Menuju konten utama

Karier Naftali Bennett dari CEO Bisnis Teknologi hingga PM Israel

Naftali Bennet perdana menetri baru Israel. Sebelumnya ia adalah politisi binaan Netanyahu.

Karier Naftali Bennett dari CEO Bisnis Teknologi hingga PM Israel
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang akan datang memberikan pidato di hadapan kabinet baru di Knesset di Yerusalem pada 13 Juni 2021. Gil COHEN-MAGEN / AFP

tirto.id - Seandainya rotasi pemerintahan dengan Benny Gantz berjalan lancar, Benjamin Netanyahu mungkin sekarang masih bisa duduk di kursi empuk Perdana Menteri.

Sejak 2019, Israel mengalami krisis politik. Tahun itu, Israel terpaksa menyelenggarakan dua kali pemilu karena parlemen gagal membentuk koalisi mayoritas. Krisis pun berlanjut sampai pemilu ketiga diselenggarakan pada awal 2020. Dari situ, Netanyahu dan Gantz dari partai berhaluan tengah Biru dan Putih sepakat untuk berbagi pemerintahan: Netanyahu akan menjadi PM selama 18 bulan, kemudian Gantz menggantikannya pada separuh periode pemerintahan sisanya.

Sepanjang tahun 2020 itu pula, administrasi Netanyahu diprotes massa karena dinilai gagal mengatasi pandemi Covid-19 berikut kekacauan ekonomi yang mengiringinya. Demonstran juga gerah dengan Netanyahu karena kasus-kasus korupsi yang menjeratnya.

Di tengah ingar-bingar tersebut, koalisi Netanyahu-Gantz bubrah. Pasalnya, kedua belah pihak silang pendapat tentang rencana APBN. Parlemen Kessnet kembali dibubarkan dan pemilu—yang keempat hanya dalam dua tahun—dilaksanakan pada Maret 2021.

Partai Likud mendapatkan suara terbesar namun gagal membangun koalisi yang solid.

Koalisi pemerintahan baru akhirnya berhasil diprakarsai oleh Yair Lapid, pemimpin Yesh Atid—partai berhaluan tengah dengan suara terbanyak kedua. Koalisi ini didukung oleh delapan parpol dengan ideologi beragam, dari haluan kanan sampai kiri, termasuk faksi Islamis yang mewakili suara minoritas keturunan Arab Palestina di Israel.

Dirangkum dari Reuters, koalisi gado-gado ini akan fokus pada agenda-agenda untuk memperbaiki kondisi sosio-ekonomi domestik, misalnya pembangunan rumah sakit, universitas dan bandara, serta mencapai kesepakatan anggaran negara. Pembahasan terkait kebijakan agama tampak ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk isu Israel-Palestina, yang dikhawatirkan menimbulkan perpecahan di parlemen.

Naftali Bennett, protégé Netanyahu yang Memberontak

Koalisi “asal bukan Netanyahu” ini mustahil terwujud tanpa andil Naftali Bennett (49), pemimpin partai sayap kanan Yamina. Partai yang Bennett dirikan pada 2018 ini berada di peringkat kelima dan hanya terdiri atas 7 anggota dewan berdasarkan hasil pemilu. Terlepas dari itu, jumlah mereka menjadi penentu keberhasilan terbentuknya koalisi pemerintahan kali ini.

Meskipun beda haluan politik, Bennett sepakat menjalin kerjasama dengan Yair Lapid. Mereka akan melakukan rotasi pemerintahan, diawali dengan Bennett sebagai Perdana Menteri. Jika semua berjalan sesuai rencana, Bennett akan memberikan kursinya kepada Lapid pada 2023 nanti. Sebelumnya, skema kerjasama serupa sudah ditawarkan Netanyahu, namun Bennett menolaknya. Padahal, mereka berasal dari spektrum ideologi politik serumpun.

