tirto.id - Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Bachtiar Nasir menuduh hasil quick count (hitung cepat) Pilpres 2019, yang ditayangkan sejumlah media televisi, berisi kebohongan.
"[...] Waktu dengerin quick count, emak-emak yang paling dulu remuk, banyak yang nangis, sudah sembuh? [quick count] Itu cuma sihir sains," kata Bachtiar.
Dia menyatakan hal itu ketika menyampaikan pidato sambutan dalam acara "Syukuran Kemenangan Prabowo-Sandiaga" di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019) sore.
Dalam acara tersebut hadir Amien Rais, Ketua BPN Prabowo-Sandi Djoko Santoso dan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Bachtiar menyebut, hasil quick count sejumlah lembaga survei telah memanipulasi masyarakat. Bahkan, dia menuding sejumlah lembaga pembuat quick count adalah 'pelacur intelektual'.
"Yang kelihatannya benar, ternyata isinya kebusukan-kebusukan semua. Saya kira mereka para inteletual, tetapi ternyata pelacur-pelacur intelektual," ujar Bachtiar.
Setelah itu, Bachtiar menerangkan bahwa hanya Indonesia negara yang dalam Undang-undang dasarnya mengatakan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, karena tidak seusai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
"Merdeka! Bangga enggak jadi orang Indonesia? Bangga enggak orang tua orang Indonesia? Bangga enggak punya UUD 1945? Bangga enggak?" Katanya di depan peserta acara.
"Siap melawan penjajah? Siap mengusir penjajah? Siap berkorban apa saja? Siap berkorban darah dan nyawa? Merdeka!" Dia melanjutkan.
Hasil quick count sejumlah lembaga survei, yang menunjukkan keunggulan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019, selama ini memang kerap dibantah oleh BPN Prabowo-Sandiaga. BPN justru mengklaim, bahwa berdasarkan quick count dan real count di internal mereka, Prabowo-Sandi yang unggul.
Sebaliknya, sejumlah lembaga survei sudah membantah keras tudingan kubu Prabowo-Sandi yang meragukan validitas hasil quick count.
Misalnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menampik tuduhan bahwa quick count adalah alat kecurangan di pemilu.
Sebaliknya, kata dia, quick count justru untuk mencegah kecurangan terjadi. Burhan mengatakan dengan sistem perhitungan bertingkat seperti di Indonesia (dari tingkat TPS, desa, kecamatan, dan seterusnya), kecurangan rentan terjadi. Dengan demikian, quick count bisa dijadikan pembanding.
“Di Filipina, quick count dipakai untuk membuka kecurangan. Ini sebagai alat kontrol terkait potensi kecurangan terutama di pemilu kita yang perhitungannya bertingkat,” kata dia.
Sementara Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philips J. Vermonte juga menegaskan lembaga yang berada di bawah naungan organisasinya selalu terbuka dalam hal data maupun metodologi dalam melakukan quick count.
Dia lantas menantang lembaga survei internal BPN, yang mengklaim kemenangan Prabowo-Sandi, berani melakukan hal serupa.
“Kalau kami diminta buka, ya kami buka. Yang minta kami buka, data dia sendiri mau juga enggak [dibuka]?” Kata Philips.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
