Menuju konten utama

Kapolda Papua: 15 Kabupaten Rawan Konflik Bersenjata Saat Pemilu

Ada 15 kabupaten rawan konflik bersenjata saat Pemilu di antaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya.

Kapolda Papua: 15 Kabupaten Rawan Konflik Bersenjata Saat Pemilu
Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin. FOTO/Antaranews

tirto.id - Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyebut ada sebanyak 15 kabupaten dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang rawan konflik bersenjata pada saat pemilu nanti.

Hal itu diungkapkannya dalam seminar nasional yang mengangkat tema "Tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat" bertempat di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa (12/2/2019).

"Ada 15 kabupaten [rawan konflik bersenjata saat Pemilu], di antaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya," katanya.

Menurut dia, 15 kabupaten itu ada di antaranya belum mempunyai polres, seperti di Kabupaten Nduga, hanya ada pos polisi dan baru belakangan ini ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personil.

"Kami mengalami penolakan di Nduga karena trauma operasi Mapenduma pada 1996 lalu. Harapannya hal ini bisa didengar oleh Pak Gubernur Papua dan jajarannya agar bisa membantu untuk penyediaan infrastrukturnya," katanya.

Selain itu, ungkap dia, ada kabupaten yang hingga kini jalannya roda pemerintahan dilakukan di luar daerah karena masih ada persoalan internal di lingkungannya.

"Itu adalah Kabupaten Intan Jaya, ibu kota Sugapa tapi jalannya pemerintahan di Nabire," ujarnya.

Mengenai pemilu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengungkapkan ada 15 ribu TPS, dengan 3 juta lebih DPT yang tersebar di 15 ribu kampung/kelurahan, 500 distrik dan 29 kabupaten/kota.

"Kami bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi ini, tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak," katanya.

Pada momentum seminar itu, Kapolda meminta izin untuk menyampaikan peristiwa Nduga yang menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya.

"Peristiwa itu benar terjadi, tidak ada rekayasa dan pekerjanya bukan TNI dan Polri. Pelakunya adalah KKB pimpinan Egianus Kogoya dan saya punya Satgas Nemangkawi yang sedang bekerja untuk tangani masalah ini," katanya.

Seminar tersebut dibuka oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.

Baca juga artikel terkait KONFLIK BERSENJATA atau tulisan lainnya dari Irwan Syambudi

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Antara
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Maya Saputri