Terlebih lagi, perkenalan Bennett dengan jagat politik tak bisa dipisahkan dari Netanyahu. Bennett sempat bekerja sebagai kepala staf Netanyahu sepanjang 2006-2008. Setelah itu, ia bergabung dengan partai nasionalis-religius Jewish Home. Sejak 2013, Bennett menjadi bagian dari kabinet Netanyahu di antaranya sebagai Menteri Ekonomi, Menteri Pendidikan dan Menteri Urusan Diaspora.

Bennett pernah sesumbar dalam wawancara dengan The Times of Israel awal tahun ini, “Saya lebih sayap kanan dari Bibi [Netanyahu], tapi saya tak menggunakan kebencian atau polarisasi sebagai alat untuk mempromosikan diri secara politis.”

Bennett vokal dalam menyuarakan sikapnya yang anti-kemerdekaan Palestina. Dalam wawancara di atas, ketika ditanya tentang prospek berdirinya negara Palestina, Bennett menjawab, “Tidak. Selama saya punya kekuasaan dan kontrol, takkan saya serahkan satu sentimeter pun lahan Tanah Israel. Titik.” Terlepas dari itu, Bennett berkenan membantu program vaksinasi Covid-19 bagi warga Palestina, asalkan seluruh penduduk Israel sudah divaksin, dan tentunya apabila Otoritas Palestina mau berhenti memakai “uang berdarah” untuk membiayai aksi-aksi bersenjata yang ditujukan kepada Israel.

Sejak terjun ke politik satu dekade silam sebagai perwakilan partai nasionalis-religius Jewish Home, Bennett aktif mendukung pendudukan bangsa Israel di Tepi Barat dan aneksasi sampai 60 persen kawasan tersebut. Dirinya tak keberatan apabila bangsa Palestina di sana ingin menjalankan pemerintahan sendiri, memiliki lagu kebangsaan dan bendera, mengelola pajak atau pemilu—asalkan tidak menuntut kemerdekaan atau berdirinya negara sendiri.

Dikutip dari Times of Israel tahun 2014, Bennett berkata, “Apa lagi yang diharapkan bangsa Palestina? Mereka sudah punya kehidupan terbaik di seluruh dunia Arab—mereka tidak digantung mati karena gay, perempuan juga boleh menyetir kendaraan.”

Bennett juga menunjukkan sikap keras terhadap militan Palestina. Saat mengawali kariernya di kabinet pada 2013, Bennett pernah mengunggah tulisan di laman Facebook: “Teroris harus dibunuh, alih-alih dibebaskan.” Unggahan tersebut merupakan respons Bennett terhadap tekanan dari administrasi Barack Obama terhadap Israel agar membebaskan 104 militan Palestina untuk menunjukkan “niat baik” kepada pemimpin Otoritas Palestina.

Pada 2018, Bennett pernah berpendapat, apabila ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, dirinya akan memerintahkan IDF untuk menembak mati setiap teroris dari Gaza. Bennett juga berseru untuk mewaspadai anak-anak, “Mereka bukan anak-anak. Mereka teroris. Kita membodohi diri kita sendiri,”

Setelah bergabung dengan koalisi anti-Netanyahu, kubu Netanyahu sontak menuding Bennett sebagai pengkhianat. Pada waktu yang sama, Netanyahu pesimis Bennett mampu menghadapi ancaman nuklir Iran dan tekanan dari Washington yang ingin kembali menjalin kesepakatan dengan Iran. “Bennett tak punya kedudukan internasional, integritas, kemampuan, pengetahuan,” kata Netanyahu dalam salah satu pidato terakhinya sebagai PM, “dan dirinya tak punya pemerintahan yang menentang perjanjian nuklir. Itu masalah paling besar. PM Israel harus bisa bilang ‘tidak’ pada pemimpin adidaya dunia.”

