Jokowi Targetkan Draf RUU IKN Bisa Diserahkan ke DPR Februari Ini

tirto.id - Presiden Jokowi menargetkan draf rancangan undang-undang omnibus law pemindahan ibu kota baru selesai bulan ini.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pelantikan pengurus DPP Partai Bulan Bintang di daerah Tomang, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2020).

“Insyaallah dalam bulan ini juga draf undang-undangnya [Omnibus Law RUU Ibu Kota Negara] juga akan kami sampaikan kepada DPR RI,” kata Presiden Jokowi, Kamis (6/2/2020).

Presiden kembali menekankan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah Penajam Paser. Ia menerangkan, beban yang ada di DKI Jakarta ini sangat besar. Indonesia memiliki 17.000 tetapi penduduk di Jawa mencapai 149 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

“Kemudian pergerakan ekonomi itu 58% itu ada di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta sehingga pemerataannya akan sangat sulit kalau itu kita teruskan,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi ingin negara Indonesia memiliki dua magnet seperti beberapa negara di dunia. Ia mencontohkan Amerika memiliki New York dan Washington DC. Australia juga memiliki Sydney dan Canberra, Malaysia juga memiliki kuala Lumpur dan Putra Jaya. Ia juga mengatakan kalau semangat pemindahan ibu kota sesuai dengan gagasan bapak proklamator, Soekarno saat memimpin Indonesia.

“Emang kita ingin sebuah pemerataan yang baik di seluruh pulau di seluruh provinsi di kabupaten kota yang ada di Tanah Air kita. Sehingga nantinya ketika di negara lain punya dua magnet besar, kita juga ingin semuanya tidak bertumpu di Pulau Jawa. Namun, ada juga pulau yang lain sehingga saya dukung di Pulau Jawa ini tidak terlalu terbebani,” kata Jokowi.

Di tempat terpisah, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah sudah tidak mempunyai perdebatan pasal dalam rancangan undang-undang ibu kota baru. Pemerintah kini menyinkronkan pasal-pasal sebelum diserahkan ke DPR.

“Kira-kira tidak banyak. Ibu kota kira-kira di bawah 34 atau 36 pasal,” kata Suharso di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Saat ini, berkas tersebut masih berjalan di kementerian. Ia mengklaim, beberapa kementerian sudah sepakat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

“Ya sedang diputerin aja. Ada yang sudah ditandatangani, paraf ada juga yang belum,” Kata Suharso.