Kapolda Papua Setuju Pemekaran, Intelijen Lakukan Kajian Terpadu

Oleh: Adi Briantika - 5 November 2019
Dibaca Normal 1 menit
Soal rencana pemekaran ini, Waterpauw tak meragukan keputusan Presiden Jokowi.
tirto.id - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw setuju dengan rencana pemekaran wilayah Papua. Apalagi Presiden Joko Widodo telah sering mengunjungi Bumi Cenderawasih.

"Kalau ada rencana untuk pemekaran kami setuju saja. Karena prinsipnya memperpendek (mempererat) kembali pusat provinsi dan daerah," ucap dia di Mabes Polri, Selasa (5/11/2019).

Soal rencana pemekaran ini, Waterpauw tak meragukan keputusan Presiden Jokowi. Menurutnya Presiden sudah sangat paham kondisi Papua sehingga menilai perlu ada pemekaran wilayah.

"Presiden sudah 13 kali datang ke Papua dengan segala blusukan dan beliau sudah dialog bertemu dengan semua pihak dan daerah yang selama ini kami jarang ke sana. Jadi [presiden] sering hadir ke Nduga, Asmat, artinya beliau tahu perkembangan sesungguhnya di Papua," kata dia.

Sarana dan prasarana daerah, lanjut Waterpau, mendukung pemekaran lantaran syarat empat kabupaten dan satu kota terpenuhi untuk menjadi provinsi. Ranah keamanan, kesejahteraan dan kemasyarakatan di Papua ia nilai baik.

Waterpau mengatakan pihaknya menyesuaikan ihwal keamanan. "Kami menyesuaikan, dari intelijen ada kajian terpadu, ada Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di sana," sambung dia.


Rencana pemekaran Provinsi Papua sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang belum satu bulan menjabat. Wacana pemekaran provinsi berawal saat presiden bertemu tokoh Papua di Istana Negara, Selasa (10/9/2019).

Sebanyak 61 tokoh Papua yang dipimpin Abisai Rollo meminta Bumi Cenderawasih terbagi hingga 5 provinsi, selain Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo menyetujui pemekaran Papua terbagi atas 2-3 wilayah saja.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dahulu. Tadi bapak menyampaikan tambahan lima. Saya iya, tapi mungkin tidak lima. Mungkin kalau tidak dua, tiga," kata Jokowi saat itu.

Gayung pun bersambut, mantan Kapolri Tito Karnavian yang didapuk menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju langsung bergerak cepat untuk menyanggupi pemekaran wilayah Papua.

Tito bahkan menyebut pemekaran wilayah Papua karena faktor situasional dan berdasarkan data intelijen. Ia berpendapat idealnya ada tiga provinsi lagi di sana, namun anggaran yang terbatas membuat pemerintah pusat hanya menyetujui penambahan dua provinsi. Dua calon provinsi baru itu adalah Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah.

Papua Selatan bakal mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Merauke. Sementara Papua Tengah mencakup wilayah adat Meepago dan La Pago.


Baca juga artikel terkait PEMEKARAN PAPUA atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Irwan Syambudi
DarkLight