Pada Senin (14/06), Netanyahu hanya menemui Bennett selama 30 menit untuk melaporkan kinerjanya sebagai PM selama 12 tahun terakhir. Bahkan, tak ada upacara meriah sebagaimana lazim diselenggarakan setiap pergantian administrasi. Menurut editorial media sayap kiri Haaretz, serah terima yang buru-buru dan ketiadaan sambutan hangat untuk pemerintahan baru menunjukkan betapa Netanyahu masih enggan menerima kekalahannya. Dalam pidato yang disampaikan pada pengambilan sumpah administrasi baru, Netanyahu juga terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada koalisi Lapid-Bennett, “Kami akan lengserkan pemerintahan curang ini dengan cepat dan menyelamatkan rakyat Israel.” Dalam rapat internal dengan faksi-faksi ultra-ortodoks sekutu Likud, Netanyahu juga menyerukan pemerintahan baru sebagai “pemerintahan sayap kiri yang berbahaya”.

Bennett, Investor Teknologi

Naftali Bennett tak punya latar belakang diplomasi atau politik internasional seperti Netanyahu. Bennett lahir di Israel pada 1972, tak lama setelah orangtuanya bermigrasi ke sana dari San Francisco. Bennett kecil sempat berpindah-pindah ke Amerika dan Kanada, namun tumbuh remaja di Israel dan mengikuti wajib militer bersama unit komando elite Sayeret Matkal di IDF.

Setelah menyelesaikan kuliah di Yerusalem, Bennett memulai karier sebagai pendiri perusahaan rintisan teknologi di bidang sekuriti. Anak pertamanya bernama Cyota, start-up perangkat lunak anti-penipuan, lahir di New York pada pada 1999. Pada 2005, Cyote dijual seharga $145 juta kepada perusahaan Amerika RSA Security.

Amir Orad, salah satu pendiri Cyota, memuji Naftali sebagai “pemimpin sejati” di atas rata-rata wirausahawan biasa. “Dia adalah seorang pendengar, yang bisa menggabungkan beragam sudut pandang dan tahu caranya mengerahkan sinergi untuk membangun kesamaan,” ungkap Orad dikutip dari Forbes. Orad yakin kolega lamanya itu bakal mampu mengemban tugasnya dengan baik sebagai pemimpin politik.

Pada 2009, Bennett sempat menjadi investor dan CEO untuk Soluto, yang memproduksi perangkat lunak untuk mendeteksi masalah di sistem operasi Windows. Pada 2013, ketika Bennett mulai bertugas di kabinet Netanyahu, Soluto diakuisisi oleh perusahaan Amerika Asurion seharga lebih dari $100 juta. Bennett juga diketahui pernah menanam saham di fintech Payoneer, yang baru-baru saja melebur dengan Perusahaan Akuisisi Tujuan Khusus (SPAC) asal Amerika. Valuasi mereka di Nasdaq berkisar pada $3,3 miliar. Forbes Israel memperkirakan, Bennett bisa panen keuntungan sampai $5 juta atau lebih dari Rp70 miliar. Bisa jadi, Bennett merupakan PM Israel terkaya dalam sejarah.

Masih dilansir dari Forbes, komunitas pebisnis dan investor Israel berpandangan bahwa Bennett dapat berkaca dari pengalamannya sebagai wirausahawan untuk mencapai targetnya di pemerintahan. CEO Orca Security, Avi Shua, mengaku senang dengan latar belakang wirausahawan Bennett. “Sebagai wirausahawan, kami percaya ada solusi terhadap setiap masalah, dan kami tidak pernah menganggap pendekatan-pendekatan yang sudah ada sebagai satu-satunya jalan keluar,” ujar Shua. Menurutnya, Bennett mampu mendorong pemikiran-pemikiran kreatif dan membangun inisiatif dengan beragam tim di administrasinya kelak.

Infografik Naftali Bennett

Infografik Naftali Bennett. tirto.id/Fuad

Agak Saleh

Meskipun dielu-elukan elite bisnis dan teknologi, Bennett tampak dimusuhi oleh kaum Yahudi ultra-ortodoks. Kelompok ini cenderung lengket dengan Likud sejak partai ini didirikan 40 tahunan silam. Bersama Likud dan Netanyahu selama satu dekade terakhir, mereka diberikan arena di pemerintahan untuk menjalankan agenda-agenda religius, misal terkait anggaran kegiatan keagamaan dan pengecualian wajib militer bagi pembelajar agama.

