tirto.id - Kapitra Ampera menilai, wilayah Sumatera Barat (Sumbar) memang garis keras dalam penegakan agama Islam. Hal tersebut, ujarnya, dapat dilihat dalam kebudayaan mereka.
"Sumbar adalah provinsi garis keras secara agama itu betul," ujar Kapitra, yang merupakan mantan pengacara Rizieq Shihab ini dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (1/5/2019).
"Lihatlah dalam perspektif kebudayaan yang menyatakan ‘adat bersandi syarak (Syariah), syarak bersandi kitabullah (Al-Quran)'. Artinya, kebudayaan orang Sumbar adalah Al-Quran," tambahnya.
Kapitra menyebutkan, warga Sumbar memang kokoh dengan prinsip tersebut. Hal tersebut, ungkap Kapitra, juga sudah terjadi sejak masa sebelum kemerdekaan dilihat dari latar belakang terjadinya Perang Padri.
"Jadi kalau Sumbar dinyatakan provinsi garis keras dalam menegakkan agama Islam, memang benar dan tidak dapat dibantah itu. Makanya jika ada isu yang berbau agama atau anti Islam maka orang Sumbar akan sangat cepat tersulut, itu realitas, jadi tidak usah malu mengakuinya," tutur Kapitra.
Pernyataan tersebut diberikan oleh Kapitra menanggapi pro dan kontra atas pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Mahfud menyatakan, provinsi yang dimenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 adalah "provinsi garis keras", terutama dilihat dari aspek agama. Pernyataan yang disampaikan di salah satu stasiun TV itu beredar di media sosial dan viral.
Meski telah memberikan klarifikasi, beberapa politikus tetap mengatakan pernyataan Mahfud itu berbahaya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, misalnya, mengatakan pernyataan Mahfud bisa membuat masyarakat terpecah.
Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno juga menyayangkan pernyataan Mahfud, apalagi dia adalah anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurut Adi, pernyataan soal garis keras serta menyangkut-pautkan dengan agama sangat tak tepat, apalagi dikaitkan juga dengan sikap pemilih.
"Kalau ada daerah yang memilih salah satu capres karena dasar agama itu bukan garis keras, itu pemilih sosiologis namanya," kata Adi kepada reporter Tirto.
Menurut Adi, pernyataan tersebut justru akan menyulitkan terwujudnya rekonsiliasi setelah Pemilu 2019.
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
