Lukmanul Hakim, Forum RT/RW:

"Kami Minta Ada Pertemuan Rutin di Rumah Dinas Pak Anies"

Oleh: Reja Hidayat - 5 Januari 2018
Dibaca Normal 3 menit
Kami membentuk Forum RT/RW untuk melawan arogansi Pak Ahok, kata Lukmanul Hakim.
tirto.id - 10 Juni 2016, ratusan orang yang tergabung dalam pengurus RT/RW DKI Jakarta mendatangi Tugu Proklamasi. Kedatangan mereka untuk mendeklarasikan Forum RT/RW. Salah satu tujuannya adalah menentang aplikasi Qlue, yang dipakai pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama sebagai sarana keluhan dan laporan warga terhadap kinerja dan pelayanan publik. Forum RT/RW meminta Ahok untuk mencabut kebijakan melibatkan mereka memakai aplikasi Qlue.

"Kami sudah bekerja 24 jam, jangan dibebani dengan laporan Qlue yang tiga kali sehari. Satu laporan Qlue dari RT dihargai Rp10.000 dan Rp12.500 untuk RW seperti merendahkan banget," ujar Lukmanul Hakim, penggagas Forum RT/RW DKI Jakarta.

Forum menggalang kekuatan yang berbalik mendukung kedua kandidat Pilgub asalkan bukan Ahok. Setelah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada Jakarta, Forum mensyukurinya karena aspirasi mereka diakomodasi oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur baru. Bagaimana cerita Forum ini terbentuk dan peran mereka dalam kontestasi Pilgub Jakarta? Berikut wawancara Hakim kepada Reja Hidayat dari Tirto.

Bagaimana Forum RT/RW DKI Jakarta terbentuk?

Ini berawal dari penilaian miris oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terhadap pengurus RT/RW yang nakal. Ia menggeneralisasi RT/RW seolah tukang buka lapak, preman, sehingga dibuat kebijakan lapor tiga kali sehari menggunakan aplikasi Qlue.

Ketika kami meminta klarifikasi atas kebijakan itu kepada Pak Ahok, ia tidak mau mengevaluasi. Sikap arogansi inilah yang membuat kami membangun komunitas Forum RT/RW.

Pada saat itu ada beberapa pengurus RT/RW yang sangat kritis dan menggabungkan diri dalam Forum. Kami mendeklarasikan Forum RT/RW pada 10 Juni 2016 di Tugu Proklamasi. Kami membangun komunitas kinerja yang sama, serta satu visi dan misi. RT/RW sebagai identitas, komunitas, harus ada forum untuk memperkuat kelembagaan.

RT/RW di DKI Jakarta ada 30 ribuan. Sebagian banyak dari RT/RW mau berorganisasi sehingga terbentuklah Forum RT/RW. Awalnya kami membentuk Presidium dan saya sebagai Sekjen. Namun, sekarang sudah berubah pola pengurusannya. Struktur pengurusan adalah ketua umum dan ketua bidang.

Berapa banyak RT/RW yang hadir dalam deklarasi?

Kira-kira hampir 650 RT/RW. Saat itu kita dicap oleh Pak Ahok "paling yang hadir deklarasi 50 orang." Ternyata. pada saat itu, hadir 650-an orang, padahal bulan puasa.

Apa tuntutan Forum RT/RW dalam deklarasi?

Kami meminta Pak Ahok mencabut kebijakan penetapan Qlue untuk mendapatkan uang operasional RT/RW. Kami sudah bekerja 24 jam, jangan dibebani dengan laporan Qlue yang tiga kali sehari. Ini cikal bakal kami mengkritisi kebijakan gubernur yang kami anggap Pak Ahok arogan.

Tapi dalam perjalanannya mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur...

Sebagai "ujung tombak" pemerintahan, siapa pun pemimpin DKI asal sesuai kriteria-kriteria kepemimpinan ... kami ingin menganut sistem kepemimpinan yang sudah ada landasannya dari zaman dulu ... santun, wibawa, dan tegas.

Pada saat Pilkada, kami tidak ingin berpihak pada salah satu pasangan calon. Tapi, ketika kami semakin mengkritisi kebijakan Pak Ahok, semakin kencang ia menilai RT/RW ini (bersikap) macam-macam. Terakhir, Ahok bilang ... "berhenti saja jadi ketua RT." Di situlah kami memutuskan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Siapa pun yang tidak bermusuhan dengan RT/RW.

Namun, pada putaran kedua, kami enggak memakai bendera Forum RT/RW untuk mendukung Pak Anies. Saat itu saya minta kepada kawan-kawan Forum RT/RW untuk netral. Kalau ada pribadi yang mendukung, silakan karena kami tidak bisa membatasi dukungan secara personal.