Kini, di pihak oposisi, faksi-faksi Yahudi ultra-ortodoks merasa terancam dengan koalisi baru yang rata-rata diisi politisi Yahudi sekuler. Mereka khawatir anggaran untuk komunitasnya bakal disunat. Selama ini, pelajar Yahudi ultra-ortodoks mendapat tunjangan sosial, subsidi uang sekolah, sampai keringanan kredit rumah. Pada waktu bersamaan, pendidikan yang mereka terima terbatas pada kurikulum agama dan kerap mengesampingkan pelajaran sains, matematika dan bahasa Inggris. Akibatnya, mereka dianggap kurang siap untuk bersaing di pasar kerja. Kritik terutama dilancarkan oleh partai haluan tengah Yesh Atid, yang kini berbagi kekuasaan dengan Yamina-nya Bennett.

Terkait urusan keagamaan, pemerintahan baru ini di antaranya ingin mendorong kompetisi dan standardisasi di bidang layanan sertifikasi kosher (mirip sertifikasi halal oleh MUI di Indonesia) serta mengizinkan otoritas rabbi daerah untuk menyelenggarakan upacara pindah agama. Padahal, ranah tersebut biasanya dikuasai kelompok ultra-ortodoks.

“[Bennett] sudah menjual semua nilai-nilai kami. Pemerintahan baru akan benar-benar meninggalkan agama,” ujar Uri Maklev, anggota dewan dari United Torah Judaism yang pernah menjabat di kementerian transportasi, dikutip dari Wall Street Journal .

Di balik tudingan tersebut, Bennett mengidentifikasi dirinya sebagai seorang saleh, yang kerap ditunjukkan dengan penampilannya memakai penutup kepala kippah. Bennett sendiri dibesarkan dalam ajaran Yahudi ortodoks modern. Melansir analisis Oren Kessler di Foreign Policy tentang latar belakang agama Bennett, PM baru Israel ini awalnya memang berangkat dari keluarga yang tidak terlalu religius. Orangtua Bennett baru merangkul praktik-praktik keagamaan Yahudi justru ketika mereka sedang bermukim di luar negeri. Mereka lantas menyekolahkan anak-anaknya di institusi pendidikan Yahudi.

Masih dilansir dari artikel Kessler, sebagai anggota kabinet Netanyahu, Bennett mendorong integrasi antar kelompok marjinal Israel (kaum ultra-ortodoks dan Arab) dan sering mengadakan pertemuan dengan perwakilan non-otrodoks dari luar negeri. Di samping itu, pada 2013, Bennett berada di balik kebijakan dibukanya tempat peribadatan campuran laki-laki dan perempuan di kawasan ziarah Tembok Ratapan di Kota Lama Yerusalem. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi keluarga-keluarga Yahudi Amerika beraliran Reformasi liberal dan Konservatif, yang sering dituding tidak cukup saleh oleh kaum ultra-ortodoks.

Jurnalis Anshel Pfeffer dalam ulasannya tentang Bennett di Haaretz menyebut sang PM sebagai “Israel 3.0”, merujuk pada angkatan kelahirannya (generasi ketiga setelah Netanyahu dan para pendiri negara Israel seperti Ben-Gurion) serta kecintaannya pada industri teknologi kekinian. Menurut Pfeffer, Bennett adalah seorang nasionalis Yahudi yang tidak terlalu dogmatis. “Agak saleh, tapi tidak taat,” tulisnya. Pfeffer juga memperkirakan, Bennett tidak akan menjadi politisi yang bertahan lama.

Baca juga artikel terkait ISRAEL atau tulisan lainnya dari Sekar Kinasih

tirto.id - Politik
Penulis: Sekar Kinasih
Editor: Windu Jusuf