Jokowi Sebut UMKM Juga Jadi Korban Keruwetan Birokrasi Indonesia

Jokowi ingin reformasi birokrasi di sektor perizinan dan tata niaga mendapat atensi, sebab korbannya termasuk UMKM.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 26 Aug 2020 13:24 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Presiden Jokowi lagi memberikan pengarahan penanganan Covid-19 dan PEN di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020). Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

tirto.id - Presiden Joko Widodo menegaskan agenda reformasi birokrasi harus terus berjalan. Ia sepakat kalau agenda reformasi birokrasi di sektor perizinan dan tata niaga harus mendapat atensi. Sebab korban di sektor perizinan tidak hanya pengusaha besar, tapi juga UMKM.

“Sekali lagi yang berurusan dengan perizinan itu bukan hanya pelaku besar, tetapi juga pelaku usaha mikro usaha kecil dan menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta yang menjadi penopang utama perekonomian nasional kita dan yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat,” kata Jokowi.

Akibatnya, "Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat,” kata dia saat memberikan sambutan acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring dari Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Jokowi menegaskan, pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari permasalahan tata niaga perlu diubah, apalagi menyangkut sektor penting bagi rakyat seperti pangan, obat, dan energi.

Kemudian, Jokowi juga ingin ada penyederhanaan birokrasi. Sebab, semakin banyak eselon justru memperpanjang birokrasi akan semakin memperpanjang birokrasi, menyulitkan pengawasan dan menimbulkan rutinitas. Situasi itu tidak diinginkan Jokowi.

"Inilah yang saya tidak mau saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat dan yang membawa lompatan lompatan kemajuan kita," kata Jokowi.

Jokowi pun mengajak agar semua elemen untuk mereformasi birokrasi. Ia pun ingin agar reformasi birokrasi juga memanfaatkan teknologi sehingga mudah diawasi publik.

“Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk bersama dengan kita semuanya membenahi hal ini, regulasinya kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan kita transparansikan serta pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan," kata Jokowi.