Pemilu Serentak 2024

Kans Partai Politik Baru & Mengapa Selama Ini Sulit Masuk Parlemen?

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 18 Agu 2022 07:00 WIB
Dibaca Normal 7 menit
Wasisto menilai ambang batas bukan satu-satunya yang jadi faktor kegagalan partai baru masuk parlemen. Bagaimana kans mereka di 2024?
tirto.id - Tercatat 40 partai politik mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai peserta pemilihan umum serentak 2024. Jumlah tersebut berdasarkan angka terakhir penutupan masa pendaftaran parpol peserta pemilu ke KPU.

“40 parpol resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024,” kata Komisioner KPU RI, Augut Mellaz di Jakarta, Senin (15/8/2022) dini hari.

Dari 40 parpol yang mendaftar, KPU menetapkan 24 parpol dengan berkas pendaftaran lengkap. Sementara itu, berkas 16 parpol lainnya tengah dalam pemeriksaan.

Berdasarkan data yang dirilis KPU, dari 24 parpol tersebut, 9 di antaranya adalah partai parlemen dan 6 partai yang tidak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019. Selain itu, tercatat juga 9 partai baru, yaitu: Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Republik, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republiku Indonesia, Parsindo, dan Partai Republik Satu.

Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, angka pendaftaran partai yang berpartisipasi pada Pemilu 2024 naik signifikan. Pada Oktober 2017, KPU menerima informasi ada 31 parpol yang mendaftar untuk ikut Pemilu 2019. Namun dari 31 parpol, hanya 27 parpol yang resmi mendaftarkan diri pada 2019. Dari 27 parpol yang mendaftar, hanya 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh yang dinyatakan lolos. Sementara yang lolos ambang batas parlemen atau lolos ke DPR RI hanya 9 parpol.

Namun, apabila dibandingkan dengan Pemilu 2014, parpol yang mendaftar pada Pemilu 2024 masih lebih lebih sedikit. KPU RI pada September 2012 menerima pendaftaran sekitar 46 partai politik. Dari 46 partai tersebut, hanya 12 partai (10 berdasarkan ketetapan KPU dan 2 berdasarkan ketetapan pengadilan) yang lolos dan menjadi peserta Pemilu 2014.

Sayangnya, dalam dua periode pemilu terakhir, hanya segelintir partai baru yang lolos ke parlemen. Bahkan di Pemilu 2019, tidak ada partai baru yang lolos. Sementara pada 2014, hanya Partai Nasdem yang bisa tembus parlemen, sedangkan pada Pemilu 2009, hanya Partai Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang lolos ke parlemen.

Bila ditilik lebih jauh, partai yang lolos ke parlemen rerata adalah partai yang berdiri tidak lepas dari figur partai besar sebelumnya. Partai Nasdem misal, tidak lepas dari peran Surya Paloh yang sebelumnya bertanding dengan Aburizal Bakrie memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar.

Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto maupun Hanura yang didirikan oleh Wiranto juga tidak lepas dari peran kedua tokoh “veteran” Partai Golkar. Baik Prabowo dan Wiranto memang sudah punya basis massa di Golkar.


Bagaimana peluang parpol baru pada Pemilu 2024?

Pemerhati politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah pesimistis akan ada partai baru yang bisa lolos ke parlemen pada pemilu mendatang. Sebab, kata Dedi, faktor figur saat ini masih cukup signifikan dalam menentukan suara parpol. Belum lagi masalah konflik internal yang sudah muncul seperti yang terjadi pada Partai Ummat.

“Saya kira cukup kecil kemungkinan secara langsung mendominasi 4 persen suara dan lolos ke parlemen. Kenapa? Karena faktor ketokohan itu masih menjadi kunci untuk keberhasilan partai politik," kata Dedi saat dihubungi reporter Tirto.

