4/2019).
Ia bahkan berkali-kali membantah ada rapat strategi pemenangan yang salah satu poinnya bakal melemahkan PKS dan FPI, termasuk akan meringkus ulama-ulama radikal.
“Enggak ada lah itu, rapat apaan?” kata dia.
“Tidak pernah itu, BPN rapat di sana,” ujar dia.
Menurut dia, laporan yang dibuat Allan adalah bohong belaka. Pasalnya, Habiburokhman mengaku sedang berada di Dapilnya di Jakarta Timur sejak tanggal 8 sampai 21 Desember 2018.
Selain itu, ia menegaskan, BPN tidak pernah mengadakan rapat pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana di sebut Allan dalam laporannya. “Jelas tidak mungkin kami akan melemahkan PKS, mereka sahabat kami dan selalu bahu membahu,” kata dia.
“Soal mengadili sebanyak-banyaknya lawan politik itu fitnah teramat keji. Justru yang terjadi Jokowi saat ini banyak lawan politik yang diadili,” tutur Habiburokhman.
Allan, Jurnalis Investigasi asal Amerika Serikat merilis laporan yang salah satu poinnya menyinggung soal pelemahan PKS dan FPI apabila terpilih menjadi presiden.
Dalam laporan yang dilengkapi dokumen “Notulensi Rapat Tertutup Prabowo Subianto dan Tim” itu menyebutkan, Prabowo memiliki strategi untuk “mengadili sebanyak mungkin lawan politik” termasuk juga melumpuhkan kelompok-kelompok Islam yang mendukungnya maju sebagai calon presiden.
Rapat tertutup yang didominasi oleh elit Partai Gerindra itu juga menunjuk orang-orang yang bertugas menjalankan strategi jika Prabowo terpilih menjadi presiden.
Mereka adalah Komisaris Jenderal Purnawirawan Sofjan Jacoeb (bertugas menunjuk Kapolri), Mayor Jenderal Arifin Seman (bertugas menunjuk Kepala BIN), Gatot Nurmantyo (bertugas menunjuk Panglima TNI Baru), Fadli Zon dan Fahri Hamzah (menentukan siapa Jaksa Agung baru) dan terakhir ialah Bambang Wijojanto yang ditugaskan memperkuat KPK dan membersihkan kubu pimpinan KPK saat ini.
“Ketiga pimpinan KPK ini dinilai oleh kubu Prabowo pro-pemerintahan Presiden Jokowi saat ini,” tulis laporan intelijen seperti ditautkan Allan dalam laporannya.
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Alexander Haryanto