Bagaimana dengan rapat besar di Koja, 18 September 2016? Forum RT/RW bikin acara "Memilih Pemimpin Santun dan Pro Rakyat". Bukankah itu menunjukkan Forum, secara komunitas, mendukung kandidat?

Walaupun RT/RW bukan organisasi politik, tapi fenomena sebagai komunitas politik itu ada ... Terkadang hanya ucapan pengurus, tapi belum tentu anggotanya mendukung. Contoh, kami mendatangkan Anies atas nama Forum RT/RW Jakarta Utara, belum tentu di Jakarta Timur mendukung. Ada yang mendukung asalkan bukan Ahok.

Tapi penilaian orang luar: Forum RT/RW terbentuk dengan motivasi politik. Tanggapan Anda?

Yang namanya setiap kegiatan politis tidak hanya Forum RT/RW, setiap elemen dan bidang lain juga ada. Pasti kena imbas. Forum RT/RW sebagai komunitas akan dilihat dan dipandang sebagai bagian dari itu. Tapi bukan politik praktis.

Sejak deklarasi, sudah berapa kali Forum RT/RW bertemu Anies-Sandiaga?

Kenal sama Anies sebelum Pilkada. Sementara Pak Sandiaga belum mendaftarkan sebagai pasangan calon, sudah berkunjung ke Cawang Kencana, sekretariat Forum RT/RW DKI Jakarta. Ketika Pilkada, Anies mengundang kita ke rumah Pak Boy Sadikin. Sementara Agus-Sylviana mengundang Forum RT/RW setelah bertemu Anies.

Selebihnya, nonformal, yang dibangun teman-teman. Kegiatan itu tidak membawa nama Forum RT/RW. Kami memaparkan, sebagai Forum RT/RW yanmg sudah bekerja 24 jam, yang kami butuhkan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi pembangunan kesejahteraan. Kami paparkan kepada pasangan calon soal penyerapan anggaran...

Alhamdulilah Anies terpilih, semua ide kami mulai diserap.

Apa saja ide Forum RT/RW yang diserap Anies?

Masalah perbaikan gizi, kader jumantik (juru pemantau jentik) demam berdarah, kegiatan PKK. Semua diserap oleh Pak Anies. Kami juga meminta dibangun lapangan gratis untuk masyarakat.

Apa saja yang diakomodasi oleh Anies?

Ada 12 poin, salah satunya kader jumantik, kader Posyandu, kader PKK. Semua poin.

Apa ada kontrak politik antara Forum RT/RW dan Anies?

Forum RT/RW tidak pernah melakukan kontrak politik. Tapi, di daerah konflik pertanahan seperti RW 15 Pedongkelan (Pulogadung, Jakarta Timur), ada kontrak politik, tapi bukan atas nama Forum RT/RW meski ada yang menjadi anggota pengurus Forum.

Forum RT/RW bikin gerakan 3 juta KTP untuk menolak Ahok jadi gubernur. Apa tujuannya?

Itu counter terhadap arogansi kekuasaan. Saya sebagai penggagas, bersama kawan-kawan Tanah Abang, melakukan counter terhadap pendukung Ahok yang menyampaikan sudah mengumpulkan 1 juta KTP.

Pengumpulan formulir KTP diberikan Forum RT/RW kepada anak-anak TK/SD di wilayah Jakarta Timur, apa benar?

Enggak ada ke anak TK. Kami memberikan formulir kepada orangtua yang hadir saat ulang tahun sekolah Muhammadiyah Kayu Putih, Jakarta Timur. Pengurus Muhammadiyah Kayu Putih mengajar di TK. Jadi salah jika ada yang menyebut kami membagikan kepada anak-anak TK. Kami hanya menawarkan formulir. Bagi orangtua yang enggak mau, tidak masalah.

Bukankah Forum RT/RW menyelipkan formulir gerakan tiga juta KTP ke tas anak-anak TK?

Enggak ada perilaku seperti itu. Soalnya tempat pembagian itu di wilayah RW saya.

Setelah Anies terpilih menjadi Gubernur DKI, ada pertemuan lagi dengan Forum RT/RW?

Saya cuma sekali, selebihnya enggak ada. Tapi kita minta ada pertemuan rutin Forum RT/RW DKI, minimal 3 kali dalam sebulan. Usulan kami diakomodasi. Rencananya akan dilakukan pertemuan di rumah dinas beliau secara periodik untuk menyampaikan keluhan dan melaporkan perkembangan di wilayah masing-masing.

Baca juga artikel terkait DANA OPERASIONAL RTRW atau tulisan menarik lainnya Reja Hidayat
(tirto.id - Politik)

Reporter: Reja Hidayat
Penulis: Reja Hidayat
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan