tirto.id - Presiden Jokowi menyebut Indonesia akan mendapatkan vaksin COVID-19 AstraZeneca sebanyak 11 juta yang akan tiba pada April 2021.
"Tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Erick untuk AstraZeneca ini kiriman pertama di bulan April 2021 dan satu bulannya kita mendapatkan kira-kira 11 juta dan totalnya dapat 100 juta," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Di saat yang sama, Jokowi mengingatkan soal proses pengadaan dan perawatan. Dalam proses pengadaan, Jokowi ingin agar vaksin gratis untuk rakyat dipegang oleh Kementerian Kesehatan sementara vaksin berbayar diserahkan kepada Kementerian BUMN.
Kemudian, Jokowi ingin ada persiapan di lapangan secara tepat. Ia mendorong agar ada pelatihan khusus vaksin seperti pelatihan membawa vaksin dalam jumlah banyak, pelatihan menyimpan dan menaruh vaksin. Ia beralasan, setiap vaksin berpotensi memiliki cara penanganan berbeda, baik G42, AstraZeneca maupun Sinovac.
Jokowi mendorong kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO) agar Indonesia ikut dilibatkan dalam proses pelaksanaan vaksin. Ia ingin WHO Indonesia mengajari standar dalam penanganan vaksin.
"Hati-hati mengenai vaksin. Bukan barang gampang ini. Setelah saya pelajari semakin hari semakin saya yakin tidak mudah," kata Jokowi.
Penjelasan soal Vaksin ke Publik Harus Hati-hati
Selain itu, Presiden ingin agar komunikasi publik dalam upaya vaksinasi dilakukan secara baik. Ia tidak ingin niat vaksinasi COVID-19 pemerintah Indonesia seperti kasus UU Cipta Kerja yang ditolak publik.
"Jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa Kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," kata Jokowi.
Jokowi ingin pemerintah memperhatikan betul soal poin-poin yang disampaikan ke publik atau tidak. Beberapa penekanan Jokowi adalah informasi halal-haram vaksin, proses distribusi, hingga kualitas vaksin. Namun beberapa poin mungkin tidak perlu dibuka, salah satunya harga.
"Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," kata Jokowi.
Contoh lain yang disinggung Jokowi adalah pihak-pihak penerima vaksin. Mantan Wali Kota Solo itu ingin ada penjelasan siapa yang berhak mendapatkan vaksin gratis dan siapa yang harus berbayar. Menurut Jokowi, vaksin gratis diserahkan kepada Kementerian Kesehatan sementara vaksin berbayar diserahkan pada Kementerian BUMN. Kemudian, pemerintah perlu menjelaskan siapa penerima vaksin pertama dan alasan penerimaan.
"Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo, demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