Ia mencontohkan bagaimana peran Prabowo dalam meloloskan Gerindra pada Pemilu 2009, Wiranto dalam kasus Hanura, maupun Surya Paloh dalam konteks Partai Nasdem. Bukti pengaruh figur terlihat saat Partai Hanura hancur usai Wiranto lengser dan digantikan oleh Oesman Sapta Odang.

Dedi beranggapan ada beberapa partai baru yang punya kans karena punya tokoh seperti Amien Rais di Partai Ummat, PKN di bawah nakhoda Gede Pasek maupun Partai Gelora di bawah duo Anis Matta-Fahri Hamzah.

Akan tetapi, kata Dedi, posisi Partai Ummat akan sulit karena tidak ada tokoh muda; Gede Pasek masih belum punya tingkat popularitas sebagai tokoh nasional yang merakyat; sementara Fahri dan Anis Matta punya modal kuat, tetapi perlu penguatan sosialisasi kehadiran partai mereka maupunn menjaga ritme popularitas partai.

Namun demikian, kata Dedi, modal figur juga harus didukung logistik kuat jika ingin masuk parlemen. “Jika partai baru punya tokoh yang menonjol dan berpengaruh, juga dukungan logistik yang kuat, maka dua hal ini berkontribusi besar dalam kemenangan di pemilu pertama mereka. Jika tidak memiliki dua atau salah satunya, jangan terlalu bermimpi, politik itu sangat rasional,” kata Dedi.


PARTAI UMMAT MENDAFTAR UNTUK PEMILU 2024
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi (tengah) menyampaikan sambutan saat penyerahan berkas pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/8/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.


Peneliti Pusat Penelitian Politik (PRP) BRIN, Wasisto Raharjo Jari juga pesimistis melihat partai baru bisa langsung masuk parlemen. "Kalau melihat hasil perolehan suara pada Pemilu 2019, mayoritas parpol baru tidak bisa menembus PT 4 persen," kata Wasisto saat dihubungi Tirto, Selasa (16/8/2022).

Wasisto melihat hasil perolehan suara partai baru pada Pemilu 2019, seperti Perindo yang mendapat suara 2,67 persen, disusul Partai Berkarya (2,09 persen), dan PSI (1,89 persen). Ia justru melihat partai non-parlemen seperti Perindo dan PSI yang kemungkinan masuk ke parlemen di pemilu kali ini.

Wasisto sebut, kenaikan ambang batas parlemen memicu partai baru kesulitan untuk mendapat kursi dalam Pemilu 2024. Partai yang tidak kuat akan mental dan kalah.

“Kenaikan berkala ini memang menjadi seleksi alam bagi para parpol sehingga membuat demokrasi menjadi kompetitif, namun ternyata itu juga menjadi kendala demokrasi terbesar karena hanya parpol besar dengan sumber daya kuat dan mapan yang bisa berkompetisi,” kata Wasisto.

Wasisto menilai kenaikan ambang batas bukan satu-satunya yang jadi faktor kegagalan partai baru masuk parlemen. Partai baru juga punya kendala dalam upaya membangun basis pemilih dan sulit berkompetisi untuk mencari ceruk suara pemilih pemula karena kalah narasi dengan rival.

Selain itu, Wasisto tidak memungkiri bahwa figur juga mempengaruhi suara partai, seperti Gede Pasek, Amien Rais maupun tokoh lain dalam partai baru. Akan tetapi, figur pun juga harus diikuti dengan permodalan apabila partai baru ingin masuk parlemen.

“Namun penting pula untuk dicatat bahwa kekuatan figur itu tak hanya sekadar popularitas dan pengalaman, namun juga permodalan. Faktor terakhir ini sering menjadi penentu akhir," kata Wasisto.


PARTAI BURUH MENDAFTAR PEMILU 2024
Ketua Umum Partai Buruh Saiq Iqbal (tengah) bersama Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarlidan (kiri) menjabat tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) usai menyerahkan berkas pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/8/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Respons Pentolan-Pentolan Partai Baru

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah tidak menjawab tegas soal optimisme partanya memenangkan Pemilu 2024. Namun mantan Wakil Ketua DPR ini menegaskan keberadaan Partai Gelora adalah untuk membawa perubahan. Mereka ingin membuktikan gerakan perubahan tersebut bisa mempengaruhi sistem yang sudah ada.

