Kapolri Sebut HUT ke-73 Bhayangkara Diundur karena Dinamika Pemilu

Oleh: Adi Briantika - 7 Juli 2019
Dibaca Normal 1 menit
Upacara HUT ke-73 Bhayangkara yang seharusnya diadakan pada 1 Juli diundur jadi 10 Juli 2019.
tirto.id - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan upacara HUT ke-73 Bhayangkara diundur karena dinamika keamanan rangkaian Pemilu 2019. Upacara HUT ke-73 Bhayangkara yang seharusnya diadakan pada 1 Juli diundur jadi 10 Juli 2019.

"Karena dinamika keamanan yang ada, pada 27-28 Juni masih ada sidang Mahkamah Konstitusi dan ketika itu belum tahu juga hasilnya. Daripada ambil risiko upacara 1 Juli diundur jadi 10 Juli, dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia," ucap dia di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (7/7/2019).

Pemilu 2019, lanjut Tito, adalah pemilu terkompleks dalam sejarah bangsa lantaran pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung serempak.

"Tingkat partisipasi [pemilu] 81 persen, paling banyak [dalam] sejarah reformasi. Pemilu 2014, ada 69 persen. Amerika saja tidak lebih dari 60 persen, jadi tingkat partisipasi [pemilu Indonesia] salah satu tertinggi di dunia," terang Tito.

Namun dalam rangkaian pemilu selama satu tahun, ia menyatakan TNI dan Polri sebagai dua pilar utama bangsa tetap sinergi untuk menjaga situasi keamanan negara.

"Selama 10 bulan, kami semua sibuk. Bangsa terpolarisasi dengan pilihan masing-masing. Kami melihat hoaks luar biasa, ada istilah cebong dan kampret. Sekarang tidak ada lagi [istilah itu], adanya bangsa Indonesia," tutur Tito.

Ia kembali mengingatkan negara ini telah melalui peristiwa besar seperti kejadian gempa bumi dan tsunami. Namun jajaran aparat bersama masyarakat berhasil melewatinya. Mantan Kapolda Metro Jaya ini berharap situasi kondusif hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober.

"Sampai masa pelantikan di Oktober nanti, mudah-mudahan aman, damai, tenang seperti ini," sambung Tito.

Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memenangi Pilpres 2019 dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Setelah ini akan disiapkan pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Saya kira ini mekanisme yang konstitusional," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Hal itu dilakukan setelah penetapan capres-cawapres terpilih Pilpres 2019 oleh KPU, Minggu (30/6/2019). Penetapan ini berlangsung usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandi terkait hasil pilpres.


Baca juga artikel terkait HUT BHAYANGKARA atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dipna Videlia Putsanra