Kadin Sebut Swasta Waswas Masuk Proyek Infrastruktur Pemerintah

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 14 November 2019
Dibaca Normal 1 menit
Kadin Indonesia menyebut perusahaan swasta saat ini waswas untuk ikut berpartisipasi dalam rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia lantaran proyek infrastruktur pemerintah tidak menguntungkan.
tirto.id - Kadin Indonesia menyebut perusahaan swasta saat ini waswas untuk ikut berpartisipasi dalam rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia lantaran proyek infrastruktur pemerintah tidak menguntungkan.

Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia Dandung Sri Harninto mengatakan peruahaan swasta was-was melihat hasil dari proyek infrastruktur yang kerap meleset dari rencana bisnis.

“Contoh LRT Palembang. Ternyata enggak ada yang naik. Ada, tapi enggak sesuai. Swasta mau masuk juga mikir. Kalau menguntungkan kan pasti jalan. Kalau enggak ya jadi ragu,” ucap Dandung dalam paparannya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (14/11/2019).

Dandung mengatakan kejadian yang dialami LRT Palembang juga diikuti proyek-proyek lainnya. Sebut saja Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati. Dia bilang okupansi penerbangan ternyata masih jauh dari harapan.

Dia juga sempat mengutip data dari Kementerian PUPR pada awal 2019. Tol Palembang-Indralaya yang beroperasi sejak 12 Oktober 2017 hingga akhir tahun 2018 juga masih jauh dari target volume lalu lintas yang dipatok.

Misalnya, kendaraan golongan I ditargetkan mencapai 18.662 kendaraan per hari tapi realisasinya hanya 2.367 kendaraan per hari. Untuk golongan II, III, IV, capaiannya juga tidak berbeda jauh.

Lalu ada juga tol Kanci-Pejagan yang beroperasi sejak 26 Januari 2010. Sampai dengan 2014, jumlah kendaraan per hari golongan I hanya berjumlah 15.800 kendaraan dari target 17.816 kendaraan. Golongan kedua hanya 2.567 kendaraan dari target 9.022 kendaraan.

“Kertajati Jawa Barat sudah selesai ternyata belum ramai. Swasta grogi. Kok, begini. Tol Trans Jawa okupansinya rendah apalagi Trans Sumatra. Kami jadi ngeri-ngeri membangun infrastruktur,” ucap Dandung.

Selain masalah itu, Dandung juga menyoroti keterlibatan swasta hanya terbatas pada proyek yang itu-itu saja. Menurutnya, akses bagi proyek infrastruktur bisa lebih merata, tidak hanya terbatas pada perusahaan besar saja.

Oleh karena itu, pemerintah juga perlu mencari cara agar perusahaan swasta dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bisa turut serta berkontribusi dalam pembangunan.

“Ini paling tidak bagaimana sebenarnya menarik swasta. Tapi faktanya tidak semudah itu. Bikin dong mereka punya kapasitas,” ucap Dandung.


Baca juga artikel terkait PROYEK INFRASTRUKTUR JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Bisnis)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Ringkang Gumiwang
DarkLight