“Kami justru berangkat dari identifikasi masalah bahwa jika tidak ada yang mau inisiasi perubahan, maka boleh jadi kita semua bisa tenggelam," kata Fahri saat dihubungi reporter Tirto, Senin malam (15/8/2022).

Fahri menuturkan, demokrasi membuat sirkulasi kepemimpinan dan elite berjalan damai dengan pemilu. Setiap pemilu tentu bisa mendatangkan harapan baru. Akan tetapi, Fahri menilai hal tersebut tidak terjadi di demokrasi Indonesia.

“Pemilu kita terlalu didominasi oleh partai politik seperti dalam sistem negara komunis, sehingga yang terhambat justru pemimpin baru. Bagian dari pekerjaan kita ke depan adalah merombak agar pemilu itu merupakan pemilihan orang, bukan pemilihan partai. Partai hanyalah fasilitator bagi orang-orang yang akan maju," kata Fahri.

Fahri mengakui bahwa demokrasi mempengaruhi sirkulasi kepemimpinan. Aspek ketiga demokrasi tersebut menjadi tidak sehat karena ada pretensi dari kekuatan politik untuk mengunci, tidak saja pada level regulasi, tapi lebih kepada penggunaan selain ide sebagai alat tukar dalam pertarungan.

Ia beranggapan, pemilu yang sehat adalah pemilu yang semakin menjadikan ide sebagai alat tukar, bukan barang. Karena itu, ia yakin Partai Gelora bisa membawa perubahan di masa depan.

“Di atas semua ketidaksempurnaan itulah Partai Gelora ingin tetap menang pada Pemilu 2024 yang akan datang karena hanya dengan cara itu, ide ide baru bisa dijamin masuk ke dalam negara, tidak saja berada di pinggiran," kata Fahri.



Sementara itu, Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, pihaknya telah menentukan langkah-langkah agar bisa lolos parlemen. Ia mengatakan, Partai Buruh fokus pada isu khusus yang menyasar para buruh, petani dan masyarakat termarginalkan.

Ia yakin Partai Buruh bisa lolos ambang batas parlemen dengan sejumlah alasan. Pertama, jumlah buruh formal Indonesia mencapai sekitar 56 juta orang. Apabila menghitung dengan keluarga (ibu dan anak 1 yang bisa menggunakan hak pilih), jumlah pemilih bisa mencapai sekitar 70 juta. Angka tersebut sudah cukup menjadi market bagi Partai Buruh.

Alasan kedua, kata Iqbal, adalah Partai Buruh terdiri atas 4 konfederasi besar buruh Indonesia, antara lain KSPI, ORI, KSPSI, KPBI dan KSBSI dan 60 federasi tingkat nasional. Apabila ditotal, Said menyebut, anggota mereka beserta keluarga sudah mencapai 10 juta orang.

Iqbal memperkirakan, angka batas parlemen 4 persen akan berada pada kebutuhan sekitar 5,6 juta suara bila total suara mencapai sekitar 140 juta. Oleh karena itu, Partai Buruh seharusnya bisa memperoleh suara untuk memenuhi ambang batas parlemen dengan kekuatan yang ada.

“Tidak terlalu sulit untuk mengambil suara target kami 6 juta suara," kata Said Iqbal kepada reporter Tirto, Selasa (16/8/2022).

Said Iqbal menuturkan, Partai Buruh merupakan parpol yang berbicara pada isu-isu yang langsung menyasar publik dan spesifik seperti isu outsourcing, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, lapangan kerja, reforma agraria, tanah untuk petani, isu tenaga honorer hingga berbicara soal upah buruh migran.

