Kalendar Arab Saudi Mulai Berkiblat ke Barat

Oleh: Arlian Buana - 16 Oktober 2016
Dibaca Normal 2 menit
Arab Saudi mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran dalam pemerintahan dan ekonomi. Semuanya dilakukan untuk menyongsong terjun bebasnya pendapatan negara dari minyak.
tirto.id - Apakah ini tanda-tanda hancurnya kejayaan Islam? Konspirasi Yahudi? Atau malah tanda-tanda kiamat?

Jangan terburu nafsu. Langkah pemerintah Arab Saudi ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan sekuler belaka. Jadi tidak perlu dipandang miring dengan pendekatan agama macam-macam.

Sejak didirikan oleh Abdul Aziz bin Saud pada 1931, Kerajaan Arab Saudi memang istikamah dengan penanggalan Hijriyah, namun efektif sejak awal Oktober lalu, penanggalan resmi berganti ke kalendar Masehi atau Gregorian.

Dengan perubahan ini, pemerintah Saudi berharap bisa melakukan penghematan. Setelah bulan lalu Raja Salman mengumumkan pemotongan gaji menteri 20 persen dan pengurangan tunjangan keuangan untuk pegawai negeri sipil, pergantian kalendar diharapkan turut membantu menyehatkan keuangan negara menyusul harga minyak dunia, yang merupakan andalan APBN Saudi, terus melorot.

Kalendar Hijriyah, yang terdiri dari 12 bulan dan setiapnya terdapat 29 atau 30 hari tergantung keterlihatan bulan di langit, biasanya sepanjang 354 hari. Ini berarti 11 hari lebih pendek dari kalendar Masehi yang jumlah harinya 365.

Maka, setelah tunjangan mereka disunat, PNS di Saudi mulai bulan ini juga akan "merugi" karena ada tambahan 11 hari kerja. Mereka tak lagi menikmati kemewahan yang sebelumnya tidak dirasakan karyawan sektor swasta di sana yang sejak lama memang digaji berdasarkan penanggalan Masehi.

Menurut Joseph Kechichian, peneliti senior dari Pusat Penelitian dan Studi Islam Arab Saudi, perubahan itu bagian dari kebijakan kerajaan memang sedang ingin ikat pinggang kencang-kencang untuk memangkas. "Terlalu banyak biaya yang harus ditanggung. Subsidi semakin menumpuk, dan sementara harga minyak terus turun. Imbas dari berbagai keputusan terbaru ini, beberapa kelompok mungkin akan merasa dirugikan," kata Joseph kepada Business Insider.

Selama berpuluh-puluh tahun, pemerintah Saudi adalah negara kesejahteraan yang sangat murah hati untuk warganya karena berkah yang didapat dari minyak. Kebutuhan pokok seperti bensin, air bersih dan listrik, semuanya disubsidi.

Imbas dari jatuhnya harga minyak dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Saudi pun terpaksa mengambil langkah-langkah darurat untuk mengurangi pengeluaran. Tahun lalu, subsidi bensin dipotong habis-habisan, warga Saudi hanya bisa pasrah ketika harga bensin dinaikkan hingga 80 persen.

Berbagai penghematan ini pun sepertinya masih jauh dari cukup untuk menyeimbangkan neraca. Bahkan tahun lalu, Saudi masih mengalami defisit anggaran sebesar $98 miliar.

Dengan perubahan kalendar, memang belum jelas berapa banyak penghematan yang bisa didapat. Yang pasti, kelompok konservatif Islam jelas menentang kebijakan tersebut, baik dengan hujah agama maupun karena didorong alasan ekonomi. Namun, Joseph Kechichian, perubahan itu tak terelakkan.

"Pada akhirnya, orang-orang religius boleh saja komplain kalau mereka mau, tapi ini adalah keputusan ekonomi. Dan kepentingan ekonomilah yang paling menentukan nantinya," ujar Joseph.



Orang di belakang restrukturisasi pemerintahan dan ekonomi Saudi ini adalah Pangeran Muhammad bin Salman. Sejak ditunjuk menjadi Wakil Putra Mahkota—calon pewaris tahta nomor dua, ia telah mengambil langkah-langkah mengejutkan untuk mewujudkan apa yang ia sebut sebagai "mimpi yang berbeda" dari generasinya untuk masa depan Saudi pascaminyak.

Ayahnya, Raja Salman, memberinya wewenang besar untuk mengontrol perusahaan minyak negara, dana investasi nasional, berbagai paket kebijakan ekonomi, dan Departemen Pertahanan. Portofolio yang sepertinya jauh lebih berkuasa daripada putra mahkota, Muhammad bin Nayef, adik raja.

Secara efektif, Pangeran Muhammad saat ini adalah kekuatan paling besar sesungguhnya di balik tahta ayahnya. Usianya masih 31 tahun dan para diplomat Barat di Riyadh memanggilnya: Tuan Segalanya.

Pada 25 April lalu, Pangeran Muhammad menyampaikan "Visi Kerajaan Arab Saudi" di hadapan rapat kabinet. Rencana tersebut meliputi perubahan sosial dan ekonomi yang luas, termasuk pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia. SWF tersebut ditargetkan akan menyimpan dan mengelola aset yang nilainya lebih dari $ 2 triliun—jumlah yang cukup untuk membeli Apple, Google, Microsoft, dan Berkshire Hathaway, empat perusahaan publik terbesar di dunia saat ini.

Selain, ia juga berencana mengeluarkan penawaran umum perdana perusahaan minyak negara, Saudi Aramco, ke pasar saham. Targetnya, menjual "kurang dari 5 persen" saham Aramco. Dana hasil penjualannya akan digunakan untuk diversifikasi ke aset-aset nonminyak, agar perlahan-lahan bisa mengurangi ketergantungan total negara itu pada minyak.

Mengapa langkah-langkah radikal ini ia ambil?

"Secara teknis akan menjadikan investasi sebagai sumber baru pendapatan pemerintah Saudi, bukan lagi minyak," kata sang pangeran kepada Bloomberg. "Jadi, dalam waktu 20 tahun, kami akan menjadi negara atau perekonomian yang tidak bergantung sepenuhnya pada minyak."

Mengubah cara pandang kebanyakan orang di kerajaan yang terbiasa hidup mewah dari pundi-pundi minyak nasional tentu tidak akan mudah, tapi Pangeran Muhammad telah mencoba dan melakukannya. Apakah perubahan-perubahan tersebut akan membawa keberhasilan di masa depan?

"Peluang kami," kata Pangeran Muhammad, "jauh lebih besar daripada masalah kami."

Baca juga artikel terkait ARAB atau tulisan menarik lainnya Arlian Buana
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Arlian Buana
Penulis: Arlian Buana
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti