Menuju konten utama

Kasus Covid di Cina Naik, DPR Minta Pencabutan PPKM Dikaji Ulang

Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 di Cina.

Kasus Covid di Cina Naik, DPR Minta Pencabutan PPKM Dikaji Ulang
Petugas kesehatan mengambil sampel untuk tes usap RT Polymerase Chain Reaction (PCR) di Skybridge, Bandara SMB II, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (1/11/2021). ANTARA FOTO/Feny Selly/wsj.

tirto.id - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 di Cina. Saleh mengatakan hal ini penting lantaran pemerintah berencana mencabut Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia.

"Dulu, Indonesia kan juga bebas COVID-19. Tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat. Ada banyak yang terpapar dan korban jiwa. Kita boleh saja melakukan pelonggaran. Tetapi, kita tetap harus cari cara agar masyarakat aman. Pandemi COVID-19 yang kita lalui selama lebih dua tahun, jangan terulang lagi," ujar Saleh di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Saleh mengatakan DPR RI bisa memahami rencana pemerintah untuk mencabut PPKM. Hal itu karena kasus COVID-19 secara umum di dunia telah mereda. Pencabutan PPKM penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Adalah fakta bahwa banyak negara yang mengalami resesi pascapandemi. Kita perlu menghindari itu dengan mengaktifkan kembali aktivitas warga di sektor publik," tuturnya.

Menurut Saleh, pemerintah berencana menaikkan produktivitas dan kreativitas warga dengan mencabut PPKM.

"Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional," ujar Politisi Fraksi PAN itu.

Saleh meminta pemerintah melakukan beberapa hal sebelum mencabut PPKM. Pertama, memastikan vaksin booster sudah mencapai target minimal. Menurut dia, hal tersebut penting mengingat masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali saja.

"Dengan booster, tingkat imunitas masyarakat diharapkan menjadi tinggi. Kalaupun mereka beraktivitas dengan pelonggaran prokes, tidak akan membahayakan bagi kesehatan," kata dia.

Kedua, Saleh meminta pemerintah untuk tetap menyosialisasikan pola hidup sehat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya. Dengan pola hidup sehat, masyarakat akan terhindar dari berbagai penyakit.

"Ketiga, pemerintah tetap diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan. Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya," kata Saleh.

Baca juga artikel terkait PENCABUTAN PPKM atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Gilang Ramadhan