Partai Buruh adalah partai kelas dan tidak berbicara mengawang-awang dan narasi seperti partai lain, kata Iqbal.

“Dia lebih pada wellfare state. Negara kesejahteraan. Nah potensi tadi ada 70 juta pekerja formal dan keluarganya, lebih lagi ada 10 juta anggota 4 konfederasi serikat buruh dan 60 federasi serikat buruh tingkat nasional ada 10 juta dan kita inginkan cuma 5,6 juta," kata Iqbal.

PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL DAFTAR KE KPU
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika (kiri) saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.


Iqbal mengatakan, Partai Buruh punya strategi berbeda jika dibandingkan partai buruh lama. Pertama, Partai Buruh saat ini tidak hanya satu konfederasi, tetapi 4 konfederasi dan 60 federasi nasional. Serikat petani, kelompok Jala-PRT hingga konsorsium agraria pun merapat ke Partai Buruh.

Kedua, Partai Buruh menyadari bahwa buruh bekerja berkelompok dan padat. Partai Buruh akan bekerja penuh untuk meraih suara pemilih di basis-basis buruh. Ia mengaku Partai Buruh sudah punya target suara untuk 5 provinsi dengan buruh terbanyak seperti Jawa Barat (3 juta suara), Jawa Timur (1 juta suara), Banten (1 juta suara), Jakarta (750 ribu suara) dan Kepulauan Riau (750 ribu suara).

“Kenapa Jawa Tengah nggak kita masukkan? Karena kita tahu walaupun itu basis industri, tapi PDIP dan PKB kuat sekali di sana, jadi Jawa Tengah kami lepas," tutur Iqbal.

"Jadi 5 provinsi itu kami totalkan angka 6 juta dapat lah, tapi angka minim 5,6 juta," tegas Iqbal.

Strategi ketiga adalah penerapan strategi isu. Partai Buruh akan menggunakan isu-isu publik yang sudah kerap disuarakan serikat pekerja maupun masyarakat sipil seperti permainan isu omnibus law dan perebutan lahan.

Strategi keempat adalah bekerja setiap hari. Ia menegaskan, Partai Buruh adalah partai yang bekerja setiap waktu. Hal ini berbeda dengan partai lain, terutama partai baru, yang bekerja jelang pemilu.

Iqbal mencontohkan upaya advokasi seperti advokasi korban PHK, tanah yang dirampas korporasi, nelayan kekurangan solar, penggusuran hingga isu pesangon tidak dibayar. Pendekatan itu membuat Partai Buruh tidak memerlukan figur dalam menarik pemilih seperti partai lain.

“Itu kan daily working. Kami sudah bekerja tiap hari. Ini gak mengenal lelah, jadi nggak butuh tokoh. Itulah salah persepsi yang dibangun partai-partai yang ada. Akhirnya apa? Dinasti," kata pria yang juga Ketua Umum KSPI.

Iqbal pun optimistis Partai Buruh akan menjadi partai besar di masa depan. Meski tidak bisa mengusung presiden sendiri di 2024, Iqbal memprediksi Partai Buruh bisa mengajukan presiden sendiri di masa depan.

Ia mencontohkan bagaimana Partai Buruh di negara lain seperti Amerika Latin, daerah Eropa Utara dan Eropa Tengah terutama di negara Skandinavia, hingga negara persemakmuran yang memiliki masa besar.

“Lolos verifikasi partai dulu 4 persen, parliamentary threshold 4 persen. Kemudian 2029 naik papan tengah, 2034 baru presiden Republik Indonesia dari Partai Buruh. Insya Allah. Benar itu," kata Iqbal.

“Kalau pemilu bersih, jujur dan adil dan tidak curang, kalaupun ada permainan uang tidak masif, saya berkeyakinan 2034 putaran pemilu yang ketiga kalinya, Presiden Republik Indonesia itu Partai Buruh, benar, Insya Allah," kata Said Iqbal yakin.


Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz

DarkLight